Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP tidak akan mengambil posisi politik sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Hasto menilai, terminologi oposisi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dalam sistem kita kan tidak dikenal istilahnya oposisi. Kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif," ucap Hasto ketika ditemui di Lenteng Agung, Jakarta pada malam Jumat, 17 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun begitu, kata Hasto, PDIP berkomitmen untuk menjadi pihak penyeimbang dalam jalannya roda pemerintahan. Ia menegaskan, PDIP akan terus menerapkan check and balances untuk mewujudkan demokrasi yang senantiasa sehat.
"Saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang," ungkap politikus asal Yogyakarta tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah sebelumnya juga mengatakan partai berlogo banteng itu tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Meski demikian, Basarah mengatakan, PDIP tidak mengirimkan kader partainya untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto.
Dirinya menuturkan, posisi politik PDIP saat ini berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dulu. “Situasi inilah yang kami gambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi,” kata dia.
Adapun sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan dibahas lebih lanjut dalam Kongres PDI Perjuangan ke-VI yang dijadwalkan pada April 2025. Kongres ini akan menjadi forum resmi untuk menentukan arah kebijakan partai dalam menghadapi pemerintahan yang sedang berjalan.
Keputusan kongres nantinya akan ditindaklanjuti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan melalui kewenangan dan hak prerogatif yang dimilikinya. Hal ini menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan untuk terus menjaga stabilitas politik dan mendukung pemerintahan dalam menjalankan amanat rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
“Tentu penjabaran dan implementasinya akan dilakukan dengan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum partai mandataris kongres,” kata dia.
Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
