Kubu Anies Merespons Gerakan Gerindra

Perbesar

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya (kanan) dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada silaturahmi kebangsaan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 20 Juli 2023. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pengurus Partai NasDem mempersoalkan etika politik Gerindra yang dikabarkan tengah melobi Demokrat untuk bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto.
NasDem optimistis akan menggaet partai lain yang belum mempunyai kandidat presiden untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Demokrat dan Gerindra kompak menyatakan pertemuan kedua partai sebagai silaturahmi politik biasa.

JAKARTA – Kabar upaya Partai Gerindra menggaet Partai Demokrat agar menyeberang ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang akan mengusung Prabowo Subianto, ditanggapi beragam oleh sejumlah pengurus partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebagian pengurus mempertanyakan etika politik Gerindra. Sebagian lainnya menegaskan bahwa koalisi pengusung Anies Rasyid Baswedan tetap solid.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menganggap pertemuan-pertemuan antarpartai menjelang Pemilihan Umum 2024 sebagai hal biasa, bahkan diperlukan untuk mencairkan ketegangan. Namun Ali mempersoalkan jika pertemuan itu diniatkan untuk mengajak Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo. Gerindra, kata Ali, semestinya memahami bahwa Demokrat telah berkoalisi untuk mengusung kandidat lain. “Jadi, tidak etis dan tidak pas mengajak partai lain yang sudah mempunyai koalisi sendiri,” kata Ahmad Ali, kemarin. “Karena tafsirnya bisa jadi mau menghalangi orang lain maju.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kamis lalu, 20 Juli 2023, pengurus teras Partai Gerindra berkunjung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di Jakarta Pusat. Seusai pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan pantun yang secara eksplisit "menggoda" Demokrat agar mengalihkan dukungan kepada Prabowo. “Pergi ke pasar beli alpukat. Membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat. Jika Partai Demokrat tambah bergabung,” kata Muzani.

Ahmad Ali menegaskan, Partai NasDem tak merasa terganggu oleh upaya dari koalisi lain untuk menggaet anggota KPP. NasDem, kata dia, menyadari bahwa setiap partai punya kedaulatan untuk menentukan dukungannya kepada setiap kandidat. "Tapi dalam politik ada etika politik yang juga harus dipegang," ujarnya.

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato politik dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 16 Juli 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Menurut dia, NasDem juga tak risau dengan adanya kemungkinan Demokrat mengalihkan dukungannya ke Prabowo. Dia mengklaim koalisi pengusung Anies Baswedan sudah cukup solid. Di sisi lain, KPP masih menjajaki peluang untuk bekerja sama dengan partai lain yang belum memutuskan dukungan kepada kandidat yang saat ini tersedia. "Kami yakin pasti akan ada yang bergabung mendukung pencalonan Anies,” kata Ali.

Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Iqbal, hakulyakin Demokrat tak bakal berpaling dan mengalihkan dukungannya ke Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat tetap berkomitmen mengusung Anies Baswedan melalui KPP. Menurut Iqbal, pemimpin Demokrat juga telah berkomunikasi dengan pemimpin PKS ihwal kunjungan pengurus Partai Gerindra pada Kamis lalu. "Pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi," ujarnya.

Pertemuan di Tengah Masa Penentuan Cawapres

Kunjungan pengurus Partai Gerindra ke markas Partai Demokrat pada Kamis lalu berlangsung di tengah belum adanya kesepakatan ihwal bakal calon wakil presiden di kedua koalisi. Gerindra belum bersepakat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ihwal kandidat pendamping Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan, dalam pemilihan presiden 2024. Begitu pula tiga partai dalam KPP, yakni NasDem, Demokrat, dan PKS, belum menemukan titik temu ihwal calon pendamping Anies Baswedan.

Seorang jurnalis memperhatikan hasil survei LSI mengenai analisis temuan dan survei nasional terbaru bertajuk Pertarungan Capres di Jakarta, 10 Juli 2023. ANTARA/Reno Esnir

KKIR belakangan tengah naik daun menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan dimulai pada 19 Oktober nanti. Hasil survei lembaga riset politik menempatkan Prabowo sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi, mengungguli Anies dan Ganjar Pranowo—yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sisi lain, sinyal dukungan Presiden Joko Widodo kepada KKIR juga terus menguat.

Sementara itu, dalam tubuh KPP, Demokrat masih menunggu kepastian. Partai berlambang logo Mercy ini menginginkan ketua umum partai mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, dipilih menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Adapun sebagian faksi di Partai NasDem dikabarkan menginginkan sosok Khofifah Indar Parawansa. Sejauh ini, ketiga partai telah bersepakat memberikan hak kepada Anies Baswedan untuk menentukan calon pendampingnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan kedatangan jajaran pengurus Partai Gerindra pada Kamis lalu merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, pada 23 Juni lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut berlanjut pada Mei lalu ketika Prabowo melawat ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di Pacitan, Jawa Timur. “Jadi, silaturahmi kebangsaan ini memang dilakukan terus-menerus. Bukan hal yang baru untuk Demokrat dan Gerindra,” kata Riefky.

Hal senada diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia menegaskan bahwa Gerindra menghormati posisi Demokrat yang sudah mengusung kandidat calon presiden lainnya. “Kami berkomunikasi dengan Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah ditetapkan," kata Muzani. "Ini bagian dari upaya kami saling membuka silaturahmi dan bergandengan tangan," kata Muzani.

IMAM HAMDI | IMA DINI SHAFIRA