Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Isu kasus penculikan 1998 yang menyebut-nyebut nama calon presiden Prabowo Subianto kembali merebak menjelang pemilihan presiden 2019. Pada pilpres 2014, isu yang sama beredar. Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto pada 1998, tersebar di sosial media.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isu itu semakin kencang ketika Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi membenarkan substansi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang beredar luas di sosial media, dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi swasta pada 2014. Fachrul juga mengungkit bahwa Prabowo kurang pantas menjadi RI-1, karena rekam jejak mantan Danjen Kopassus itu di militer.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menjelang pilpres 2019 ini, Fachrul mengatakan tidak akan mengungkit hal serupa kepada publik. "Dulu Bapak pernah sampaikan itu sekali saja. Setelah itu enggak pernah lagi. Kalau kemudian orang mengulang-ulang lagi, selama tidak dilarang KPU, ya silakan saja," ujar Ketua Tim Bravo-5 itu, (Tim Purnawirawan Pemenangan Jokowi) kepada Tempo, Selasa dua pekan lalu, 9 Oktober 2018.
DKP yang dibentuk untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis 1998 dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) Subagyo HS, yang kini juga merapat ke kubu Jokowi. Surat keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, bangsa, dan negara.
Fachrul adalah Wakil Ketua DKP yang ikut menandatangani surat keputusan itu. Awalnya, kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Militer, namun atas kesepakatan bersama akhirnya diselesaikan melalui DKP dan berujung pada pemecatan Prabowo dari kesatuan TNI. Prabowo dalam laporan DKP dipastikan mengetahui persis operasi penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar.
Secara halus, Fachrul mengatakan bahwa rekam jejak itu pula yang membuatnya memilih Jokowi pada pemilihan presiden 2019. Namun, dia mengaku tetap berhubungan baik dengan Prabowo Subianto sebagai sesama purnawirawan TNI. "Kami tetap berhubungan baik. Kalau ketemu saya, dia bilang 'Siap Jenderal Senior'," ujar Fachrur Razi sambil tersenyum.
Fachrul tak menampik bahwa banyak pertanyaan soal loyalitas terhadap sesama purnawirawan TNI kepadanya dan kawan-kawan, ketika memilih mendukung Jokowi di pemilihan presiden 2019. Namun, ujar Fachrul, politik dan militer adalah dua urusan yang berbeda. Loyalitas terhadap sesama purnawirawan harus dikalahkan untuk kepentingan bangsa. “Jadi di Pilpres ini, kami pilih yang terbaik untuk bangsa ini," ujar dia.
Fachrul memimpin Tim Bravo-5 dengan 21 purnawirawan jenderal sebagai pengurus inti tim. Sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970-an. Mereka adalah orang-orang yang dianggap tahu tabiat dan mengerti cara berpikir penantang Jokowi, Prabowo Subianto.
Simak juga: Jokowi: Selamat Ulang Tahun Sahabat Saya ...
Para purnawirawan jenderal itu di antaranya adalah Letjen TNI (Purn) Sumardi, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Mayjen TNI (Purn) Heriyono Harsoyo, Mayjen TNI (Purn) Zainal Abidin, Mayjen TNI (Purn) Heriyadi, Brigjen TNI (Purn) Paulus Prananto dan Laksamana TNI (Purn) Marsetio. Itu baru pengurus, kata Fachrul, sedangkan purnawirawan yang mendukung banyak sekali. “Tapi kalau kita mau adu banyak dengan kubu sebelah, ya terlalu kekanak-kanakan,” ujar mantan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia itu.
Foto 
