Proyek Fiktif yang Masuk Radar Auditor

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada pekan lalu menjerat Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, sebagai tersangka kasus rasuah. Destiawan dituduh memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF yang diduga menggunakan dokumen pendukung palsu. Dana tersebut disinyalir digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ditengarai fiktif di Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast pada medio 2020.

Aktivitas pekerja di pabrik beton pracetak (precast beton) Waskita Precast, Karawang, Jawa Barat. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

Sebelum menjerat Destiawan, tim penyidik Kejaksaan Agung lebih dulu menetapkan Direktur PT Waskita Karya, Taufik Hendra Kusuma, sebagai tersangka pada 14 Desember 2022. Taufik bersama Bambang Rianto selaku Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast disebut-sebut bersama-sama menggunakan dana hasil pencairan SCF, seolah-olah digunakan untuk pembayaran utang vendor yang belakangan diketahui fiktif. Kejaksaan Agung juga menjerat Komisaris PT Pinnacle Optima Karya, Nizam Mustafa, yang diduga terlibat persekongkolan dalam upaya pembayaran utang.

Baca: Korupsi Berjemaah Proyek Fiktif

Merujuk pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK pada 2020, ditemukan sejumlah masalah yang disinyalir dilakukan Waskita Karya. Salah satu di antaranya perusahaan itu menanggung beban investasi konstruksi jalan tol yang lebih tinggi, minimal Rp 13,99 miliar pada ruas jalan tol Pemalang-Batang dan ruas Becakayu Seksi 1. Masalah ini menyebabkan BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap kepatuhan Waskita Karya dan anak usahanya dalam kegiatan investasi serta pengusahaan jalan tol di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Seorang sumber Tempo yang mengetahui kasus ini menceritakan bahwa masalah rasuah di BUMN terjadi akibat Waskita Karya diberi beban berat untuk membangun proyek infrastruktur yang merupakan program pemerintah. Masalahnya, jika seluruh pembiayaan dibebankan ke BUMN, perusahaan bakal bangkrut. “Ini juga akan terjadi pada BUMN lain, seperti PT Adhi Karya, karena membangun LRT (lintas rel terpadu) Cibubur-Cawang,” ujar sumber itu.

Tidak hanya PT Adhi Karya, PT Kereta Api Indonesia juga menanggung beban berat karena proyek transportasi massal tersebut. Semestinya, kata sumber itu, proyek untuk membangun jalan tol dan LRT merupakan tanggung jawab pemerintah. Idealnya, pembangunan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lantas dibangun oleh perusahaan BUMN karya, dan dikelola oleh Jasa Marga. “Nah, sekarang Waskita ikut-ikut mengelola jalan tol lewat anak perusahaan. Ini, kan, ngaco,” ujar sumber tersebut.

Adapun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, belum bersedia menjelaskan secara rinci ihwal kasus yang menjerat Destiawan dan koleganya di Waskita Karya. Meski begitu, dalam keterangan pers pada Jumat lalu, dia menyebutkan pembiayaan fiktif yang dilakukan Waskita Karya mengakibatkan kerugian negara Rp 2,5 triliun. ”Penyidik sudah menyita aset tanah, bangunan, dan uang, yang diduga menjadi bukti kejahatan,” ucap Ketut pada Sabtu, 29 April lalu.

Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono (tengah) ditahan di Kejaksaan Agung, Jakarta, 28 April 2023. Dok. Puspenkum Kejagung

Aset-aset yang disita di antaranya uang senilai Rp 96,61 miliar, sebidang tanah dan bangunan di Kabupaten Grobogan, serta beberapa bidang tanah di Kabupaten Bogor dan di Jakarta Timur. Menurut Ketut, saat ini lembaganya masih terus mengembangkan penyidikan untuk membongkar dugaan rasuah ini.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan menghormati upaya Kejaksaan Agung mengusut dugaan rasuah pada Waskita Karya. Dia mengatakan kasus ini harus menjadi peringatan bagi perusahaan pelat merah lain agar bekerja secara transparan dan profesional. ”Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang berlaku.”

Pengamat BUMN dari Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyebutkan skema pembiayaan melalui SCF yang dilakukan Waskita memang dapat dipakai untuk membantu supplier atau buyer dari sisi pengelolaan likuiditas perusahaan. Dia mengatakan, dalam kasus WSKT (Waskita Karya), misalnya, perusahaan punya tagihan kepada pihak lain yang belum jatuh tempo, maka invoice atau tagihan tadi bisa dijual ke bank sehingga Waskita punya tambahan likuiditas atas penjualan tersebut.

Menurut Toto, hal tersebut merupakan transaksi keuangan yang wajar dan biasa. Persoalannya, Waskita Karya menggunakan dana SCF untuk pembayaran ke para vendor yang kemudian dinilai mengerjakan proyek fiktif. Dia menjelaskan, dalam konsep three lines of defense atau tiga lapis pertahanan pengelolaan keuangan, mitigasi risiko bisa dilakukan oleh risk owner atau pihak eksternal melalui audit kantor akuntan publik. “Dalam konteks kasus ini, saya melihat konsep ini tidak berjalan dengan baik,” ucap Toto.

The three lines of defense merupakan sistem pertahanan berlapis dari sisi manajerial ataupun pengendalian internal sebagai implementasi manajemen risiko. Lini pertama ada pada manajemen atau unit operasional sebagai risk owner; lapisan kedua dilakukan oleh pengelola risiko atau unit kepatuhan internal, dan lini ketiga dijalankan auditor internal.

Toto mengatakan kantor akuntan publik dinilai gagal mendeteksi kecurangan padahal kasus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dia menyarankan agar ada evaluasi menyeluruh alasan dana SCF digunakan untuk membayar proyek fiktif. Toto khawatir rasuah terjadi karena Waskita Karya memiliki kebutuhan membayar brokerage fee atau komisi untuk broker sehingga perlu adanya transaksi gelap yang melibatkan supplier, buyer, dan bank.

AVIT HIDAYAT | GHOIDA RAHMA