KTT G20 dan Permintaan Khusus Paspampres Negara Lain

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MEMIMPIN rapat Konferensi Tingkat Tinggi G20 atau Group of Twenty pada Kamis, 10 November lalu, Luhut Pandjaitan memeriksa berbagai kesiapan panitia penyelenggara. Dalam persamuhan di Hotel Renaissance, Nusa Dua, Bali, tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu juga membahas protokol pengamanan kepala negara yang akan datang pada 15-16 November mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Panglima Komando Operasi Udara II Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Marsekal Muda Widyargo Ikoputra, yang hadir dalam forum itu, bercerita, Luhut memerintahkan panitia melayani dan memenuhi standar keamanan yang diminta delegasi negara asing. “Beliau meminta kami memberikan yang terbaik,” kata Iko—panggilan Widyargo Ikoputra—saat dihubungi pada Kamis, 10 November lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Keamanan kepala negara dan tamu asing selama acara G20 menjadi salah satu fokus pemerintah. Presiden Joko Widodo memperkirakan sedikitnya 17 dari 20 kepala negara anggota G20 akan mendarat di Bali. Mereka di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Cina Xi Jinping. Itu belum termasuk undangan khusus, seperti bos Tesla, Elon Musk, dan pendiri Amazon, Jeff Bezos.

Setiap kepala negara memiliki protokol keamanan khusus. Iko mengaku terlibat dalam rapat bersama grup pasukan pengamanan presiden beberapa negara. Setiap delegasi menjelaskan prosedur perlindungan kepala negaranya saat berkunjung ke luar negeri. Dia mencontohkan ada negara yang membawa pasukan dan alat pertahanan sendiri, seperti kapal perang, ke lokasi konferensi.

Amerika Serikat, misalnya, pernah mengerahkan USS Essex ke perairan Bali ketika Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat, sebelas tahun lalu. Kapal induk berbobot mati lebih dari 40 ribu ton itu dikirim untuk mengawal Presiden Barack Obama. USS Essex dan USS Stethern—kapal perang yang lebih kecil—berlabuh di kawasan Benoa selama acara.

Delegasi pemerintah berusaha meyakinkan bahwa situasi Indonesia aman. Iko menjelaskan bahwa TNI Angkatan Udara tak sekadar menerbangkan jet tempur saat acara, tapi juga menyalakan empat radar yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Mereka percaya dengan sistem keamanan kami sehingga mau datang tanpa pengawalan khusus dari armada perang mereka,” ujar pilot jet tempur Sukhoi Su-27 ini.

Prajurit TNI membersihkan mobil listrik yang akan digunakan oleh delegasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, 10 November 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Empat radar TNI di Balikpapan, Kalimantan Timur; Tarakan, Kalimantan Utara; Ngliyep, Jawa Timur; dan Buraen, Nusa Tenggara Timur, akan dioperasikan secara optimal. Pun empat jet tempur, dua Sukhoi dari Skuadron Udara 11 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dua F-16 dari Skuadron Udara 14 di Magetan, Jawa Timur, siap mengangkasa selama KTT G20.

TNI AU juga menempatkan dua mesin peluncur peluru kendali selama perhelatan konferensi. Iko meminta posisi peluncur misil tak diungkap, tapi ia memastikan alat pertahanan itu mampu melindungi lokasi acara dan obyek vital di Bali, seperti lapangan terbang, dari serangan udara. “Pengamanan wilayah udara Bali sudah sangat siap,” kata Komandan Satuan Tugas Udara untuk acara G20 ini.

Baca: Bagaimana Indonesia Melobi Anggota G20 Soal Kedatangan Putin

Menyiapkan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai untuk pesawat kepresidenan dan jet pribadi tak kalah njlimet. General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, mengatakan kapasitas parkir pesawat di tempatnya hanya 62 slot. Padahal ada ratusan penerbangan khusus G20 ataupun reguler yang akan mendarat di Bali.

“Kami hanya menyediakan 40 slot parkir khusus untuk pesawat kepala negara saja,” ucapnya. Melayani parkir pesawat delegasi dan jet pribadi, Handy berkolaborasi dengan sebelas bandara di sekitar Bali, di antaranya Bandara Internasional Banyuwangi dan Surabaya, Jawa Timur, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Negara partisipan juga mengajukan sederet permintaan khusus untuk pengelola Bandara Ngurah Rai. Menurut Handy, negara yang punya pesawat kepresidenan meminta lokasi parkir yang terpencil. Mereka juga menuntut pengelola memberi jarak antarpesawat yang lebih lebar.

Melayani permintaan tamu, Handy membuat aturan zonasi. Area di sekitar pesawat kepresidenan berstatus zona merah. Artinya, tak sembarang orang bisa mendekati pesawat itu tanpa izin khusus. “Area parkir menjadi kawasan steril,” tuturnya.

Negara yang kerap berseteru, seperti Amerika Serikat dan Cina, disebut-sebut enggan bila pesawat kepresidenan mereka berdekatan. Dua narasumber yang mengetahui permintaan itu bercerita, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri berupaya mengabulkan permintaan tersebut.

Pemerintah lantas merancang formasi parkir pesawat agar semua delegasi merasa aman dan nyaman. Pesawat kepresidenan dari negara yang bersekutu akan parkir berjajar dengan diselingi armada dari negara nonblok. Posisi berikutnya ditempati negara di luar aliansi negara-negara Barat.

Handy Heryudhitiawan enggan membeberkan permintaan tentang posisi parkir tersebut. “Kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menentukan permintaan khusus dari negara partisipan,” ujarnya.

Baca: KTT G20 Bukan Forum Juru Damai

Di laut, skenario pengamanan juga ditingkatkan saat hajatan KTT G20. Panglima Komando Armada II TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda Tolhas Sininta Nauli Basana Hutabarat, mengatakan ada 14 Kapal Perang Republik Indonesia bersiaga dan berpatroli mengitari Pulau Bali. Tolhas mengatakan posisi Bali yang berbatasan dengan Samudra Hindia membuat pengamanan di osean menjadi pelik.

Ia menjelaskan, lokasi KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua, berdekatan dengan perairan yang masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Kawasan itu menjadi wilayah perlintasan kapal-kapal asing. “Kami memantau semua pergerakan kapal di sana dan menyiapkan kapal perang dengan amunisi penuh,” tutur lulusan Akademi Angkatan Laut 1989 itu.

Untuk memastikan lokasi konferensi aman, pemerintah memesan semua kamar dan ruangan di Hotel Apurva Kempinski. Pejabat yang terlibat dalam persiapan KTT G20 menyebutkan tak boleh ada tamu lain menginap di sana selain delegasi negara-negara G20.

Meski demikian, sejumlah kepala negara memilih menginap di hotel lain yang menjadi langganannya. Pejabat yang sama mencontohkan, delegasi Arab Saudi direncanakan bermalam di The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua. Hotel itu menjadi pilihan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud saat melawat ke Indonesia pada 2017. Pasukan pengamanan presiden juga akan berjaga di sana.

Tak hanya menjamin keamanan delegasi, pemerintah juga berupaya meredam aksi kelompok masyarakat sipil yang memprotes perhelatan KTT G20. Tindakan represif itu menimpa 350 Indonesia, kelompok nirlaba yang aktif mengadvokasi isu lingkungan. Acara bertajuk “Ruang Aspirasi dan Seni Anak Muda Bali untuk Iklim” yang diselenggarakan kelompok itu pada Ahad, 6 November lalu, hampir dibatalkan.

Finance Campaigner 350 Indonesia, Suriadi Darmoko, bercerita, institusinya telah memesan tempat di Warung Kopi Djoglo, Desa Kesiman, Denpasar Timur, Bali, pada Kamis, 3 November lalu. Sehari sebelum acara, pemilik warung menelepon panitia dan memberi tahu bahwa mereka disambangi pejabat intelijen dari kepolisian di wilayah itu. Aparat meminta tak ada acara apa pun hingga KTT G20 rampung.

“Kami juga diminta mengirimkan daftar susunan acara dan surat izin kegiatan ke kepolisian,” kata Darmoko pada Jumat, 11 November lalu. Memenuhi permintaan aparat, panitia menyanggupi untuk datang dan membawa dokumen ke kantor polisi.

Belum sampai mengurus perizinan ke polisi, panitia menerima surat dari pemilik warung. Berkop “Desa Adat Kesiman”, warkat itu memuat pemberitahuan tentang larangan untuk menggelar acara yang menimbulkan kerumunan massa di wilayah Kesiman pada 6-18 November 2022. Tujuannya, mendukung kelancaran perhelatan G20.

Baca: Keinginan Tak Logis Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina di KTT G20

Darmoko menilai larangan kegiatan organisasinya janggal. Surat edaran Gubernur Bali bertarikh 25 Oktober 2022 menyatakan pembatasan kegiatan masyarakat baru dijalankan pada 12-17 November 2022. Namun restriksi itu tak berlaku di Denpasar Timur, lokasi Warung Kopi Djoglo. “Kami putuskan untuk membatalkan acara di sana,” tuturnya.

Panitia 350 Indonesia lantas mencari lokasi lain. Mereka memilih sebuah hotel di Kecamatan Denpasar Barat dan acara digelar tertutup pada 6 November lalu. Dua hari setelahnya, manajemen hotel mengaku ditelepon dan didatangi aparat militer setempat.

Menurut Darmoko, tentara itu mengirimkan tangkapan layar akun Instagram panitia dan peserta diskusi 350 Indonesia ke pihak hotel. Mereka juga meminta manajemen hotel memberi tahu nomor telepon penyelenggara acara. Manajer hotel menolak perintah itu setelah berkonsultasi dengan panitia. “Kami minta bertemu dengan aparat ini di hotel, tapi batal karena mereka berdalih ada kesalahan,” kata Darmoko.

Baca: Wawancara Khusus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal KTT G20

Bandesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, yang meneken surat larangan, tak merespons pertanyaan yang dilayangkan Tempo hingga Jumat, 11 November lalu. Kepala Kepolisian Sektor Denpasar Timur Komisaris I Nengah Sudiarta mengatakan polisi tak memerintahkan pemangku Desa Adat Kesiman menerbitkan surat pembatasan kegiatan selama KTT G20. “Tidak ada tindak lanjut ke polsek,” ujar I Nengah Sudiarta.