Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BUPATI Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk, kedatangan tamu pada Senin malam pekan lalu. Pada pukul 21.00, Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut tiba di kamar 715 Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya Nomor 81, Jakarta Pusat, tempatnya menginap.
Teddy, pengusaha konstruksi asal Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, diantar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biak Numfor Yunus Saflembolo, yang menjemputnya di Promenade Cafe & Restaurant di lantai satu hotel itu. Teddy dan Yesaya sepakat bertemu sejak sepekan sebelumnya.
Setelah bersua beberapa menit di kamar Yesaya, Teddy beranjak pergi. Yunus kembali mengantarnya. Baru beberapa meter mereka berjalan dari pintu kamar hotel, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencegatnya. "Penyidik mengamankan mereka dan membawa kembali ke kamar Yesaya," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Selasa pekan lalu.
Di dalam kamar Yesaya, menurut Bambang, penyidik menemukan dua amplop putih berisi masing-masing Sin$ 73 ribu dan Sin$ 27 ribu atau total setara dengan Rp 943,7 juta. Seorang petugas yang mengetahui penangkapan ini menyatakan penyidik juga menemukan uang Rp 9 juta di kamar itu. Uang tersebut tak disita karena bukan bagian dari pemberian Teddy, melainkan dana perjalanan dinas Bupati.
Malam itu, penyidik memboyong enam orang, yaitu Yesaya beserta sopir dan ajudannya, Teddy dan sopirnya, serta Yunus, ke kantor KPK di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Setelah memeriksa mereka selama 12 jam, penyidik memutuskan hanya Yesaya dan Teddy yang menjadi tersangka. "Bupati Yesaya dikenai pasal menerima suap dan Teddy pasal pemberi suap," ujar Samad.
Yesaya dan Teddy ditahan di rumah tahanan berbeda. Yesaya mendekam di Rutan KPK Cabang Detasemen Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. Sedangkan Teddy di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang ada di gedung Komisi.
Samad mengatakan suap terhadap Yesaya merupakan ijon proyek pembangunan tanggul laut untuk mencegah abrasi pantai di Biak Numfor pada rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebelum Yesaya ditangkap, program ini sudah diusulkan Kementerian ke Dewan Perwakilan Rakyat dan tinggal menunggu pengesahan.
Yesaya dan Teddy bungkam setelah menjalani pemeriksaan. Pengacara Yesaya, Pieter Ell, juga belum bersedia berkomentar tentang materi perkara. "Sampai saat ini, klien kami belum berbicara materi," katanya Jumat pekan lalu.
Menurut Bambang, pemberian uang besel kepada Yesaya bukan hanya terjadi malam itu. Yesaya mengaku sudah dua kali menerima uang dari Teddy. Pemberian pertama sebesar Rp 1 miliar juga berlangsung di hotel yang sama, Jumat dua pekan lalu.
Seseorang yang mengetahui kasus ini mengatakan pemberian tahap pertama merupakan bagian dari commitment fee Rp 2 miliar yang mereka sepakati. Teddy dijanjikan menjadi rekanan proyek jika pembangunan tanggul laut masuk APBN Perubahan. Pemberian tahap pertama berjalan mulus, tapi karena jumlahnya tak sesuai dengan kesepakatan, Yesaya menagih kekurangannya. "Teddy mengatakan akan melunasinya beberapa hari kemudian, sehingga Yesaya memilih bertahan di Jakarta," ujarnya.
Penyerahan tahap kedua berlangsung ketika penyidik mencokok Yesaya dan Teddy. Pieter, yang dimintai konfirmasi, tak membantahnya. "Nanti saja setelah pemeriksaan klien kami sebagai tersangka, Senin pekan depan," ujar Pieter.
Teddy diduga tak cuma menyuap Yesaya. Orang yang mengetahui penyuapan ini membeberkan awal mula program itu disusun. Maret lalu, Yesaya, yang baru dilantik menjadi bupati menggantikan Yusuf Melianus Maryen, ingin melanjutkan program pendahulunya membangun tanggul untuk mencegah abrasi. Program ini pernah diusulkan kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini ketika berkunjung ke Papua, dua tahun lalu.
Helmy membenarkan kabar tentang kunjungannya itu. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor merupakan satu dari 183 daerah tertinggal. Dari jumlah itu, 70 daerah sudah dientaskan dari status miskin. "Kabupaten Biak Numfor merupakan satu dari 50 kabupaten yang menjadi target untuk dikembangkan dalam lima tahun," kata Helmy, Selasa pekan lalu.
Karena pernah mendapat respons dari Helmy, Yesaya mencari perantara untuk mengurus program itu di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Ia menghubungi Teddy. Ia mengenal Teddy karena pengusaha itu sering mengerjakan proyek pemerintah pusat di Papua. Yesaya menganggap Teddy dekat dengan pejabat di Kementerian. "Teddy menjadi penghubung Yesaya dengan Kementerian," ujar seorang mantan pejabat di kementerian itu Kamis pekan lalu.
Dia mengatakan jaringan Teddy langsung ke anggota staf khusus Menteri Helmy, yaitu Arief Rohman dan Sabilillah Ardi. Keduanya dekat dengan Helmy karena sama-sama kader Partai Kebangkitan Bangsa. Arief adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3 (Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati). Sedangkan Ardi putra seorang elite PKB. "Kedua orang ini yang sering mengatur-atur proyek di Kementerian PDT," kata mantan pejabat tadi.
Arief dan Ardi belum dapat dimintai konfirmasi. Arief, melalui pesan pendek, mengatakan sedang berada di luar daerah. Ketua PKB Marwan Ja'far mengatakan tak paham tentang perkara ini.
Samad menguatkan peran Teddy. "Teddy adalah orang yang sering mengerjakan proyek di kedeputian itu," ucap Samad. Deputi yang dimaksud Samad menunjuk pada ruangan Kementerian yang disegel penyidik, yaitu Deputi 1 Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus.
Ruang kerja Arief dan Ardi di lantai tujuh kantor Kementerian di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, disegel penyidik. Kantor mereka berada satu lantai dengan ruang kerja Menteri Helmy. Selain itu, kata orang yang mengetahui penyidikan ini di KPK, Teddy dan Yesaya membeberkan nama keduanya kepada penyidik. Bahkan nama mereka terpampang ketika gelar perkara.
Selain ruang kerja staf khusus, ada sejumlah ruang di Kementerian yang disegel penyidik. Di antaranya tempat kerja para asisten deputi di lantai dua dan ruang Deputi 1 Suprayoga Hadi dan Deputi V Lili Romli di lantai empat. Helmy mengatakan belum mengetahui keterkaitan penyegelan ruangan tersebut dengan kasus Yesaya. "Kami tunggu saja hasil penyidikan KPK," ujarnya.
Penyegelan itu, kata Samad, untuk mengamankan dokumen yang mungkin terkait dengan kasus Yesaya. Sehari setelah penyegelan, penyidik menggeledahnya. Penyidik tak hanya menggeledah ruang yang sudah diberi garis KPK, tapi juga sejumlah ruang di gedung International Trade Center Annex di Jalan Abdul Muis Nomor 8, ruang di lantai dua rumah toko di Jalan Veteran 1 Nomor 28, serta lantai enam Graha Arda di Jalan Rasuna Said. Semua tempat itu merupakan kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. "KPK menduga ada jejak-jejak tersangka di sana," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.
Samad mengatakan penyidik sedang mengembangkan kasus tersebut ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. "Apakah Menteri terlibat atau tidak, kita tunggu hasil pemeriksaan penyidik," ujarnya.
Rusman Paraqbueq, Reza Aditya
Kabupaten Biak Numfor
Penduduk: 134.917 jiwa Sekitar 76 persen penduduk kategori miskin.
Luas: 2.269,84 km2
Terdiri atas dua pulau besar, Biak dan Numfor, serta 42 pulau kecil.
Daerah: Terdiri atas 19 distrik, 8 kelurahan, 180 desa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo