Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberi anggaran khusus bagi wilayah Papua setelah pemerintah memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Pemerintah memangkas 46 persen pagu anggaran Komnas HAM, sehingga jumlah yang semula Rp 112,8 miliar turun menjadi Rp 60,6 miliar untuk 2025. Akibatnya, anggaran Komnas HAM Papua tinggal Rp 160 juta dari yang semula Rp 500 juta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala kantor Sekretariat Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan anggaran itu tidak cukup. “Kepada Prabowo, berikan budgeting khusus untuk Papua. Tetapi untuk sektor-sektor tertentu. Nah yang terpenting mendesak sekarang di Papua adalah bagaimana menyelesaikan konflik kekerasan,” ujar Frits saat dihubungi Tempo pada Jumat, 11 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Frits menghitung setiap kegiatan pemantauan di wilayah konflik pedalaman Papua sedikitnya membutuhkan Rp 50 juta untuk satu kali perjalanan. Alokasi dana itu diperlukan untuk mencari informasi hingga biaya konsumsi dalam rangka pemantauan wilayah konflik. Frits berharap rincian-rincian itu juga bisa menjadi perhatian bagi Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ini menjadi peran Kementerian Keuangan, peran DPR bahwa perlu ada prioritas-prioritas budgeting untuk melihat siklus kekerasan di Papua,” ujar Frits.
Dia menekankan seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah kekerasan di Papua dibanding memaksakan program nasional yang tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara besar-besaran.
“Prabowo harus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan konflik kekerasan di Papua. Itu yang mendesak sekarang, bukan Makan Bergizi Gratis ataupun Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Frits.
Frits meyakini pemerintah bisa menyelesaikan konflik kekerasan bersenjata di Papua sebagaimana yang telah berhasil diwujudkan di Aceh. Bila masalah kekerasan bersenjata terus dibiarkan di Papua, Frits khawatir itu bisa memecah belah persatuan Indonesia.
Dalam laporan Tempo bertajuk "Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Penegakan HAM", Frits berujar anggaran Komnas HAM Papua yang menyusut tinggal Rp 160 juta akan digunakan untuk memantau pengungsi di Maybrat, Papua Barat Daya; dan Nabire, Papua Tengah. Frist was-was kantor perwakilan Komnas HAM Papua tidak akan optimal menangani laporan dugaan pelanggaran HAM di sejumlah daerah yang rentan konflik. “Dana yang terbatas memaksa kami tidak leluasa bergerak ke titik-titik pemantauan HAM. Apalagi Papua ini memiliki wilayah yang luas dengan ongkos transportasi yang tinggi,” ujar Frits.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan kebijakan pemangkasan anggaran di instansinya berdampak kepada layanan masyarakat untuk memperoleh perlindungan HAM. "Ketika diturunkan ke dalam alokasi anggaran program ternyata berdampak 90 persen lebih terhadap dukungan sumber daya," kata Atnike saat dihubungi pada Sabtu, 8 Februari 2025.
Dia mengatakan dampak pemangkasan anggaran di Komnas HAM juga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi utama instans, tak terkecuali terhadap penegakan dan pemajuan HAM.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai pemangkasan anggaran kepada Komnas HAM akan memberikan dampak buruk bagi penanganan kasus HAM di Indonesia. Pemangkasan itu akan berdampak signifikan terhadap kerja-kerja Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Di Papua, pemangkasan yang dilakukan terbilang amat signifikan," kata perwakilan koalisi Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers bertajuk "Pemangkasan Anggaran Hemat untuk Rakyat atau Dana untuk Aparat" di Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 17 Februari 2025.
Andi Adam Faturahman, Novali Panji, Fransisca Christy Rosana berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: P2G Beri Empat Catatan Kritis untuk Sekolah Rakyat
Foto 
