Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming memiliki tantangan besar untuk menyelesaikan masalah pengendalian konsumsi rokok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pak Prabowo dan Pak Gibran punya tantangan besar untuk menyelesaikan masalah pengendalian konsumsi rokok yang telah lama menjadi kanker dalam kesehatan dan perekonomian Indonesia,” kata Ketua IYCTC, Manik Marganamahendra, dalam keterangan resmi pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain lembaga eksekutif, Manik menilai tantangan juga datang dari lembaga legislatif yang seharusnya bertanggung jawab menyusun undang-undang pro-kesehatan. Akan tetapi, menurut Manik, rekam jejak beberapa anggota DPR menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan pengaruh industri rokok.
“IYCTC menemukan sejumlah anggota DPR yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan industri rokok, baik berhubungan secara langsung, melalui latar belakang bisnis, dukungan kampanye, maupun kepentingan ekonomi lainnya,” kata Manik.
Publik bisa mengakses pemetaan yang dilakukan IYCTC melalui laman pilihantanpabeban.id. Laman tersebut memuat rekam jejak wakil rakyat, termasuk potensi konflik kepentingan dalam pengendalian konsumsi rokok. Manik berharap informasi yang disajikan dalam Pilihan Tanpa Beban bisa membuat masyarakat lebih kritis dalam menilai keberpihakan anggota DPR.
Berdasarkan laporan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia, angka indeks gangguan industri tembakau pada 2023 mencapai 84 persen. “Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh industri rokok dalam proses legislasi,” ucap Program Manager IYCTC, Ni Made Shellasih. Akibatnya, kata Shella, kebijakan pro-kesehatan sering kali melemah akibat lobi dan tekanan dari sektor industri.
Manik pun menegaskan bahwa kebijakan seharusnya melindungi seluruh masyarakat, bukan menguntungkan segelintir pihak. “Demokrasi yang sehat juga hanya dapat terwujud ketika fungsi kontrol tiap lembaga negara berjalan sesuai mandat rakyat, bukan dikangkangi oligarki rokok,” pungkas Manik.
