Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengaku telah berdiskusi dan memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal alias UKT. Hal ini disampaikan oleh Ketua BEM Undip Farid Darmawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kemarin sudah mengadakan dialog terbuka, dengan judul ‘Duduk Bareng Rektor’. Dialog terbuka ini tentu menjadi sebuah kultur baru di Undip untuk seorang Rektor bisa duduk bareng dengan mahasiswa, bisa mendengarkan keluh kesah mahasiswa secara langsung dari hal yang paling kecil hingga ranah sistematik,” ujar Farid ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Farid mengaku bersyukur bisa berdiskusi langsung dengan Rektor Undip Suharnomo. “Di saat kampus-kampus lain mungkin di Unri, di Unsoed tadi ada aksi dan semacamnya. Ini salah satunya karena tidak punya wadah untuk menyampaikan secara advokasi,” kata dia.
Tak hanya membahas UKT, Farid mengatakan para mahasiswa membahas soal sarana dan prasarana (sarpras) kampus, peminjaman fasilitas di Undip, hingga penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Adapun agenda tersebut terbuka untuk seluruh mahasiswa.
“Tapi (dialog tersebut) tidak menjadikan kami serta-merta langsung percaya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dihadirkan,” kata Farid seraya menegaskan bakal terus mengawal hal tersebut.
Sementara untuk demo protes UKT sendiri, Farid mengklaim per hari ini tidak ada aksi yang dilakukan di Undip.
Komisi X DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih sebagai pimpinan RDPU menyebut, agenda hari ini berisi penyampaian aspirasi terkait kenaikan UKT yang ramai dibicarakan beberapa bulan terakhir.
Abdul kemudian menyinggung kenaikan UKT yang menuai aksi protes mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus berbadan hukum atau PTNBH. “Jadi, adik-adik dari BEM SI, ini kegiatan gini (RDPU) sebetulnya bisa menjadi opsi daripada mungkin demo yang kadang-kadang tidak efektif,” ujar Abdul saat membuka RDPU di Ruang Sidang Komisi X, Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024.
Menurut dia, aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi itu tidak memiliki kekuatan hukum, lantaran tidak ada dokumen yang bisa diajukan. “Kalau RDPU, maka semua bisa memantau apakah ditindaklanjut atau tidak. Kalau tidak ditindaklanjut bisa lakukan aksi selanjutnya,” kata dia.
Adapun beberapa kampus yang tergolong PTNBH menerapkan kenaikan UKT, di antaranya Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed), dan Universitas Riau (Unri).
Pilihan Editor: Polemik UKT Mahal, DPR Desak Kemendikbud Evaluasi Kebijakan
Foto 
