Bukan main halma

KINI Jaksa Agung Mayjen Ali Said tampaknya tak ingin bermain halma lagi. Langkah-langkahnya untuk mengerem penyelundupan lebih menyerupai seekor kuda dalam papan catur. Kepada pers di ruang aquarium Kejaksaan Agung hari pertama bulan ini perwira tinggi yang kurus itu berkata: "Acara tunggal hari ini: Penyelundupan". Ali Said SH siang itu didampingi Kapolri Mayjen (Pol) Widodo Budidharmo. Dirjen Bea & Cukai Brigjen Tahir dan Kas Kopkamtib Laksamana Sudomo. Keempat pembesar itu mendapat tugas khusus dari Presiden Soeharto untuk menangani masalah penyelundupan. Itu dikemukakan Presiden dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi di minggu pertarna Pebruari lalu. Kepala Negara ketika itu bahkan menegaskan: "kalau perlu para penyelundup itu dikirim ke Nusakambangan" . Maka Jagung Ali Said pun hari itu membenarkan berita yang sehari sebelumnya telah tersiar: bahwa ada 17 importir yang dituduh menyelundup kena jaring semenjak dimulainya operasi pertengahan bulan lalu. Tak kurang dari 4 gudang di Jakarta dan Surabaya sudah disegel. Di minggu pertama Maret ini jumlah tangkapan sudah bertambah menjadi 24 orang. "Antara lain 4 pejabat dari suatu instansi yang digaji oleh Pemerb1tah", kata Ali Said. Siapa mereka? Jaksa Agung rupanya belum bersedia mengumumkan. Juga tak diumumkan instansinya secara persis. Dan apakah sekawan pejabat yang kena ciduk itu tergolong tinggi, menengah atau golongan bawah. Lebih Luas Namun begitu angin baru penumpasan penyelundupan yang umumnya baru tertuju pada kaum pengusahanya. menurut Jaksa Agung akan diarahkan untuk membongkar jaringan penyelundupan yang lebih luas. Juga jaringan keterlibatan secara tak langsung -- "maksud saya apa yang selama ini disebut beking, baik pejabat maupun swastanya". Tengah bulan lalu mereka mulai bekerja. Sasaran pertama dimulai dengan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan para tersangka secara maraton. Berikutnya tindakan penyegelan, penyitaan pemblokiran tempat tinggal dan gudang, surat-surat penting dan rekening bank tersangka. Juga menutup kemungkinan bagi mereka yang tersangka atau calon tersangka agar tidak terbang ke luar negeri. Mudah difahami kalau timbul rasa gelisah di antara kaum pengusaha atau importir. Kata seorang pengusaha tekstil di Pintu Kecil "jangan sampai mereka yang tak salah jadi ikut kena getahnya". Menurut pengusaha itu, istilah importir yang 100% bersih memang sulit ditemukan. Mengapa beritu? "Yah, beberapa oknum di Tanjung Priok bisa saja meloloskan barang yang tak benar kalau ada apa-apanya", katanya. "Sedang bagi yang ingin melalui prosedur seperti ditetapkan yang berwajib, dia boleh menunggu barangnya keluar berminggu-minggu". Tapi pagi-pagi Jaksa Agung menyerukan "agar importir yang merasa tak salah jangan panik atau takut". Sebab, kata Ali Said, "semua tindakan yang sekarang dilakukan tetap berdasarkan hukum. Bukan hukum rimba". Memang yang tengah dilakukan sekarang adalah melakukan tindakan yang represif. Tindakan ini disambut oleh beberapa anggota DPR Fraksi Karya Pembangunan menyatakan dukungannya. Dan siap membantu sekiranya dibutuhkan sebuah undang-undang baru untuk itu. Menurut Racmat Mulyomiseno dari fraksi PPP, tindakan represif sekarang ini sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau disertai dengan tindakan yang preventif. "Yang sekarang ditangkap umumnya baru dari golongan pelaksana penyelundupan", kata Mulyomiseno. "Masih perlu dicari otaknya dan sistim permainan yang mereka lakukan". Dengan kata lain, dia beranggapan "perlu dijaga agar tak ada izin khusus yang dapat membuka pintu penyelundupan". Apa yang dianjurkar anggota DPR itu pelan-pelan sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan Radius Prawiro. Sistim impor dengan merchant LC yang banyak masuk dari Singapura dan Hongkong, kini sudah dikurangi. "Bahkan akan dilarang samasekali", kata Menteri Radius. Radius juga sedang memikirkan pencegahan administratif berikutnya untuk menekan kemungkinan masuknya barang secara tidak sah, sekalipun umumnya masuk liwat pintu pelabuhan yang sah. Tapi omong-omong apakah operasi menyetop penyelundupan yang baru ini tak akan mengurangi pemasukan kasnya Menteri Keuangan Ali Wardhana? Beberapa pengusaha yang dihubungi TEMPO beranggapan untuk sementara hal itu mungkin saja terjadi. Sebab arus keluarnya barang akibat ketatnya pemeriksaan sekarang sedikitnya berakibat juga pada lancarnya keluar masuk barang. Namun begitu janji Jaksa Agung yang rupanya dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok Mohamad Asrar -- setidaknya membuat sementara pengusaha merasa lega. "Untuk barang-barang milik pemerintah dapat diurus pengeluaram nya dalam sehari", kata Asrar. "Sedang barang-barang milik perusahaan asing dan PMDN bisa selesai dalam 3 hari". Sedang untuk 11 jenis barang seperti tekstil, ban, kertas dan barang sejenis kelontong lainnya -- yang umumnya masuk dari atau via Singapura dan Hongkong --memang bisa makan waktu sampai seminggu-dua. Bagi Mohamad Asrar, anak Tegal yang kini jadi orang penting di Priok, segala lika-liku penyelundulan liwat pabean memang bukan asing. Dikenal sebagai petugas yang jujur, Asrar yang punya seorang anak itu merupakan duet yang cocok dengan atasannya, Dirjen Tahir, orang Banyumas yang sederhana itu. "Mereka sudah lama menanti-nantikan datangnya hari H untuk menghantam penyelundupan", kata seorang petugas BC di Kemayoran. Begitu pula tentunya bagi Adpel Tanjung Priok Fanny Habibie, anak muda yang cukup beken di kalangan wartawan, karena bicaranya yang suka blak-blakan. Mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Ali Said dan Tahir dkk hanyalah gong dari atasan. Itu sudah dibunyikan oleh Presiden sendiri.