Kenapa Capres Mengabaikan Isu Konflik Papua

Perbesar

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 30 Oktober 2023. TEMPO/ Subekti

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Seperti pada pesta demokrasi sebelumnya, isu penyelesaian konflik Papua agaknya bakal absen dalam hiruk-pikuk politik menjelang pemilihan presiden 2024. Setidaknya naskah visi-misi tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak banyak menyinggung persoalan ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Immanuel Gobay menilai visi-misi tiga pasangan capres-cawapres mengindikasikan bahwa siapa pun pemenang pilpres 2024 bakal mengabaikan pentingnya mengurai akar konflik di Papua. Pengabaian itulah, kata dia, yang membuat pemerintahan saat ini dan sebelumnya gagal menangani persoalan tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Bahkan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah mau berjalan sepuluh tahun, belum juga terlihat adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik Papua," kata Immanuel pada Kamis, 2 November 2023.

Menurut Immanuel, rendahnya komitmen pemerintah tersebut bisa dilihat dari tak tertanganinya masalah pengungsi akibat konflik Papua. Para pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah, kata dia, mengalami krisis pangan dan obat-obatan. Kebanyakan di antara mereka tak dapat mengakses bantuan pemerintah. "Ada yang melahirkan tanpa akses persalinan yang memadai, bahkan ada yang di tengah hutan tanpa bantuan tenaga kesehatan," kata dia.

Pengungsi Nduga yang ada di salah satu lokasi pengungsian di Jayawijaya, Papua, Desember 2020. JUBI/Arjuna

Immanuel menyesalkan tiga pasangan calon tak menempatkan penyelesaian konflik bersenjata dan penanganan pengungsi di Papua sebagai agenda prioritas jika kelak terpilih. Konflik bersenjata dan pengungsi di Papua, kata dia, terus meluas.

Pada 2018, dia mencontohkan, kawasan konflik bersenjata hanya terjadi di Kabupaten Nduga dan Mimika. Namun, sejak saat itu, konflik merembet ke Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Lani Jaya, Yapen Waropen, dan Tambrauw.

“Konflik bersenjata di sana melahirkan gelombang pengungsi. Mereka meninggalkan rumah dan ternaknya,” ujarnya. “Dalam konflik ini sudah terjadi pelanggaran ekonomi, sosial, dan budaya, serta krisis kemanusiaan. Tapi belum mendapat perhatian.”

Puluhan ribu warga Papua meninggalkan kampung mereka ketika meletus peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga pada Desember 2018. Sejak saat itu, gelombang pengungsi terus berlanjut seiring dengan konflik lanjutan di sejumlah wilayah.

Tahun ini, jumlah pengungsi bertambah ketika konflik bersenjata meletus seiring dengan pasukan gabungan TNI-Polri berupaya membebaskan Philip Mark Mehrtens. Pilot Susi Air ini disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak Februari lalu.

Aparat gabungan Polri-TNI melakukan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua menyusul serangan tembakan ke Bandara Bilogai Sugapa di Intan Jaya, 8 Maret 2023. Dok. Humas Polda Papua

Minim Dibahas di Visi-Misi dan Program

Tiga pasangan bakal capres-cawapres mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka adalah pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya telah menyampaikan naskah visi-misi dan program pemerintahan yang menjadi salah satu syarat pendaftaran.

Dokumen visi-misi ketiga pasangan calon tersebut tak banyak membahas upaya penyelesaian konflik Papua. Pasangan Ganjar-Mahfud, misalnya, hanya membahas Papua pada misi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Di bagian ini, Ganjar-Mahfud menjanjikan kebijakan fiskal dan pembangunan asimetris untuk Papua.

Naskah visi-misi Prabowo-Gibran bahkan hanya menyebutkan satu kata Papua. Itu pun di bagian profil Prabowo yang menyebutkan Menteri Pertahanan ini pernah menyelamatkan 20 sandera dari OPM di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Sementara itu, pasangan Anies-Muhaimin membahas Papua dengan tema pemerataan sempurna. Poin pertama bagian ini menyebutkan pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik melalui cara saling menghormati dan menghargai.

Bakal calon presiden dan wakilnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., berbincang dengan audiens saat kongko bareng di Blok M, Jakarta, 23 Oktober 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Pareira, menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud menaruh perhatian terhadap persoalan konflik di Papua. “Karena Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan RI," kata dia.

Walau begitu, dia mengakui masalah konflik Papua tidak disebutkan secara khusus dalam visi-misi Ganjar-Mahfud. "Karena kalau ada visi-misi khusus hanya untuk Papua, nanti ada juga permintaan visi-misi khusus untuk Nusa Tenggara Timur, visi-misi Aceh, visi-misi Jawa Tengah, dan lainnya,” kata Andreas.

Andreas memastikan pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan menggunakan pendekatan militer atau keamanan sebagai prioritas dalam menyelesaikan konflik Papua. Sebab, selama pendekatan keamanan yang menjadi prioritas, masalah di Papua tidak bakal pernah selesai. “Konflik ini bisa diakhiri kalau orang Papua bisa diperlakukan adil dan mereka bisa merasakan hidup di tanah Papua,” ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pasangan Prabowo-Mahfud sedang memperkuat bahan untuk mencari penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia, Prabowo, yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan, telah memberikan perhatian terhadap persoalan di Papua.

Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tiba di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, 26 Oktober 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Menurut Dave, bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu juga telah memperhatikan kesejahteraan dan kesiapan tempur personel yang ditugaskan di wilayah Papua. “Itu sudah menunjukkan keseriusan Prabowo terhadap isu di Papua,” ujarnya.

Di sisi lain, Dave mengatakan, Gibran juga telah menemui pemuda Papua dan menyatakan bakal meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan. “Target kami untuk Papua, terutama pembangunan berkelanjutan di Papua, terus berjalan.”

Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Anggra Putra Fidrian, mengatakan pasangan Anies-Muhaimin berkomitmen menyelesaikan masalah Papua dengan jalur dialog dalam penyelesaian konflik. Kendati begitu, kata dia, Anies juga mempertimbangkan eskalasi konflik Papua sehingga memilih tidak berdebat ihwal penanganan Papua yang tidak konstruktif.

“Karena kalau ada pasangan A bicara Papua, dan B juga bicara soal Papua, pasangan C masuk bisa jadi mengintervensi yang tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya. “Perdebatan yang tidak konstruktif itu justru menimbulkan masalah baru untuk warga Papua.”

Pasangan bakal calon presiden-wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, 19 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.

Penting Jadi Perhatian Para Calon

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan para calon presiden semestinya menjadikan isu penyelesaian konflik di Papua sebagai prioritas rencana program pemerintahan. Karena itu, dia menyesalkan minimnya pembahasan tentang konflik Papua di visi-misi dan program yang disodorkan kepada pemilih.

“Papua adalah bagian integral dari wilayah Indonesia sehingga penyelesaian konflik di sana adalah prioritas nasional yang sangat penting,” ujarnya.

Menurut Usman, konflik di Papua berdampak pada pelindungan hak asasi manusia. Konflik telah menyebabkan krisis kemanusiaan bagi warga sipil, seperti bencana kelaparan, pengungsian, serta kehilangan tempat tinggal dan lahan penghidupan. Pemilihan presiden 2024, kata dia, seharusnya menjadi momen kunci untuk menentukan calon pemimpin negara yang dapat menyelesaikan konflik bersenjata dan segala permasalahan di Papua, yang enam dekade tidak kunjung usai.

“Sayangnya, sampai saat ini saya tak melihat semua paslon sudah serius menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu Papua, dan ini jelas mengkhawatirkan,” ujarnya. “Papua hanya akan jadi obyek eksploitasi bagi keuntungan elite nasional di Jakarta.”

Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mehrtens, bersama anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, 6 Maret 2023. REUTERS via Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

Melihat belum jelasnya komitmen para kandidat calon presiden dan wakilnya dalam menyelesaikan konflik di Papua, Usman ragu masalah pelanggaran HAM di sana bakal bisa diselesaikan. “Padahal para paslon rata-rata sudah memiliki pengalaman di pemerintahan, yang pastinya sudah tahu dan menyadari akan konflik yang masih berkepanjangan di tanah Papua,” kata Usman.

Keraguan yang sama juga dirasakan Ketua Komnas HAM periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik. Dia khawatir konflik di Papua bakal semakin panjang lantaran ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden belum ada yang berani berbicara tentang masalah konflik Papua yang terus terjadi.

“Padahal para calon presiden harus menjawab tantangan ini dan memiliki visi soal penyelesaian masalah Papua. Tapi saat ini tidak ada satu pun calon presiden yang membicarakan hal tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, salah satu upaya yang bisa diambil untuk menghentikan konflik di Papua adalah berdialog, kembali melakukan jeda kemanusiaan, dan meninjau ulang pendekatan keamanan di sana. Taufan mengatakan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat telah membuka ruang untuk menghentikan kekerasan di Tanah Papua dengan berdialog. Namun sampai sekarang dialog tersebut belum terjadi secara serius. “Sehingga dibutuhkan capres yang berani kembali membuka dialog damai dengan mereka dan menghentikan pendekatan keamanan dengan menempatkan militer di Papua,” ujarnya.