Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum menilai rencana pembentukan kabinet zaken oleh presiden terpilih Prabowo Subiantohanya sebagai gimik politik belaka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Rencana itu akan sulit terwujud dan hanya gimik politik semata agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang baik, serius mengelola negara, dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat," kata Ulum dalam keterangan resminya pada Jumat, 13 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Analis komunikasi politik itu menganggap wacana kabinet zaken bertentangan dengan realita politik di lapangan. Seharusnya, Ulum menuturkan, zaken kabinet diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya, bukan dari kalangan partai politik.
"Tidak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet," ujarnya.
Alih-alih diisi pakar, Ulum memprediksi kabinet Prabowo akan membagikan kursi dan jabatan kepada koalisi pendukungnya saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Apalagi, sambung Ulum, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung Prabowo merupakan koalisi gemuk
"Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya adalah agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga di pemerintahan nanti. Untuk apa mereka mendukung dan bergabung kalau tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan?" tuturnya.
Lebih lanjut, Ulum juga mengungkap potensi bagi ahli dari kalangan kader partai politik. Namun, penunjukan itu bisa saja terhalang dengan alasan bahwa ahli itu bukan elite atau senior partai sehingga dianggap belum pantas menjadi menteri.
"Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental," ucapnya.
Tak sampai di situ, Ulum mendesak agar Prabowo lebih berfokus untuk membangun kabinet yang efektif daripada menggembar-gemborkan kabinet zaken.
Dia juga menyoroti pertambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo dari yang sebelumnya 34 orang menjadi 44 orang. Bagi Ulum, penambahan pos kementerian hanya akan menambah anggaran yang besar.
"Jangan hanya karena ingin bagi-bagi kekuasaan, sehingga membentuk kementerian baru yang ternyata tugas dan fungsinya tidak berbeda dengan kementerian yang lain. Kabinet gemoy bukan solusi untuk mengelola negara dan mensejahterakan rakyat," katanya.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut jika kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal didominasi oleh kalangan profesional. "Ya, bakal lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari partai politik," kata Dasco melalui pesan singkat.
Dasco menjelaskan, alasan Prabowo menginginkan kabinet perintahannya didominasi oleh kalangan profesional alias kabinet zaken, ialah untuk mengakomodasi pelbagai program kerja yang dijanjikan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu saat kampanye di pemilihan Presiden lalu.
"Karena diperlukan tempat dan orang yang tepat untuk menjalankannya," ujar Dasco.
Namun, Wakil Ketua DPR tersebut enggan menyebutkan rinci siapa saja figur profesional yang bakal diplot Prabowo masuk dalam jajaran kabinet pemerintahannya, Oktober mendatang.
Ia mengatakan, Prabowo masih menggodok sejumlah nama tersebut sehingga belum ada keputusan final, ihwal siapa yang akan diamanahi memimpin pos Kementerian atau Lembaga di kabinet pemerintahan nanti.
"Sudah dikatakan, mungkin H-7 atau H-5 itu finalnya termasuk nomenklaturnya," ucap Dasco.
Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
