Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Kata Sandiaga dan Luhut soal Potensi Family Office di Indonesia

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk membahas potensi family office. Apa kata Sandiaga dan Luhut terkait hal itu?

1 Juli 2024 | 11.18 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membahas skema travel bubble hingga Holding BUMN Pariwisata di kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Januari 2022. Foto: Istimewa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno terlihat sudah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Iya ada undangan untuk membahas penguatan ekonomi dan keuangan kita, salah satu yang akan dibahas family office. Nanti dilaporkan," kata Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 Juli 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Sandiaga: Indonesia dapat mewujudkan family office

Dalam kesempatan sebelumnya, Sandiaga mengatakan, tengah menggodok regulasi untuk menarik potensi ekonomi dari family office yang rencananya dipusatkan di Bali.

“Saya akan menghitung berapa target awal dan regulasinya seperti apa yang perlu kami hadirkan,” kata Sandiaga usai menghadiri World Water Forum, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Mei 2024 lalu, seperti dikutip dari Antara.

Sandiaga menjelaskan, family office adalah suatu konsep keluarga yang membawa kekayaannya untuk investasi dan dikelola di suatu wilayah sekaligus mereka bisa berwisata.

Konsep tersebut, kata dia, sudah banyak diterapkan di sejumlah negara, di antaranya Singapura, Malaysia, Monako, London, Hong Kong, dan Dubai.

Sandiaga menilai, family office tersebut menarik dan strategis dikembangkan dan Bali dinilai lebih siap, karena terbangun ekosistem pariwisata.

Di sisi lain, family office perlu didukung infrastruktur di antaranya perumahan hingga jaringan ekonomi digital yang baik. Selain itu, perlu juga disiapkan atraksi guna menarik lama tinggal investor tersebut.

Ia menyakini, Indonesia dapat mewujudkan family office itu, karena pemerintah juga memiliki kebijakan golden visa untuk mewujudkan investor sekaligus wisatawan asing yang berkualitas.

Adapun investasi yang akan diarahkan, yakni investasi hijau atau yang berkaitan dengan aktivitas ramah lingkungan.

“Jadi length of stay-nya sangat panjang. Kedua, mereka membawa pendanaan. Jadi keberlanjutannya itu lebih terasa dan ini sangat cocok dengan konsep Golden Visa,” katanya pula.

Luhut: Jokowi setujui family office

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Jokowi sudah menyetujui pembentukan family office di Indonesia.

Menurut Luhut, family office perlu dibentuk di Tanah Air mengingat tingginya permintaan. Banyak keluarga kaya di luar negeri, kata Luhut, tertarik menyimpan uangnya di Indonesia.

“Saya bilang ‘bapak presiden kalau bapak setuju kita coba di sini’. (Jokowi bilang) ‘setuju Pak Luhut,” kata Luhut di MINDialogue CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Luhut menjelaskan, yang terpenting dari pembentukan family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air.

Dengan demikian, devisa negara menjadi kian kuat. Di sisi lain, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

Family office, kata Luhut, saat ini sudah ada di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi, yang bisa menjadi rujukan Indonesia.

Sejumlah pejabat lainnya yang terlihat memasuki kawasan Istana untuk menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi itu, antara lain Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus