Kisah Prabowo, Megawati, Yordania, dan Stateless

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pernah mengisahkan upayanya menyelamatkan Presiden Prabowo Subianto dari status stateless atau tak bernegara. Kisah ini bermula setelah Prabowo diberhentikan dari dinas militer pada tahun 1998 dan memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania. Dalam masa pengasingannya itu, status kewarganegaraannya menjadi tidak jelas, sehingga menempatkannya dalam kondisi yang tidak menentu.

Dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 3 Desember 2019. Kala itu, Megawati menceritakan bagaimana ia geram mengetahui bahwa Prabowo mengalami situasi tersebut. Ia pun mengaku marah kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI saat itu karena membiarkan seorang mantan perwira tinggi Indonesia berada dalam kondisi stateless.

"Saya marah sebagai Presiden. Siapa yang membuang beliau stateless? Ini saya bukan cari nama. Tanya kepada beliau. Tidak. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima," ujar Megawati dalam pidatonya saat itu.

Megawati menjelaskan bahwa ia memandang situasi ini sebagai bentuk ketidakadilan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, meskipun ada perbedaan politik atau pandangan di masa lalu, seorang warga negara tidak seharusnya dibiarkan terlunta-lunta tanpa status kewarganegaraan yang jelas.

Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung hubungan persahabatannya dengan Prabowo yang hingga kini tetap terjalin dengan baik. Ia menyebut bahwa banyak orang terkejut dengan persahabatan keduanya, terutama karena selama ini mereka sering dianggap sebagai rival politik.

"Buat saya itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Kalau Prabowo musuh, dia keleleran (terlantar)," kata Megawati, menegaskan pandangannya bahwa musuh sekalipun harus dirangkul, bukan justru dijauhkan atau disingkirkan.

Sikap ini, menurut Megawati, mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kemanusiaan. Ia juga menambahkan bahwa politik seharusnya tidak hanya soal persaingan, tetapi juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Sebelumnya, Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kontribusi para Presiden terdahulu patut dihargai, termasuk peran Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Prabowo mengungkapkan pengakuannya terhadap jasa-jasa Megawati dalam membangun negeri. Ia juga menegaskan ketidaksukaannya terhadap pihak-pihak yang berusaha menjelekkan Megawati di hadapannya.

"Ibu Mega, saya akui, beliau memiliki banyak jasa dan keberhasilan bagi republik ini. Saya paham betul apa yang telah beliau lakukan. Jadi, jika ada yang mencoba menjelek-jelekkan Ibu Mega di depan saya, saya tidak menyukainya," ujar Prabowo, dilansir dari Antara.

Kepada para kader Gerindra, Prabowo berpesan agar selalu menghormati kepemimpinan yang telah berlangsung dan mampu melihat sisi positif dari setiap pemimpin.

Ia menekankan bahwa setiap pemimpin yang dipercaya untuk mengelola negara di berbagai periode selalu berupaya memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, juga menilai bahwa Prabowo saat ini menunjukkan sikap tahu berterima kasih kepada Megawati atas bantuannya di masa lalu. Ia menyinggung pidato Prabowo yang meminta agar tidak ada pihak yang menjelek-jelekkan Megawati sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap jasa Ketua Umum PDI-P tersebut.

"Dari Pak Prabowo, dia tunjukkan bahwa saya itu orang yang tahu berterima kasih. Bukan seperti yang lain, yang makan di piring, berak di piring. Kira-kira begitu dia mau sampaikan," kata Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2025.

Friski Riana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Cerita Megawati Selamatkan Prabowo dari Status Stateless