Dasco Bilang Pembahasan Penghapusan Presidential Threshold setelah Reses

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan ada mekanisme baru menetapkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur melalui Undang-Undang, sesuai pedoman rekayasa konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Soal hal ini, kata dia, akan dibahas bersama koleganya di DPR setelah reses.

“Kami belum melakukan pembahasan (dengan Koalisi Indonesia Maju). Tentunya lebih enak nanti diskusi saat partai masuk setelah reses,” kata Dasco melalui pesan suara kepada Tempo pada Ahad, 5 Januari 2025. “Tentunya ada mekanisme menetapkan calon presiden. Karena MK memang memberikan celah rekayasa konstitusional."

Dasco yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, sebelumnya menyatakan partainya menghormati putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen. Meski demikian, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, belum menentukan apakah putusan tersebut bijak atau tidak.

Partai Gerindra, kata Dasco, belum merundingkan penilaian mereka tentang putusan itu. “Masalah putusan bijak dan tidak bijak, kami belum bicarakan. Tapi yang pasti, kami menghormati proses hukum yang diambil oleh MK yang sifatnya final dan mengikat” ujar dia.

Pemerintah juga menyatakan menghormati putusan MK itu. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah segera membahas implikasi putusan MK terhadap pengaturan pelaksanaan pemilihan presiden pada 2029.