Jusuf Kalla: Ada Bupati yang Mengipasi Demo

Sudah dua bulan gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah berlalu, tapi getarannya seolah- masih terasa sampai seka-rang. Goyangan muncul da-lam bentuk lain: berbagai ak-si demonstrasi yang digelar oleh para korban. Mereka menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla ingkar janji da-lam memberikan bantuan.

Langkah hukum juga dilakukan oleh Koalisi Pekerja Hukum Yog-ya-karta. Mereka melayangkan somasi ke-pa-da- Presiden Susilo Bambang Yu-dho-yono dan Jusuf Kalla pekan lalu. Kedua pemimpin ini diminta meminta ma-af karena dinilai telah berbohong -so-al bantuan. Dana pa-kaian dan -bantuan alat ru-mah tangga yang dijanjikan di-batalkan dan uang per-baikan rumah tak sesuai de-ngan pernyataan sebelumnya.

Menghadapi aksi itu, Jusuf Kalla- yang juga Ketua Badan Koordinasi Na-sio-nal Penanggulangan Bencana te-lah menyiapkan setumpuk data. Dia menjelaskan persoalan tersebut panjang lebar saat diwawancarai tim Tempo di kantornya, Jumat pekan lalu. -Petikannya:

Mengapa bantuan untuk kor-ban gempa Yogyakarta ber-masalah?

Berapa pengungsi di Bantul menurut Anda? Kira-kira saja.

Separuh dari jumlah penduduk?

Oke, 50 persen ya. Anda tahu berapa yang dilaporkan oleh Bupati Bantul? Ia melaporkan 802 ribu orang mengungsi, padahal penduduk Bantul hanya 823 ribu orang. Ini berarti jumlah pengungsi di sana 97 persen, yang benar saja!

Kami hanya mau bayar yang ini (se-kitar 583 ribu korban yang sudah divalidasi Badan Koordinasi Nasio-nal Pe-nanggulangan Bencana). Ini ju-ga sudah 70 persen. Akhirnya saya ka-takan: ya oke, you bayar, kami bantu. Disepakati 60 persen pusat, sisanya daerah. Kan mereka juga dapat sumbangan dari luar negeri dan lain-lain.

Itu kan data yang dikumpulkan dari bawah?

Iya, memang, tapi semuanya hanya menaksir-naksir saja. Eh, jangan begitu dong. Uang negara ini. Kita bisa masuk penjara karena ini. Kami tak percaya dengan data itu dan diputuskan untuk melakukan verifikasi.

Ketika rapat, saya juga katakan kepada Bupati Bantul: masak, 97 per-sen penduduk Anda mengungsi? Dia ja-wab: ”Iya Pak, itu kan...” Ah, yang benar saja dong. Dia malu juga.

Anda mau katakan ada peng-ge-lembungan data?

Saya tidak katakan itu. Bi-sa saja ka-rena mereka ter-gesa-gesa sehingga datanya tidak akurat.

Soal uang pakaian dan alat- rumah tangga?

Kami mau kasih uang itu asalkan datanya jelas, tapi gu-bernur justru bilang ja-ngan. Ada suratnya. Guber-nur- Jawa Tengah minta bantuan- uang pakaian diper-timbangkan kembali. Guber-nur Yogyakarta bahkan minta dihapus saja. Jadi, se-be-narnya semua yang sa-ya jan-ji-kan sudah diberikan,- kecuali yang mereka katakan ti-dak usah. Mana janji saya yang belum terpenuhi?

Bagaimana dengan uang rumah?

Kami memang memutuskan membantu. Rumah rusak berat dibantu- maksimum Rp 30 juta. Apa arti mak-simum? Apa artinya rusak berat? Semua ada aturannya. Rumah batu pasti tidak da-pat maksimum. Rumah ka-yu dan rumah bambu lain lagi. Nilainya berbeda-beda. Ka-rena itu, dievaluasi dulu la-poran jumlah rumah yang ru-sak.

Ini laporan dari Bantul:- to-tal rumah rusak 218 ribu. Padahal, rumah se-belum bencana hanya 181 ribu. Ja-di,- lebih banyak rumah yang rusak dari-pada yang ada. Ini yang nulis pasti- birokrat, ditinggi-tinggikan. Mere-ka- tidak melihat langsung kondisi rumah-rumah di sana.

Apa yang akan Anda lakukan melihat data-data itu?

Akan kami panggilkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kenapa saya keras? Saya ingin menjaga pa-ra gubernur dan bupati jangan masuk penjara karena dana jaminan hidup pengungsi. Saya lima tahun kerja beginian. Saya tahu betul perilaku orang.

Nah, ini ada lagi data jumlah korban meninggal di Bantul 4.000 orang. Yang bisa dibuktikan dalam 60 hari ini baru 2.000 orang. Saya tanya di mana ada kuburan massal? -Nggak ada. Masak, bisa yang meninggal 4.000 orang.

Kini Anda menghadapi demonstrasi di Yogyakarta yang menagih janji pemerintah.

Saya tahu ada bupati yang mengipasi demo-demo ini. Di rapat saya peringatkan kepada para bupati: ini adalah uang negara. Anda boleh demo saya. Kalau Anda masuk penjara, saya tidak akan bantu-bantu Anda. Masak, 97 persen minta dana jaminan hidup? Yang benar saja.