Angin Istana di Pucuk Beringin

SATU jam lebih bertemu di Istana Negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo dan Presiden Joko Widodo baru membicarakan bursa calon Ketua Umum Partai Golkar di ujung pertemuan. Kepada Bambang, dalam pertemuan pada 15 Juli lalu itu Jokowi menitipkan pesan agar kompetisi berebut kursi Ketua Umum Golkar tak sampai gaduh. “Kalau gaduh itu pasti, Pak Presiden,” ujar Bambang mengulang jawabannya kepada Jokowi dalam wawancara dengan Tempo di rumah dinasnya pada Kamis, 1 Agustus lalu.

Jokowi kemudian memberi wejangan. “Kalau gaduh tak bisa dihindari, saya berpesan agar Golkar jangan sampai pecah,” kata Jokowi seperti ditirukan Bambang. Persaingan yang keras dalam perebutan kursi ketua umum memang bisa menyebabkan kader yang terjungkal keluar dari partai dan memboyong gerbongnya. Contohnya dalam pemilihan Ketua Umum Golkar pada 2009. Setelah kalah dari Aburizal Bakrie, Surya Paloh mundur dan membentuk Partai NasDem.

Sewaktu bertemu dengan Jokowi, nama Bambang sudah santer disebut sebagai salah satu calon Ketua Umum Golkar. Tapi baru tiga hari kemudian atau pada 18 Juli lalu di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Bambang--yang menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama Golkar--mendeklarasikan diri. Bersamaan dengan pencalonan Bambang, lima kader Golkar lain menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum partai beringin.

Bambang mengatakan Jokowi juga menginginkan Golkar terus menjadi partai nasionalis. Karena itu, Jokowi meminta unsur purnawirawan jenderal, yang perannya mulai samar dalam kepengurusan Golkar, kembali dioptimalkan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga bertanya soal rencana Bambang lima tahun mendatang apabila terpilih sebagai ketua umum. Di depan Jokowi, Bambang mengatakan tak berangan-angan menjadi calon presiden atau wakil presiden pada 2024. “Saya punya banyak kekurangan dan tak punya minat terhadap jabatan itu,” ucap Bambang.

Bambang mengatakan Presiden belum menjatuhkan dukungan kepada salah satu calon Ketua Umum Golkar, baik kepada dia maupun inkumben, Airlangga Hartarto. “Kalau beliau sudah mendukung rival saya, hari itu juga pasti saya dilarang maju,” ujar Bambang. “Presiden ingin proses demokrasi di Golkar berjalan sebagaimana mestinya.”

Airlangga Hartarto bersama pimpinan DPD se-Indonesia setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Juli 2019./Tempo

Menuntaskan safarinya ke Istana, Bambang juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepada Ketua Umum Golkar 2004-2009 tersebut, Bambang mengutarakan niat berlaga dalam musyawarah nasional Golkar mendatang.

Kalla mengatakan kepada Bambang untuk “menghidupkan” lagi Golkar. Kalla juga berbagi pengalaman memimpin partai sekaligus menjadi wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Kalla, waktu itu ia masih meluangkan waktu memimpin rapat partai dua kali sebulan di kantor Golkar meski agenda wakil presiden padat. “Mengurus partai itu bukan seperti mengurus perusahaan,” kata Kalla sebagaimana ditirukan Bambang.

Menurut Bambang, Kalla juga meminta kegiatan partai, seperti rapat rutin, diselenggarakan di kantor Golkar, alih-alih di hotel atau di rumah pengurus. Saran itu ditengarai lantaran kantor pusat Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, cenderung sepi dari aktivitas partai akhir-akhir ini. Dua pengurus Golkar membenarkan informasi bahwa rapat partai lebih sering diadakan di rumah Airlangga ketimbang di kantor Golkar.

Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengungkapkan tak mengetahui isi pertemuan Jokowi dengan Bambang. Kepada wartawan pada Juli lalu, Jokowi mengatakan agenda kongres partai bukan urusan kepala negara. “Silakan tanya ke ketua umum partai masing-masing, mau muktamar atau musyawarah nasional silakan saja,” ujar Jokowi.

Sebagaimana Johan, juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengaku tak mendapat informasi soal pembicaraan Kalla dengan Bambang. Pada akhir Juli lalu di kantor Wakil Presiden, Kalla mengakui sudah menerima Airlangga dan Bambang dalam dua kesempatan berbeda. Kepada keduanya, Kalla mengimbau agar mereka menunggu musyawarah nasional partai yang dijadwalkan pada Desember 2019.

Kalla mengatakan tak memiliki jagoan dalam pemilihan Ketua Umum Golkar mendatang. Sebab, ia tak punya hak suara dalam pemilihan. “Terserah kepada mereka yang punya hak suara, kalau saya kan tak punya,” ucap Kalla.

Dua pekan sebelum Bambang beranjangsana ke Istana Negara, Airlangga Hartarto bersama 34 ketua Golkar tingkat provinsi bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam acara bertajuk silaturahmi seusai Pemilihan Umum 2019 itu, Jokowi menyampaikan terima kasih kepada pengurus Golkar karena telah ikut berkampanye dalam pemilihan presiden. “Dengan dukungan Golkar, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memenangi pemilu presiden,” kata Airlangga mengutip Jokowi.

“Mengurus partai itu bukan seperti mengurus perusahaan.”

Dalam pertemuan itu, menurut Airlangga, Jokowi mengingatkan peran Golkar dalam menjaga stabilitas politik. Presiden juga berharap Golkar berkonsentrasi pada agenda politik kenegaraan, seperti pelantikan presiden dan anggota legislatif pekan-pekan mendatang. “Presiden juga mengingatkan tugas-tugas legislasi di parlemen agar segera diselesaikan,” ujar Airlangga.

Lebih jauh Jokowi juga memberi masukan soal kepengurusan. Ketua Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily, yang ikut dalam pertemuan dengan Jokowi, mengatakan Presiden berpesan agar Airlangga memperkuat struktur partai. Bagi kader Golkar di kubu Airlangga seperti Ace, pesan Presiden itu merupakan sinyal dukungan Istana terhadap pencalonan Airlangga. “Itu isyarat kuat agar kepemimpinan Pak Airlangga dilanjutkan,” kata Ace.

Ketua Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ikut dalam rombongan Airlangga ke Istana Bogor, menyebutkan diskusi dengan Presiden juga menyangkut perolehan suara Golkar dalam pemilu. Elektabilitas partai beringin sempat anjlok hingga ke angka 6-7 persen beberapa bulan sebelum pencoblosan. Tapi Golkar bisa menangguk 12,31 persen suara pada 17 April lalu.

Menurut Dedi, pencapaian tersebut diapresiasi Jokowi. “Kepemimpinan Golkar saat ini relatif berhasil dan patut dipertahankan,” ujar Jokowi seperti ditirukan Dedi. Hal tersebut, kata Dedi, merupakan isyarat politik Istana kepada Golkar.

Dedi juga mengungkapkan pertemuan pengurus Golkar dengan Jokowi sempat menyinggung bursa ketua umum. Hanya, Presiden enggan membahas lebih jauh soal kader yang berpeluang duduk di pucuk beringin. “Presiden memahami urusan ketua umum adalah domain internal partai sehingga tak mau ikut campur,” ujar Dedi.

RAYMUNDUS RIKANG, HUSSEIN ABRI DONGORAN, EGI ADYATAMA, FRISKI RIANA