Kawin Tanpa Pacaran ?

SEPERTI biasa, Mh. Isnaeni tampak gembira. Berstelan safari warna krem, Sabtu kemarin ia turun di halaman kantor DPA jalan Merdeka Utara. Di mana Sunawar Sukowati? Lho, apa dia selalu saya kantongi? jawabnya sambil tertawa. Bukan sebagai wakil ketua DPR-MPR melainkan ketua DPP PDI reshuffle, pagi itu ia menemui Wilopo, ketua DPA yang boleh dianggap sesepuh PNI. Minggu lalu Wilopo -- yang kabarnya atas permintaan Adam Malik - memang menyediakan diri sebagai penengah dalam konflik orang-orang PNI dalam tubuh DPP PDI. Sebelumnya Wilopo sudah bertemu dengan Sanusi Hardjadinata dan sesudah itu Alexander Wenas & Wignjosumarsono, unsur Parkindo dan Partai Katolik dalam PDI. Menurut rencana, dalam minggu ini juga, Wilopo akan bertemu dengan Isnaeni-Sunawar dan Sanusi-Usep, baik secara bersama maupun terpisah. Berhasilkah Wilopo? Di mata Karnaradjasa - tokoh PNI dulu yang mengaku sayap radikal kiri -- turun tangannya Wilopo tak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas. Itu hanya semacam feodalisme - minta pertolongan orang tua, katanya. Meski begitu, usaha Wilopo bukannya tiada guna. Sebab kedua belah pihak yang secara sungguh-sungguh menerima uluran tangan itu tampaknya masih bisa Inenerima pikiranpikiran Wilopo sebagai dasar pertimbangan penyelesaian yang dilaksanakan lewat Majelis Pertimbangan Partai, lembaga tertinggi antara dua kongres. Sampai minggu lalu, ternyata kedua DPP itu sudah menyusun MPP masing-masing. DPP Sanusi sebanyak 167 orang, DPP Isnaeni 10 orang Abdul Madjid dari DPP Sanusi menolak pendapat adanya kesan seo1ah mereka berlomba. Kami tidak berlomba. Ka1au Isnaeni mau cepat-cepatan, silakam Yang penting bagi kami membentuk DPP sesuai dengan peraturan organisasi, katanya. Mungkinkah kedua MPP itu kelak dikawinkan? Ah, pacaran saja belum kok sudah mau kawin, tukas Wignjosumarsono dari DPP Isnaeni. Sementara DPI Isnaeni sudah akan menyelenggarakan sidang MPP 18-21 Desember nanti, pihak Sanusi malah belum memastikan kapan MPPnya bersidang. Mungkin bisa sampli setelah sidang umum MPR, kata TAM Simatupang, salah seorang ketua DPP Sanusi. Yang berhak membentuk MPP hanya DPP hasil kongres. Dua pembentukan itu tak ada hubungannya dengan anjuran Kaskopkamtib yang mentargetkan sebelum sidang umum MPR. Kami semata-mata melaksanakan anggaran dasar," tambahnya. Hal itu mungkin saking getolnya DPP Sanusi ingin melaksanakan aturan. Sebab sebagian anggota MPP harus ditentukan lewat konperensi daerah. Kapan konperensi daerah? Nanti kalau sudah ada biaya, jawab TAM Simatupang sambil tertawa. Anehnya, menjawab pertanyaan sama, Isnaeni berkata: Kan ada larangan dari Sanusi untuk menyelenggarakan konperensi daerah? Kirim Kurir Dengan ucapan Isnaeni itu, bisakah diartikan sudah adanya tanda-tanda rujuk? Belum jelas juga, meskipun keresahan massa PDI sudah merembet ke beberapa daerah, terutama di basis-basis utama seperti Jawa Tengah, Yogya, Jawa Timur dan Bali. Pihak Isnaeni kabarnya bahkan mengirim kurir ke daerah-daerah atau memanggil beberapa cabang ke Jakarta. Meski begitu, tampaknya Jawa Tengah masih menunggu angin -- kecuali Subekti dari Sala yang jelas pro Isnaeni. Ketua DPD PDI Jawa Tengah, Burhan dalam keadaan sakit dikabarkan masih sempat memanggil beberapa rekannya untuk membicarakan situasi yang sebenarnya. Lebih jelas dari Jawa Tengah adalah Yogya yang tidak memihak. Pokoknya tidak ambil posing, dikatakan banci ya biar, asal Yogya tidak pecah, kata F.J. Basuki, ketua DPD PDI Yogya, asal Partai Katolik. Suhardjo Tjokrokusumo, sekretaris DPD asal Parkindo, malah menyebut bapak-bapak di Jakarta seperti anak kecil saia. Bali juga tidak memihak siapa-siapa. Menurut Anak Agung Kai Susandi ketua DPD PDI Bali asal IPKI dukungan tidak menyelesaikan masalah, malah jadi bahan tertawaan saja, kekanak-kanakan. Cuma, seperti halnya Widmiharko, tokoh GMNI Bali, Susandi pun kecewa lantaran tindakan Sanusi yang kurang tegas terhadap Isnaeni.