Kompromi Atau Mahar Mundur

PROF. Mahar Mardjono masih mengenakan toga. Rektor UI itu Sabtu pekan lalu baru saja mengukuhkan Nico L. Kana sebagai doktor antropologi. Meneguk Fanta di aula FK-UI, mendadak wajahnya jadi serius. Katanya: "Kalau mahasiswa tetap ingin memakai nama Dewan Mahasiswa dan tidak mau diajak kompromi sesuai dengan konsep normalisasi kampus, saya lebih baik mundur." Hari itu, pertemuan mahasiswa UI tengah memasuki hari kedua. Tapi karena belum tuntas memperdebatkan struktur lembaga kemahasiswaan, hari Minggu pun tetap bersidang sampai Selasa subuh dinihari. Hari itu, pertemuan mahasiswa UI tengah memasuki hari kedua. Tapi karena belum tuntas memperdebatkan struktur lembaga kemahasiswaan, hari Minggu pun tetap bersidang sampai Selasa subuh dinihari. Normalisasi kampus memang masih alot diterapkan. Baik Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI maupun Keluarga Mahasiswa (KM) ITB, menolak model Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). BKK yang tercantum dalam instruksi Dirjen Perguruan Tinggi 17 Mei itu, diketuai Pembantu Rektor III beranggotakan Pembantu Dekan III, staf ahli dan tokoh-tokoh mahasiswa. Disertakannya unsur pimpinan universitas dan fakultas itu, oleh Muchyar Jara yang Koordinator Senat-Senat Mahasiswa UI dianggap "tidak mendewasakan mahasiswa." Pertemuan mahasiswa UI itu ternyata melakukan modifikasi atas konsep Daoed Joesoef. Misalnya di samping BKK sebagai eksekutif berbentuk presidium, dibentuk pula BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) sebagai legislatif. Ketua BKK adalah mahasiswa, bukan Pembantu Rektor III, yang dipilih langsung oleh mahasiswa. Oleh Wikrama Abidin anggota Komisi II (Struktur & Organisasi), itu dianggapnya sebagai "lembaga kemahasiswaan yang kompromistis." Di Teheran Sana Bagi para fungsionaris mahasiswa UI, BKK model instruksi Dirjen Perguruan Tinggi itu "tidak memberikan kemungkinan teladan hidup berdemokrasi". Indra K. Budenani, ketua DM UI yang dibekukan misalnya menyebut, "kehidupan mahasiswa bukanlah kehidupan buku, pesta dan cinta tok." Ghazi M. Yusuf, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPP) UI yang dibekukan berkata: "Kalau BKK diterapkan, maka 10 - 20 tahun lagi kita ,tak bisa berbuat apa-apa kalau menyaksikan hal-hal yang tidak benar di luar kampus" -- karena ada kontrol pimpinn universitas dan fakultas. Beralasankah kekuatiran itu? Bagi Mahar Mardjono, Rektor UI, duduknya unsur pimpinan universitas dan fakultas dalam BKK mendampingi mahasiswa diperlukan, "agar mereka jangan main politik praktis saja." Katanya lagi: "Boleh saja mereka tak ingin dikontrol, bebas, tapi silakan keluar dari kampus seperti para mahasiswa di Teheran sana." Profesor ini tak lupa mengritik para fungsionaris. Katanya, mereka menolak instruksi Dirjen tanpa argumentasi yang haik Baru setelah didorong-dorong, mereka berkumpul membicarakannya. Dalam posisi tawar-menawar itu, akhirnya para fungsionaris UI lunak juga. Berbeda dengan IKM ITB yang tetap mempertahankan nama Dewan Mahasiswa berikut perangkatnya, bagi mereka soal nama bisa dibicarakan, asal lembaga itu tanpa kontrol pimpinan universitas dan fakultas. Sementara itu menurut Dirjen Perguruan Tinggi Doddy Tisna Amidjaja, lembaga mahasiswa seperti BKK itu merupakan forum bersama pimpinan universitas, fakultas dan mahasiswa "dan lebih bersifat konsultatif". Menghadapi sikap keras mahasiswa, terutama IKM ITB yang menghendaki lembaga eksekutif dalam forum, Doddy tampil dengan tawaran menarik. Ia setuju. "Tapi apakah mereka sudi menanggalkan nama DM?" tanyanya. ITB yang telah menghasilkan konsep organisasi kemahasiswaan (dengan tetap menggunakan nama Dewan Mahasiswa) sejak Juni lalu memang masih sulit dalam tawar-menawar. Tapi diam-diam sudah bertemu dengan Menmud Abdul Gafur dan Dirjen Perguruan Tinggi Doddy. Selama ini Ketua Rektorium ITB, Soedjana Sape'ie sendiri belum melaporkan proses normalisasi di kampusnya kepada Menteri P&K. Karena itu pemilihan rektor di sana belum dilaksanakan. Menurut Daoed Joesoef, pemilihan rektor akan dilangsungkan setelah normalisasi di ITB beres. Soedjana kabarnya bermaksud melapor akhir bulan ini hingga pemilihan rektor bisa dilangsungkan sebelum akhir tahun. KM Unpad juga menghendaki Badan Eksekutif. Tapi agak lunak dari ITB, yaitu sebagai forum konsultasi antara pimpinan universitas, fakultas dan mahasiswa. Dan Doddy memberi jaminan baik. "Oke, BKK bisa dimodifikasi. Dalam Raker Rektor bulan Desember nanti sava akan mencek modifikasi yang diajukan para rektor," katanya. Di Yogya, normalisasi kampus di UGM berjalan lancar, meski sebelumnya ditolak oleh 16 dan 18 senat mahasiswa yapg disebut kodema alias komisariat dewan mahasiswa. September lalu turun pernyataan pimpinan universitas No: SI/227/IX/78: "UGM sebagai universitas negeri tidak mungkin menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah". Yang paling lancar ITS, Surabaya. Normalisasi kampus sudah terlaksana sebelum waktu yang ditetapkan. Tidak aneh. Sebab sejak penangkapan beberapa fungsionaris ITS menjelang SU MPR lalu, kegiatan politik mahasiswa di sana sepi-sepi saja. Salah satu universitas swasta yang tak mau ketinggalan bicara soal normalisasi adalah Universitas (Katolik) Parahiyangan, Bandung. Dalam musyawarah kerjanya awal bulan lalu mereka cenderung menolak konsep Daoed Joesoef. Menganggap mahasiswa sebagai "pelopor perubahan sosial politik", mereka berpendapat untuk menormalkan kampus harus dicari penyebabnya yaitu situasi dan kondisi sosial-politik yang antara lain harus menjamin kebebasan mimbar.