Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nurhadi mengatakan anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis bisa dialokasikan ke keperluan yang lebih mendesak apabila penggunaannya tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, menurut dia, perlu dilakukan pengawalan dan evaluasi secara reguler terhadap program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif,” kata dia dalam keterangan resmi pada Minggu, 19 Desember 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus dari Partai NasDem itu menyatakan bahwa program ini membutuhkan sistem pemantauan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang mungkin muncul di luar periode yang telah direncanakan. Ia mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program ini. Apalagi, menurut dia, anggaran yang tersedia hanya cukup hingga Juni 2025.
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ucap dia.
Kemudian, Nurhadi juga mengatakan komisi IX siap melakukan pembahasan jika Badan Gizi Nasional mengajukan anggaran tambahan dalam program Makan Bergizi Gratis ini.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis ini sebesar Rp 71 triliun hanya cukup hingga Juni 2025. Bahkan kata dia, anggaran tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
“Sekarang Rp71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata Ketua Umum PAN itu pada Selasa, 7 Januari 2025.
Pemerintah memang berencana mengajukan anggaran sebesar Rp 140 triliun pada Juni mendatang untuk mendanai program MBG dari Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga berencana menambah jumlah anak penerima manfaat.
Karunia Putri Berkontribusi dalam tulisan ini
Foto 
