Badai Naga Melanda Kadin

PENGUSAHA pun bisa main politik-politikan dalam berorganisasi. Buktinya, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih saja melakukan sikut-sikutan sampai sekarang. Terakhir, Sotion Ardjanggi, ketua wadah organisasi pengusaha itu, memecat Sukamdani S. Gitosardjono dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia Komite Cina (KIKC).

Sebenarnya, pemecatan Sukamdani itu sudah berlangsung agak lama. Nama pengusaha pribumi kelas kakap itu sudah dicoret dari kepengurusan KIKC berdasarkan surat keputusan Kadin tertanggal 20 April lalu. Hanya, entah mengapa, Sukamdani mengaku tak pernah menerima surat itu sampai dua bulan kemudian. "Saya tahu diberhentikan setelah ramai ribut-ribut di koran," katanya.

Baru kemudian surat bernomor 59/DK/ DPH/IV/199O itu diterimanya dari seorang staf Setjen Kadin. Dan Sukamdani tampaknya tak mau menerima begitu saja. Sebuah surat sepanjang lima halaman segera diketiknya 4 Juni lalu. Surat itu dialamatkan kepada Sotion Ardjanggi. 

Sukamdani memperbanyak 500 kali dan menyebarluaskan surat jawaban ke semua anggota pengurus Kadin lainnya. Isinya mempertanyakan keabsahan surat keputusan Sotion Ardjanggi. Selain itu, Sukamdani juga melemparkan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan Sotion.

Sebenarnya, butir-butir kritik Sukamdani bukannya hal baru. Pasalnya, suara sumbang memang sudah terdengar sejak proses pemilihan Sotion Ardjanggi--mantan Dirjen Aneka Industri itu--bulan Desember 1988. Bahkan, menurut sebuah sumber, kalau para pejabat tinggi pemerintah tak turun tangan membantunya, bekas Dirut PT Semen Gresik itu mungkin tak bisa duduk di kursi ketua umum.

Akhirnya, Sotion memang dikukuhkan menjadi ketua umum. Tapi badai ternyata belum berlalu. Kepemimpinan Sotion selalu diguncang. Sepuluh bulan setelah pemilihan, Sukamdani sebagai Ketua Dewan Pembina Kadin sudah mengirim surat. Isinya, bahwa kepemimpinan Ketua Umum Kadin belum berjalan sebagaimana mestinya. Dan kritik itu tak hanya berbentuk surat. Ada juga pihak yang berupaya menggulingkan kursi Sotion lewat musyawarah nasional khusus (munasus) Desember tahun lalu.

Salah seorang yang disebut-sebut koran memperkirakan munasus menjadi munas luar biasa adalah Sukamdani sendiri. Bila terjadi, maka dalam forum itu kepemimpinan Kadin bisa dirombak. Bersamaan dengan hangatnya persiapan munasus ketika itu, beredar pula isu mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Kadin.

Mosi datang dari beberapa Kadinda (Kadin Daerah). Bahkan sudah beredar empat nama sebagai calon pengganti Sotion Ardjanggi, ketika itu yakni Imam Taufik, Aburizal Bakrie, Arnold Baramuli, dan Fahmi Idris. Kemudian, keempatnya membantah. Munasus pun tak berkembang menjadi munas luar biasa.

Badai dianggap reda kembali. Kepemimpinan Sotion tetap tak tergoyahkan. Namun, masih saja ada desakan, seperti memperpendek masa jabatannya dari lima menjadi tiga tahun. Juga, ada upaya memperbaiki anggaran dasar organisasi dengan mengubah masa jabatan kepengurusan cuma untuk satu periode. Bukan dua kali berturut-turut. Lewat perdebatan yang seru dan sengit, usul yang digulirkan Majelis Pertimbangan Kadin Probosutedjo dan Eric Samola ini akhirnya ditolak.

Menggebu-gebunya badai terhadap kepemimpinan Sotion Ardjanggi ini bisa dimengerti. Sebagai mantan pejabat pemerintah, gaya kepemimpinan ketua umum organisasi para pengusaha itu dinilai kurang gesit oleh para anggotanya. Pasalnya, pucuk pimpinan Kadin ini sebelumnya selalu dipegang oleh pengusaha swasta. Atau jatuh ke tangan bekas pejabat yang sudah menjadi pengusaha murni.

Salah satu gaya seorang pejabat pemerintah pada diri Sotion tampak dalam kasus pemberhentian Sukamdani sebagai pengurus KIKC. Bagi Sotion Ardjanggi ini bukan persoalan. Sebab, berdasarkan aturan yang berlaku, jabatan Ketua Dewan Pembina KIKC adalah jabatan ex-officio Ketua Umum Kadin. "Sesuai dengan aturan yang ada, maka sayalah yang duduk di sana," kata Sotion Ardjanggi seperti dikutip harian Neraca.