Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana mengatakan program Makan Bergizi Gratis akan sulit dilaksanakan di daerahnya. Proses distribusi makan gratis kemungkinan terhambat karena medan yang sulit dilalui.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Prabowo Panggil Seluruh Hakim MA ke Istana Sore ini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kami dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Program makan bergizi ini juga akan sulit dijalankan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran itu imbas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. "Kami 99 persen anggaran dari pusat. Kalau dipangkas kami tak bisa mengelola," kata dia.
Sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan juga belum memiliki Komando Distrik Militer (Kodim). Ketiadaan kodim itu membuat pemerintah daerah kesulitan untuk membuat dapur umum.
Dia mengatakan bakal berupaya menyampaikan masalah ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah itu, akan dicoba untuk dicari desain yang pas untuk diterapkan di Papua Pegunungan.
Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menambah anggaran program makan gratis itu sebesar Rp 100 triliun. Dengan tambahan itu, total anggaran MBG tahun ini menjadi Rp 171 triliun.
Dia juga meminta kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus membantu infrastruktur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai menghadiri kegiatan silaturahmi ketua umum partai KIM plus yang juga dihadiri kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
"Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Oktober 2025.
Prabowo, kata Dadan, meminta kepala daerah terpilih tidak ikut dalam menyiapkan makan gratis ini. Namun, Presiden hanya meminta agar mereka menyiapkan fasilitas pendukung saja. "Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur," kata dia.
Selain itu, Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis ini juga mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu untuk anggaran pembelian lahan. Untuk menyiasati hal itu, BGN akan melakukan skema pinjam pakai.
BGN sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Dadan mengatakan, hal itu disiasati dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis.
“Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” kata Dadan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025
Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, kata dia, BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden itu semakin dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Adapun KIM Plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
