Alasan Sekjen Gerindra Dorong Keterbukaan Penggunaan Dana Negara oleh Parpol

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mendorong keterbukaan setiap partai politik dalam menggunakan dana negara, karena setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Dalam presentasinya pada uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024, Muzani menyebutkan evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga perlu terus dilakukan.

Muzani menyebutkan partai politik seperti Gerindra saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata dia, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat dapat menelusuri dana negara yang sudah digunakan oleh partai.

Partai Gerindra mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai.

“Misalnya, pendidikan politik, rekrutmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin Partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan meng-upload ke website Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” kata dia.

Dia menyebutkan uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata dia.

Muzani yang juga menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu berharap kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan. Menurut dia, setiap partai harus memiliki kesadaran terus melakukan keterbukaan kepada masyarakat atas informasi dan pertanggungjawaban sebagai regenerasi kepemimpinan.

“Itulah penyadaran yang akan terus dilakukan oleh KIP sehingga lembaga-lembaga publik kita terus terjaga dalam hal menggunakan keuangan negara dalam hal mengambil keputusan-keputusan hukum dan politik. Sebab, partai politik adalah instrumen penting dalam rekrutmen seorang calon pemimpin, baik di pusat maupun daerah,” tutur Muzani.

Partai Gerindra telah meraih 10 penghargaan kategori lembaga publik paling inovatif dan informatif dari KIP. 

ANTARA

Pilihan editor: Pesan Ganjar Pranowo untuk Sukarelawan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di Pilgub Jateng