Duit Makan Bergizi Gratis Kurang, Ragam Usulan Tokoh: Ambil Dana Zakat, APBD hingga Cukai Rokok

Atas kekurangan anggaran yang terjadi di tengah program makan bergizi gratis yang baru saja memasuki minggu ketiga muncul sebuah usulan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa paling tidak mencakup 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (BMG) pada tahun 2025.

“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” ucap Yandri usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, sebagaimana dikutip Antara, Sabtu, 4 Januari 2025.

2.       Dana Zakat

Selain itu, baru-baru ini Ketua DPD RI Sultan Najamuddin juga mengusulkan agar kekurangan dana anggaran dalam program makan bergizi gratis (MBG) diambil dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sultan menilai  dana ZIS berpotensi memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

“Kami mendorong agar BAZNAS atau lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk disampaikan ke pemerintah,” kata Sultan dalam jawaban tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 16 Januari 2025.

3.      APBD 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan pendapat lain mengenai program makan bergizi gratis. Ia menilai pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam program makan bergizi gratis dengan memberikan sumbangan dana. Cucun juga mengatakan bahwa selama ini pemda memang telah berbagi beban biaya dengan pemerintah pusat untuk beberapa hal contohnya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia lantas menyarankan pemda ikut membiayai program MBG dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing.
 
“Makanya kalau banyak daerah yang punya resource (sumber daya) kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu. APBD juga bisa hadir,” kata Cucun saat ditemui wartawan di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025.
 
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga pernah mempersilahkan bagi kepala daerah yang ingin membantu pembiayaan makan bergizi gratis. “Monggo, kami buka siapa pun yang mau ikut serta boleh, yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ujarnya saat menghadiri musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Kamis, 16 Januari 2025.

4.      Cukai Rokok

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani juga turut memberikan usul terkait kendala anggaran program makan bergizi gratis. Ia menyarankan agara pemerintah menutupi kekurangan anggaran dengan menggunakan dana dari cukai rokok untuk. Usulan ini diberikan Irma menyusul pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin yang ingin menggunakan dana zakat sebagai alternatif dana program makan bergizi gratis.

 
Ia lebih setuju jika biaya untuk makan bergizi gratis diambil dari sumber lain, salah satunya menggunakan dana cukai rokok. “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” ucapnya.

5.      Dana CSR Perusahaan 

Anggota DPR komisi IX, Edy Wuryanto mendukung program makan bergizi gratis didanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD), dan Dana Desa. Selain itu, ia juga mengusulkan agar dana makan bergizi gratis juga dipungut dari badan usaha milik negara (BUMN) melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing. “Zakat boleh,” tuturnya.

Eka Nanda Saputra, Nabiila Azzahra, Vedro Imanuel G, Karunia Putri, ikut berontribusi dalam pembuatan artikel ini 

Pilihan editor: Anggaran Makan Bergizi Gratis Kurang, Ini Sumber Anggaran yang Dulu Diwacanakan