Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kecelakaan kerja terjadi berulang kali dalam industri pengolahan nikel.
Pemerintah terkesan lambat menangani berbagai kecelakaan kerja di smelter nikel.
Jaminan pelindungan bagi pekerja smelter nikel belum dijalankan dengan baik.
JAKARTA – Kecelakaan kerja terjadi berulang kali dalam industri pengolahan nikel. Keseriusan pemerintah menangani masalah itu dipertanyakan. Sebab, langkah penyelesaian yang dijalankan pemerintah terkesan lambat dan tidak pernah konkret. "Pemerintah justru lebih mementingkan investasi ketimbang keselamatan para pekerja," ujar peneliti dari Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, kemarin. "Tidak ada evaluasi terhadap kecelakaan kerja yang terus berulang."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Gambaran itu, kata Ahmad, terlihat dari kebijakan pemerintah dalam memproteksi dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi industri pengolahan nikel yang masuk proyek strategis nasional (PSN). Presiden Joko Widodo seakan-akan mempunyai pertaruhan besar dalam penghiliran nikel untuk menarik investasi dari luar negeri. Karena itu, saat terjadi masalah, pemerintah terkesan ingin menutupi ketimbang mencari solusi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pekerja industri nikel di jalur menuju kawasan industri IMIP, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 31 Desember 2023. ANTARA/Mohamad Hamzah
Menurut Ahmad, pemerintah sebenarnya memiliki aturan ketenagakerjaan yang memberikan jaminan pelindungan bagi pekerja. "Tapi yang terlihat hanya kemudahan dan insentif luar biasa kepada pelaku industri, meski proyek tersebut berpotensi mengabaikan keselamatan pekerja dan hak atas lingkungan yang sehat," ucapnya.
Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, kata Ahmad, telah memberikan fasilitas kemudahan bagi PSN dari tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga tahap operasi dan pemeliharaan. Namun permasalahan justru bermunculan karena di balik bermacam fasilitas itu terdapat berbagai praktik buruk yang tidak melindungi hak asasi manusia. "Ini kontraproduktif terhadap usaha pemerintah dalam menarik investasi yang berkualitas," katanya.
Pada 24 Desember 2023, tungku smelter feronikel nomor 41 milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, terbakar dan meledak. Sebanyak 59 pekerja menjadi korban, dengan 20 di antaranya meninggal.
Kecelakaan serupa terjadi di kawasan industri nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry pada 22 Desember 2022. Dua pekerja tewas dalam peristiwa itu. Pada 27 April 2023, kecelakaan kerja juga terjadi di PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Industry. Pabrik ini pun berdiri di kawasan PT IMIP. Dua pekerja tewas dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan laporan Trend Asia periode 2015-2022, sebanyak 53 pekerja smelter nikel meninggal karena kecelakaan kerja. Cina menjadi investor utama smelter nikel di Indonesia. Korban terbanyak adalah warga negara Indonesia, yakni 40 pekerja. Sisanya adalah tenaga kerja asal Cina. Sedangkan sepanjang 2023, terjadi 21 insiden kecelakaan kerja di smelter nikel yang menewaskan 38 pekerja.
Enam hari setelah ledakan smelter nikel milik PT IMIP, Jokowi baru memberikan pernyataan. Bekas Wali Kota Solo itu meminta agar audit smelter nikel ditingkatkan. "Checking-nya harus didobelin, kalau perlu ditripelin, biar kejadian yang sudah satu-dua kali tidak terjadi lagi," katanya.
Ahmad mengatakan rentetan kecelakaan kerja pada industri nikel mencerminkan buruknya penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Diduga kuat bahwa selama ini operasi di industri nikel tidak mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kerja dengan baik. Padahal potensi bahaya itu telah diketahui secara umum. Termasuk ihwal risiko paparan bahan kimia berbahaya, bahaya fisik, kebisingan, radiasi, dan situasi kerja dalam ruang yang sempit.
Sejumlah korban kecelakaan kerja di lokasi pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) menjalani perawatan di RSUD Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, 24 Desember 2023. ANTARA/Faisal
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia Gina Sabrina sependapat dengan Ahmad. Menurut Gina, pemerintah belum serius menangani masalah kecelakaan kerja di smelter nikel. Kecelakaan kerja semestinya bisa diantisipasi dari awal jika perencanaan dalam pengembangan smelter nikel dilakukan dengan benar, dari aspek sistem manajemen K3 sampai kelestarian lingkungan. "Kalau memang serius, harus dievaluasi proyek ini," ucapnya. "Lakukan investigasi dan jatuhkan sanksi kepada yang melanggar."
Gina menilai proyek penghiliran bertujuan menjadikan Indonesia sebagai penghasil nikel dan baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Dengan menjadi pemain utama di industri pengolahan nikel, pemerintah berharap negara lain punya ketergantungan pada Indonesia. Karena itu, setiap masalah yang muncul di industri pengolahan nikel selalu berusaha ditutupi untuk memastikan rantai produksi dan konsumen nikel dari Indonesia tidak berpaling ke negara lain.
"Sebab, kalau diketahui industri nikel di Indonesia bermasalah karena pengabaian budaya K3 dan melanggar HAM, konsumen bisa cabut atau menghentikan pembelian dari Indonesia," ujarnya. "Makanya kejadian kecelakaan kerja di smelter Morowali kemarin langsung dijaga TNI-Polri dan ada larangan mendokumentasikan korban. Pemerintah tidak mau informasi tragedi ini tersebar semakin luas."
IMAM HAMDI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo