Cina Dicurigai, James Diperiksa

GARA-gara berteman dengan Presiden Clinton, James Tjahaja Riady terpaksa berurusan dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, pekan-pekan ini. Alkisah, putra mahkota kerajaan bisnis Lippo ini dipanggil ke Gedung Bundar atas permintaan Janet Reno, jaksa agung di negeri seberang, Amerika Serikat. Reno diberitakan mendapat tekanan sejumlah wakil rakyat AS untuk menuntaskan investigasi keterlibatan dinas rahasia Cina dalam membeli pengaruh politik di Washington, dan James Riady diduga terlibat.

Terlibat? Tudingan ini sebenarnya sudah berusia hampir dua tahun. Awal kemunculannya berasal dari draf laporan perdana komisi investigasi senat AS untuk reformasi pendanaan kampanye politik yang dibocorkan ke pers, Februari 1998. Menurut laporan 1.500 halaman yang dibuat Partai Republik ini, Mochtar Riady dan putranya, James Riady, adalah teman dan pendukung Presiden Clinton sejak masih menjadi gubernur di Arkansas. Selain itu, dan ini rupanya yang dianggap penting, konglomerat Indonesia ini dianggap sudah lama mempunyai hubungan akrab dengan dinas intelijen Cina.

Tuduhan miring yang pernah resmi dibantah pengacara James Riady ini kelihatannya bergaung kembali menghadapi masa kampanye pemilihan presiden AS, tahun ini. Maklum, Bill Clinton—yang berasal dari Partai Demokrat—akan lengser Januari 2001 dan mendukung Al Gore, wakilnya saat ini, untuk menjadi penggantinya. Tentu saja Partai Republik, yang ingin merebut kedudukan di Gedung Putih, berupaya menggagalkan skenario ini, dan isu pemakaian dana politik ilegal digunakan sebagai senjata ampuh menjatuhkan calon Partai Demokrat.

Menurut sumber TEMPO dari kalangan dekat James, saat ini pihak kejaksaan AS memang sedang giat mengumpulkan informasi bukti keterlibatan bos Grup Lippo ini dalam skandal money politics itu karena tekanan Senat dan Kongres AS yang didominasi Partai Republik. "Beberapa kali pihak kejaksaan AS membawa kasus sumbangan politik James itu ke pengadilan, tapi selalu kandas," ujar sumber tersebut. Kendalanya, pihak kejaksaan AS belum menemukan bukti kebijakan AS di luar negeri yang khusus ditujukan bagi keuntungan (privilege) bisnis James atau Grup Lippo.

Nah, untuk mencari dan menggali bukti-bukti tersebut, pihak kejaksaan AS "minta bantuan" pihak Kejaksaan Agung Indonesia. "Pemanggilan James ke kejaksaan memang atas permintaan Janet Reno," ujar sumber TEMPO, yang mengaku sudah bertemu Marzuki Darusman dan beberapa jaksa untuk mengagendakan pemanggilan James Riady. Seorang pengurus teras Partai Golkar juga menyatakan hal yang sama kepada TEMPO. "Ada permintaan pihak kejaksaan AS agar James diperiksa," ujarnya.

Namun, keterlibatan AS dalam pemanggilan James Riady dibantah keras Marzuki Darusman. Mantan Ketua Komnas HAM itu dengan tegas mengatakan, "Tidak ada tekanan dari mana pun." Sayangnya, ketika didesak agar menjawab alasan pemanggilan pemilik Lippo Karawaci itu, Marzuki menyatakan tidak tahu persis persoalannya.

Entah sudah janjian atau tidak, pihak kejaksaan agung AS ketika dikonfirmasi TEMPO mengenai hal itu juga terkesan bungkam. Divisi kriminal di Department of Justice (DoJ) AS ketika dihubungi justru menyarankan agar mengontak bagian public relation. Namun, setelah dikontak, di bagian humas pun tidak ada yang mau menjawab. Mereka saling lempar. "Sulit mendapatkan konfirmasi dari DoJ karena itu komunikasi antar-jaksa agung yang merupakan korespondensi diplomatik yang kredensial," kata seorang mantan pegawai DoJ kepada TEMPO.

Meski institusi penegak hukum dua negara berbeda "wibawa" itu bungkam, bukan berarti indikasi adanya hubungan itu tidak ada. Kepergian Marzuki Darusman bersama Hasballah Saad, Yusril Ihza Mahendra, dan Letnan Jenderal Johny Lumintang ke Amerika Serikat—rencananya 22 Januari lalu—bisa jadi ada kaitannya dengan kasus James Riady kendati undangan resminya adalah untuk menghadiri seminar tentang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di berbagai negara. Soalnya, seperti diakui Kiki, salah satu agendanya adalah bertemu Janet Reno, "Tapi, pertemuan ini sama sekali tidak terkait dengan kasus James Riady," ujarnya.

Menurut harian Washington Post, target utama penyidikan Reno memang bukan James Riady, melainkan Maria Hsia, kenalan James yang dituduh sebagai agen dinas rahasia Cina. Menurut tulisan yang dibuat wartawan kawakan Bob Woodward itu, aparat penegak hukum AS sedang berupaya menyibak temuan CIA pada awal 1996, yang menengarai keberadaan rencana operasi intelijen Cina untuk memperkuat pengaruhnya di AS dengan menebar dana US$ 3 juta di berbagai pundi-pundi dana politik lokal Amerika. Hsia, melalui pengacaranya, telah membantah tuduhan ini.

Apa boleh buat, nuansa politik dalam tudingan terhadap Maria Hsia ini memang kental. Pasalnya, warga AS yang didakwa menyalurkan dana gelap senilai US$ 130 ribu kepada Partai Demokrat ini adalah pengelola kegiatan pengumpulan dana di kuil Hsi Lai, California, yang dihadiri Al Gore, pada 1996.

Walhasil, jika Maria Hsia terbukti adalah agen Cina, peluang Al Gore untuk menggantikan Clinton pada 2001 nanti akan mendapat pukulan keras. Makanya, wajar saja jika Marzuki Darusman ataupun aparat hukum AS memilih bungkam dalam menangani kasus peka ini. Ini politik, Bung!

Johan Budi S.P., Iwan Setiawan, dan Purwani Diyah Prabandari