Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kurang berguna untuk masyarakat. Rencana itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar "Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan" di Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” ujar Dasco seperti dikutip dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun Dasco tidak menjelaskan lebih jauh terkait proyek yang akan dievaluasi. Keputusan, kata dia, ada di tangan pemerintah. Di sisi lain, langkah pemerintah tersebut bakal membuat sejumlah pihak kurang senang.
Menurut dia, kepala negara bertekad PSN harus dievaluasi apa pun risikonya. “Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apa pun itu risikonya kita akan jalan,” katanya.
Mengapa PSN berpolemik?
Berdasarkan catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Kendati dinilai sebagai upaya pembangunan infrastruktur negara, nyatanya banyak PSN yang justru berujung polemik.
Data terbaru Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mencatat setidaknya 115 konflik agraria yang terjadi selama pengerjaan PSN di Indonesia. Konflik tersebut terjadi di sektor infrastruktur. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah yang paling banyak terjadi letusan konflik akibat proyek strategis.
“Pemerintahan Jokowi menjadikan proyek pembangunan yang kental dengan kepentingan bisnis swasta termasuk swasta asing sebagai PSN,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.
KPA per Juli 2024 juga mencatat bahwa PSN era pemerintahan Jokowi telah merampas tanah hingga 571 ribu hektare di 134 titik. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai bidang, dari energi, infrastruktur, pangan, pabrik, hingga real estate. Hal ini disebut mengorbankan kehidupan lebih dari 110 ribu keluarga.
Tak hanya itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga mencatat PSN sebagai sumber konflik agraria baru. Dari 1.675 kasus pelanggaran HAM yang tercatat hingga akhir 2023, sebanyak 535 di antaranya berkaitan dengan PSN.
Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Nurul Izmi, juga menilai 233 PSN yang dibentuk era Jokowi tidak berjalan dengan baik. Izmi berpendapat mayoritas dari PSN tersebut tidak mengedepankan kepentingan lingkungan dan membuat masyarakat lokal merugi.
“Mulai dari keputusan yang disahkan secara sepihak, hingga tak mendengarkan pendapat masyarakat yang terdampak pembangunan itu,” kata Izmi dalam sebuah diskusi di Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Desember 2024.
Izmi mengatakan kehadiran PSN merugikan masyarakat lantaran aktivitas pembangunannya mencemari lingkungan. Dalih pembangunan demi PSN itu disebut Izmi membuat pemerintah memiliki kuasa untuk menggusur masyarakat yang sudah lebih dulu mendiami kawasan tersebut.
“Status PSN secara otomatis membuat penjagaannya diamankan secara ketat oleh aparat. Tentunya kondisi ini membuat masyarakat terdampak yang menolak menjadi lebih rentan untuk diintimidasi,” ucap Izmi.
Alif Ilham Fajriadi, Avit Hidayat dan Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
