Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Ketua DPD Minta Rencana Alih Fungsi 20 juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan Dibatalkan

Rencana pemerintah Prabowo membuka 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi menurut Ketua DPD Sultan B Najamudin mengarah kepada deforestasi.

7 Januari 2025 | 10.01 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Calon Ketua DPD RI 2024-2029 La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamuddin saat mengikuti sidang pemilihan dan penetapan Pimpinan DPD RI 2024-2029 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Sultan B Najamudin resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 dengan perolehan 95 suara mengungguli rivalnya La Nyalla Mattalitti yang memperoleh 56 suara. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Sultan B Najamuddin meminta pemerintah membatalkan rencana ekstensifikasi lahan pertanian untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi. Menurut pandangannya, yang dilakukan pemerintah justru lebih mengarah kepada deforestasi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Mengalihkan fungsi 20 juta hektare hutan cadangan terlalu banyak dan berisiko untuk mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 7 Januari 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ia mengatakan rencana tersebut tidak hanya akan menimbulkan penolakan dari masyarakat di daerah. Tetapi lebih lagi berpotensi merusak reputasi Indonesia dalam aksi penurunan emisi karbon dan negosiasi pendanaan iklim dunia.

Indonesia, kata Sultan, adalah salah satu negara tropis yang sangat diandalkan dalam aksi iklim global. Deforestasi dengan motif ketahanan pangan hanya akan menimbulkan persoalan sosial dan ketahanan iklim yang jauh lebih berbahaya bagi kehidupan.

"Alih fungsi lahan hutan adalah pilihan gegabah yang berbahaya," lanjut Sultan. 

Sultan menilai, ada banyak pilihan yang lebih ramah lingkungan bagi pemerintah untuk memastikan kesediaan pangan dan energi baru terbarukan kita terpenuhi secara simultan. Termasuk dengan lebih mengedepankan pola intensifikasi lahan dengan menggunakan pendekatan agroforestri. 

"Kami harap pemerintah bisa berpikir ulang untuk membatalkan rencana ekstensifikasi pertanian tersebut. Pertanian modern tidak lagi mensyaratkan lahan pertanian yang luas, tapi lebih pada pendekatan Intensifikasi pertanian dan penerapan sistem agroforestri," kata Sultan. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan lahan kelapa sawit di Indonesia perlu ditambah. Sebab, kelapa sawit menjadi komoditas strategis. Menurut Prabowo, saat dia melakukan lawatannya ke luar negeri banyak negara yang berharap mendapat pasokan produk sawit dari Indonesia.

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam sawit. Nggak usah takut membahayakan, deforestasi," kata Prabowo dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bappenas, Senin, 30 Desember 2024.

Dede Leni Mardianti ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus