Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARRSSI) mengusulkan agar pemerintah membuka akses penanganan pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kepada rumah sakit swasta non-rujukan.
Hanya 35 persen dari total 1.700 rumah sakit swasta yang menjadi fasilitas rujukan penanganan wabah.
Usulan tambahan RS swasta rujukan ini untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus corona.
JAKARTA – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARRSSI) mengusulkan agar pemerintah membuka akses penanganan pasien Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kepada rumah sakit swasta non-rujukan. Sekretaris Jenderal Asosiasi, Ichsan Hanafi, mengatakan usulan ini perlu segera dipertimbangkan karena banyak rumah sakit rujukan yang kelebihan beban dalam menangani pasien corona.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ichsan mengatakan saat ini terjadi ketimpangan jumlah pasien di rumah sakit. Sebab, banyak RS swasta yang lowong karena perawatan pasien non-corona jauh berkurang. Berdasarkan catatan lembaganya, saat ini baru sekitar 35 persen dari total 1.700 rumah sakit swasta yang menjadi fasilitas rujukan penanganan wabah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saat ini banyak rumah sakit swasta yang cukup siap merawat pasien Covid-19," kata Ichsan, kemarin.
Ia mengakui butuh waktu bagi pemerintah untuk menjadikan rumah sakit sebagai fasilitas rujukan. Namun pemerintah bisa mengajak setidaknya sekitar 50 persen dari total RS swasta untuk menangani pasien Covid-19. Selain itu, penambahan jumlah rumah sakit ini diharapkan diiringi dengan bantuan peralatan dasar penanganan wabah, seperti ventilator.
"Untuk ventilator, ini harus menjadi jalan keluar yang harus dipikirkan bersama," ujar Ichsan.
Usulan ARSSI itu mendapat sinyal positif dari Kementerian Kesehatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan penambahan rumah sakit rujukan merupakan salah satu prioritas lembaganya untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien corona akibat masa libur Natal dan tahun baru. Lembaganya merekomendasikan pemberian izin kepada rumah sakit swasta untuk menangani pasien Covid-19.
Menurut Nadia, penetapan RS rujukan selayaknya dilakukan pemerintah daerah. Sebab, otoritas setempat lebih mengetahui kondisi penanganan wabah di daerah masing-masing.
Nadia mengakui kebijakan ini tidak biasa, tapi harus diambil guna merespons situasi darurat. Kementerian Kesehatan memprediksi adanya peningkatan jumlah kasus sebesar 25-40 persen setelah masa libur panjang.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, membenarkan adanya ketimpangan keterisian pasien di rumah sakit. Salah satu penyebabnya, kata Kadir, adalah masih ada pasien yang memilih-milih tempat perawatan.
Fenomena itu terjadi di Jakarta. Di sejumlah rumah sakit utama, kata Kadir, angka keterisian tempat tidur (BOR) sebesar 85 persen. Namun ada fasilitas lain yang memiliki ketersediaan tempat tidur hingga 90 persen. "Mindset-nya masih memilih-milih rumah sakit, jadi mereka hanya mau datang, mau dirawat di rumah sakit tertentu," katanya.
Ia meminta pihak rumah sakit rajin memanfaatkan data Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) milik Kementerian Kesehatan. Data itu dapat diberitahukan kepada pasien yang berkeras untuk dirawat di fasilitas tertentu.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, mengemukakan pemerintah perlu menambah fasilitas kesehatan untuk memperluas penanganan pasien Covid-19. Namun ia meminta tindakan itu tidak menjadi opsi unggulan dalam menangani wabah.
Ia menyarankan agar intervensi penanganan pandemi berfokus pada hulu masalah, yaitu upaya memutus rantai penularan melalui pelacakan, pendeteksian, dan isolasi. "Kalau di hulu tidak diatasi, di hilir pasti akan selalu kelimpungan," kata Windhu.
ROBBY IRFANY
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
