Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada sejumlah kejadian menarik dalam rapat para menteri tersebut. Antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersalaman dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal ini tak biasa lantaran keduanya berseteru tersebab rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Momen bersalaman juga ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya disebut berselisih terkait anggaran pertahanan, terutama terkait pembelian pesawat Mirage 2000-5. Perselisihan ini bahkan disinyalir menjadi sebab Sri Mulyani sempat akan mundur dari kabinet Jokowi.
Selain salam-salaman tak biasa para menteri , hal unik lainnya yaitu program makan siang gratis Prabowo-Gibran dibahas dalam rapat. Tak Cuma itu, program andalan pasangan calon nomor urut 02 ini juga disebut telah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024.
Berikut fakta-fakta menarik yang terjadi dalam Sidang Kabinet Paripurna:
1. AHY dan Moeldoko salaman
Momen AHY salaman dengan Moeldoko dibagikan oleh Presiden Jokowi melalui akun resmi Instagram-nya. Kejadian itu terjadi sebelum rapat digelar. Namun Jokowi tak memberikan tanggapan khusus terkait momen AHY dan Moeldoko tersebut. Total ada tiga foto yang diunggahnya, yakni saat dia sedang memberi arahan dan saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikerubungi kolega.
“Hari ini Senin, 26 Februari 2024 dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, kami membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan fiskal tahun 2025,” tulis Jokowi sebagai keterangan unggahan.
Sementara itu, Moeldoko mengatakan pertemuannya dengan AHY merupakan hal yang biasa. Pihaknya mengatakan dirinya dan AHY tidak ada masalah, terlepas dari masa sengketa keduanya dalam Partai Demokrat beberapa tahun silam. Eks Panglima TNI ini juga mengaku tidak canggung bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu.
“Nggak ada kecanggungan. Nanti kalau ada rapat di KSP kita undang. Nggak ada masalah,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ditemui secara terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, AHY mengatakan momen dirinya berjabat tangan dengan Moeldoko terjadi secara singkat. Bahkan AHY mengakui keduanya tidak sempat mengobrol. Kata dia, yang penting bersalaman untuk menyambung silaturahmi. AHY berujar belum ada rencana pertemuan lanjutan dia dan Moeldoko.
“Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat kabinet paripurna ini,” kata putra Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Adapun seteru AHY dengan Moeldoko dilatarbelakangi konflik perebutan Partai Demokrat. Pada 5 Maret 2021 lalu sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Kongres tersebut memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.
Padahal ketika itu jabatan Ketua Umum resmi dijabat AHY untuk periode 2020-2025. AHY terpilih secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, Maret 2020. Kubu AHY kemudian menganggap KLB yang digelar di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat mewajibkan KLB harus seizin Ketua Majelis Tinggi, SBY.
Menteri Hukum dan HAM saat itu Yasonna Laoly menyatakan tak bisa menerima pendaftaran. Sebab sejumlah dokumen yang diajukan tak lengkap. Kubu Moeldoko lalu mengajukan berbagai gugatan baik ke Kementerian Hukum dan HAM maupun ke kubu AHY. Mereka menggugat AD/ART Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal KLB hanya bisa dilakukan seizin Ketua Majelis Tinggi.
Moeldoko juga menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membatalkan SK AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongeres Tahun 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun gugatan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini maka kepengurusan Partai Demokrat versi AHY tetap menjadi yang diakui keabsahannya, sementara kubu Moeldoko tidak sah.
Tak mau menyerah, kubu Moeldoko kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) pada 15 Mei 2023. Mereka mengklaim memiliki 4 bukti baru atau novum yang akan mereka ajukan pada tingkat PK.
Pada Kamis, 10 Agustus 2023, MA resmi menolak PK yang diajukan oleh Moeldoko terhadap SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang kepengurusan Partai Demokrat. “Amar Putusan Tolak. Tanggal Putus Kamis, 10 Agustus 2023,” demikian bunyi amar putusan MA dikutip Antara. “Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis.”
AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. AHY kemudian diangkat menjadi Menteri ATR dan menjadi sekubu dengan Moeldoko selaku KSP di Kabinet Indonesia Maju.
Selanjutnya Sri Mulyani salaman dengan Prabowo dan makan siang gratis masuk APBN 2025
2. Sri Mulyani salaman dengan Prabowo
Momen salaman juga diperlihatkan Sri Mulyani dan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Senin, 26 Februari 2024. “Selamat ya, Pak Prabowo,” kata Sri Mulyani sebelum sidang Kabinet Presiden Jokowi dimulai. “Iya, Bu,” kata Prabowo. Baik Prabowo maupun Sri Mulyani tidak melanjutkan percakapannya sebab rapat hendak dimulai.
Keduanya dipisahkan sekitar dua bangku di sebelah kiri jajaran kursi menteri yang menghadap Jokowi dan para Menteri Koordinator. Sri Mulyani tidak menjelaskan ucapan selamatnya itu untuk apa. Prabowo diketahui merupakan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan Pilpres 2024 versi hitung cepat sejumlah lembaga survei dan rekapitulasi suara sementara KPU.
Di tengah persaingan Pemilu 2024, Sri Mulyani sempat diisukan mundur dari Kabinet Jokowi oleh ekonom senior, Faisal Basri. Ketika ditemui di Istana Negara usai rapat kabinet pada Jumat, 19 Januari 2024, Sri Mulyani tidak membantah dan membenarkan isu dirinya mundur. “Saya bekerja aja,” ujarnya. Isu rencana mundurnya Sri Mulyani itu diduga karena berselisih dengan Prabowo terkait anggaran Kementerian Pertahanan.
3. Program makan siang dibahas dalam rapat dan masuk RAPBN 2025
Program makan siang gratis andalan Prabowo-Gibran sudah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna. Adapun Prabowo-Gibran memang berpeluang menang berdasarkan hasil hitung cepat dan hasil hitung nyata sementara. Namun sejauh ini KPU belum mengumumkan pemenang Pilpres lantaran proses penghitungan suara masih berlangsung.
Alasan di balik pembahasan program makan siang gratis di dalam rapat para menteri tersebut ternyata merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yang digalang Jokowi. Kepala negara mengatakan agenda ini untuk menjembatani akomodasi program kerja presiden berikutnya.
“RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” kata Jokowi, dikutip Antara.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan program makan siang gratis baru di tahap awal. Selain program andalan Prabowo-Gibran itu, kata Bahli, program lainnya dari pasangan calon nomor urut 02 juga turut dibahas dalam rapat. “Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata Bahlil ditemui media usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.
Bahlil juga mengatakan program makan siang makan gratis telah masuk RAPBN 2025. Sebab, kata dia, pembahasan RKP 2025 dan RAPBN 2025 memang harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan. Pihaknya juga mengklaim pembahasan program tersebut dalam rancangan anggaran tahun depan tidak mendahului pengumuman resmi KPU.
“Kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis. Besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. “Per anak kira-kira Rp 15 ribu,” kata Airlangga.
HENDRIK KHOIRUL MUHID I DANIEL A. FAJRI | RADEN PUTRI
Foto 
