Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan pemerintah harus membuat kebijakan berdasarkan data dan fakta yang akurat. Kebijakan yang berdasarkan dua hal tersebut tentunya akan lebih tepat sasaran. Selain itu, kata dia, pemerintah harus bisa menjawab kritik dari masyarakat soal kebijakannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kritik itu harus dijawab, dengan penjelasan-penjelasan, oleh karena itu mengapa kebijakan harus mendasar pada data, prinsip-prinsip kesetaraan, berdasarkan kepentingan umum, dan ketentuan, Sehingga kalau ada kritik, itu dijelaskan, sama saja mencerdaskan publik, karena adanya kritik, publik mendapatkan penjelasan lebih lengkap," kata Anies saat menghadiri Acara bertajuk" Milenial Menyampaikan, Anies Baswedan Mengerjakan” di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu 19 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berbicara. Sehingga, kalau ada kritik harus dijawab dengan baik bukan untuk dilaporkan ke proses hukum.
"Kebebasan berekspresi, harus terjaga dan dilindungi, dalam situasi dimana, sudah terjadi, pengungkapan peristiwa tentang laporan, pelayanan pemerintah maupun swasta, bukan justru dilaporkan," ucapnya.
Selain itu, Anies juga menyinggung pentingnya transparansi oleh pemerintah saat ditanya relawan. Ia menyebut transparansi menjadi salah satu kunci dalam kebijakan termasuk jika ditemukan penyimpangan harus jelas soal pelaporannya.
"Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan terus kita ga tau kemana harus melapor. Itu nomer satu, selama kita tidak punya tempat untuk harus melapor, maka penyimpangan tetap terjadi. Maka biasanya melawannya pake hp, tapi lapornya kepada publik," katanya.
Dengan pelaporan itu, kata dia, seharusnya ada mekanisme dalam proses hukum. Namun jika tidak ada proses hukum maka negara ini tidak dianggap kredibel.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung soal munculnya penyimpangan itu ada dua hal yaitu kebutuhan dan keserakahan. Kebutuhan yang ia maksud adalah soal gaji. "Itu harus dibereskan, jika tidak sampai kapanpun persoalan akan muncul," ucapnya.
Adapun soal keserakahan, kata dia, harus diberikan hukuman untuk memberikan efek jera. "Karena hukuman yang menjerakan itu yang bisa membuat keserakahan itu dihilangkan," katanya.
FATURAHMAN SOPHIAN
Pilihan Editor: Presiden PKS Dorong Peningkatan Elektoral Anies Baswedan Di Jawa Tengah dan Jawa Timur
Foto 
