Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Kementerian Kebudayaan tetap beroperasi seperti biasa meskipun mengalami pemangkasan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan pantauan Tempo pada Selasa, 11 Februari 2025, lampu-lampu di lobi kementerian tersebut masih menyala seperti biasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Andi, bukan nama sebenarnya, yang merupakan salah satu pegawai Kementerian Kebudayaan mengaku tidak terjadi perubahan apa pun setelah pemangkasan anggaran tersebut diberlakukan. "Sama seperti biasa sih, nggak ada yang berubah," kata dia saat ditemui Tempo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tempo menelusuri lebih lanjut dengan mengamati area parkir mobil. Di situ, lampu-lampu tetap menyala hingga pukul 4 sore, meskipun area parkir tersebut merupakan area terbuka (outdoor). Sementara itu, pegawai kementerian lain yang bernama samaran Rizal mengatakan bahwa belum ada instruksi khusus dari atasannya dalam melakukan efisiensi. Oleh karena itu, aktivitas dan operasional kantornya masih sebagaimana biasanya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengkaji pos-pos anggaran yang akan diefisiensikan. Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian Kebudayaan untuk tahun 2025 sebesar Rp2.374.348.189.000, namun mengalami pemangkasan sebesar Rp1.390.595.000.000.
Fadli juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu kinerja kementeriannya di sektor kebudayaan. Menurut dia, pelaksanaan program-program kebudayaan tidak selalu bergantung pada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita dengan efisiensi anggaran tentu harus beradaptasi, tidak ada masalah. Dengan efisiensi kita bisa tetap menjalankan program dan juga rencana-rencana ke depan, termasuk dengan perbaikan," kata dia saat ditemui usai acara diskusi "Melihat Kembali Nilai-Nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan" di Graha Utama, Gedung Ki Hajar Dewantara, Kemendikdasmen, Selasa, 11 Februari 2025.
Adapun caranya, kata Fadli, adalah dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk korporasi swasta, individu, ilmuwan, serta komunitas. Skema yang ingin diterapkan berupa public-private partnership, yang menurut dia sangat terbuka dalam bidang kebudayaan.
"Saya kira semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang sama juga dengan kementerian di kebudayaan," kata dia.
Sementara itu, ia menilai langkah efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang dianggap kurang efektif. Ia merasa yakin bahwa dengan skema yang dicanangkan bisa berkolaborasi serta bersinergi untuk melestarikan kebudayaan.
"Buktinya, setiap hari kami bisa menjalankan berbagai macam program dengan sangat efisien," tuturnya.
Sebagai informasi, pemangkasan anggaran ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp256,1 triliun. Belanja alat tulis kantor (ATK) diminta dipangkas 90 persen.
Foto 
