Tersingkir Setelah Kontroversi Amplop Kiai

Penggantian Ketua Umum PPP ini berawal dari surat Ketua Majelis Syariah, Mustofa Aqil Siradj; Ketua Majelis Pertimbangan, Muhammad Mardiono; dan Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur, ke Pengurus Harian DPP PPP pada 22 Agustus lalu. Mereka meminta Suharso mundur dari jabatan ketua umum karena pernyataannya tentang “amplop kiai” yang diungkapkan dalam acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas untuk PPP di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, 15 Agustus lalu.

Selain urusan amplop kiai, pertimbangan lain permintaan Suharso mundur adalah adanya dugaan penerimaan gratifikasi, pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga Suharso yang dianggap menggerus simpati publik terhadap PPP, serta elektabilitas PPP tak terkerek sejak dipimpin Suharso.

Suharso tidak membalas permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Tapi ia sudah meminta maaf sebelum surat ketiga ketua majelis tersebut. “Saya mengaku itu sebuah kesalahan. Saya memohon maaf dan meminta dibukakan pintu maaf,” kata Suharso dalam acara Sekolah Politik PPP di Bogor pada 19 Agustus lalu.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat memberikan keterangan pers pemberhentian Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 September 2022. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Arsul Sani mengakui memang ada ketegangan antara Suharso dan ketiga pemimpin majelis partainya. Tapi Wakil Ketua MPR itu berdalih pengangkatan pelaksana tugas ketua umum ini atas keinginan pengurus wilayah partainya. “Sebetulnya yang diputuskan itu keinginan revitalisasi partai yang sudah lama,” kata Arsul, kemarin.

Revitalisasi yang dimaksudkan Arsul adalah keinginan pengurus agar pimpinan PPP berfokus mengkonsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024. Jadi, ketua umum partai diminta tak rangkap jabatan. Adapun Suharso, selain menjabat Ketua Umum PPP, menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Saat ini, Mardiono, yang menjadi pelaksana tugas Ketua Umum PPP, juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Tapi, kata Arsul, Mardiono segera mengundurkan diri dari jabatan anggota Wantimpres.

Arsul berdalih mukernas itu sudah lama direncanakan, tapi pengurus baru menggelarnya dua hari lalu. Meski begitu, ia tetap mengakui bahwa ada empat pengurus DPW PPP yang tak hadir karena tidak mendapat tiket pesawat ke Jakarta.

“Seperti (DPW PPP) dari Kalimantan Utara yang memang enggak bisa dalam dua hari itu harus mendapatkan tiket,” kata dia.

Arsul tak menjawab soal dirinya yang menandatangani surat undangan mukernas. Tapi ia mengakui sebagai penyelenggara dan penanggung jawab mukernas. Dia menegaskan bahwa mekanisme mukernas itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PPP. Mukernas ini dianggapnya forum tertinggi kedua setelah muktamar.

“Kalau berpatokan pada AD-ART, memang pelaksana tugas meneruskan sisa masa jabatan (ketua umum) yang sekarang ini,” ujar Arsul.

Adapun Syaifullah Tamliha berpendapat forum penggantian ketua umum PPP seharusnya melalui muktamar atau muktamar dipercepat. Selain itu, penggantian ketua umum harus didasari pertimbangan yang sesuai dengan AD-ART PPP. Ia menyebutkan tiga alasan penggantian ketua umum, yaitu berhalangan tetap, meninggal, dan menjadi tersangka kasus korupsi ataupun narkoba. “Tapi syarat itu tidak terpenuhi,” kata dia.

Posisi Suharso di PPP Setelah Diganti

Arsul Sani mengatakan Muhammad Mardiono serta pengurus partainya sudah berkomunikasi lewat telepon dengan Suharso dan Sekjen PPP Arwani Thomafi sebelum mukernas. Mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, juga berkomunikasi dengan Suharso, dua hari sebelum mukernas.

Komunikasi mereka, di antaranya, mengenai rencana mukernas dan penggantian Suharso. Kepada Romahurmuziy, kata Arsul, Suharso mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP. “Beliau (Suharso) sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri,” kata Arsul.

Syaifullah Tamliha mendapat informasi berbeda. Ia justru memperoleh kabar bahwa Suharso tak mengetahui mukernas tersebut. Suharso berada di luar negeri ketika mukernas digelar di Banten, kemarin. “Pak Suharso baru tiba di Jakarta Senin pagi tadi,” kata Tamliha.

Setelah penggantian ketua umum tersebut, Arsul mengatakan pengurus PPP akan menawarkan posisi penting kepada Suharso. Suharso ada kemungkinan akan mengisi posisi Ketua Majelis Pertimbangan PPP yang kosong setelah Mardiono menjadi pelaksana tugas ketua umum partai. “Ini lagi kami bicarakan,” kata Arsul.

Ia juga memastikan Suharso masih tetap berada di kabinet pemerintahan Joko Widodo. Tapi PPP tetap menyerahkan kepada Presiden Jokowi jika hendak melakukan reshuffle kabinet terhadap kader partainya.  “Itu wewenang Presiden. Kami enggak ikut-ikutan, tak ingin membahasnya,” katanya.

Menurut Arsul, pengurus baru partainya tersebut akan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Susunan pengurus baru ini tetap mempertahankan Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

RUSMAN PARAQBUEQ | DEWI NURITA