Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nusa

Lasut pulang. Pekan ini ?

Willy lasut kembali dari jakarta setelah mengurus jadi tidaknya ia digeser dari jabatan gubernur. pendapat pro dan kontra di sul-ut mengenai kedudukan lasut sebagai gubernur.(dh)

13 Oktober 1979 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SETELAH dua minggu di Jakarta mengurus nasibnya--jadi digeser atau tidak--Rabu pekan lalu Gubernur Sulawesi Utara Willy Lasut pulang. Di bandar udara "Sam Ratulangie" Manado banyak pejabat teras Pemda dan khalayak yang mengelu-elukannya. Begitu turun dari pesawat, Lasut langsung menggendong cucunya. Ia tampak gembira. Tapi sampai akhir pekan lalu masih belum jelas apakah ia jadi ditarik atau diberi kesempatan membenahi pekerjaannya. Bagaimana pun, pro dan kontra mengenai kedudukan Lasut sangat terasa di Manado. Hal itu misalnya tercermin ketika Lasut menolak dua staf menyalaminya. Seorang kabarnya ia anggap telah "kasak-kusuk di Jakarta dan pulang tidak melapor." Yang lain kabarnya dituduh "membikin rapat gelap" buat menjatuhkannya. Beberapa jam setelah itu, malamnya, ia berembug empat mata selama 1 jam dengan Pangdam XIII/Merdeka, Brigjen Rudini -- dengan perantaraan Ketua DPRD J.A. Wuisan -- di rumah dinas Gubernur Bumi Beringin. Apa yang dibicarakan tak diketahui. Setidaknya banyak yang merasa lega setelah pertemuan dua tokoh tersebut. Sebelumnya Brigjen Rudini dikutip koran setempat, Suluh Merdeka, bahwa ia mengatakan Lasut sudah diberhentikan. Kini W.J. Engka, redaksi Sulub Merdeka, diskors oleh PWI setempat. Esok paginya, setelah bertemu dengan Rudini, Gubernur menjelaskan duduk-soalnya kepada,eluruh staf di ruang kantornya. Dikabarkan tak kurang dari 6 nama staf yang disebut-sebutnya dengan nada keras, termasuk ajudannya sendiri yang telah ia pecat. Cerita itu memang belum ada pembuktiannya. Tapi hari itu juga, melanjutkan penggeseran sebelumnya, Lasut juga membebas-tugaskan Mayor Mesak Karmite, Kepala Direktorat Sospol. Padahal tindakan seperti ini yang dinilai buruk oleh pusat. Lamban Ketika berita penarikan kembali Lasut terdengar bulan lalu, sumber di Depdagri mengungkapkan sebabnya. Antara lain karena Lasut "mengacak-acak aparatnya sendiri, hingga mengganggu ketenangan kera," kata sumber tersebut. Awal bulan lalu Lasut memang mengadakan beberapa penggeseran. Sejumlah pejabat teras yang ia mutasikan antara lain: PP Kepel (Sekwilda) Wimpi Punuh (Asisten II/Bidang Pembangunan), Edu Posumah (Ka Biro Perekonomian), AK Lapadengan (Ketua PUSKUD). Lasut mengakui ini, dan menyatakan bahwa ia melakukannya karena seorang pejabat tinggi di daerah "mendesak" agar ia secepatnya mengadakan pemberslhan. Ia sebelumnya menunggu, karena katanya ada pesan Menteri Dalam Negeri agar ia menunggu dulu selama setahun. Dalam soal menunggu itulah ia jadi dinilai "lamban", meskipun ada juga yang mempertahankannya. Suara yang boleh dikatakan pro Lasut misalnya, bisa didengar dari kalangan DPRD Sul-Ut. Seorang anggota terkemuka misalnya membantah tuduhan sementara pihak bahwa Lasut lamban. "Lamban dalam hal apa? Dia cuma melanjutkan proyek yang sudah dilaksanakan gubernur sebelumnya," katanya. Itu tidak berarti Lasut mendapat dukungan sepenuhnya. Pendapat dari kalangan yang dekat dengan bekas Gubernur Worang misalnya mengritiknya dengan tajam. "Lasut selalu menghebohkan soal pungutan cengkeh masa lalu. Kalau mencari-cari kesalahan terus, bagaimana mau membangun?," kata seorang tokoh dari kalangan ini. Di matanya, sang Gubernur lamban membangun. "Paling kurang sudah 100 km jalan ekonomi yang rusak," kata sumber ini. Di antaranya: jalan Manado-Tanawangko-Tumpaan Manado-Wori Amurang-Belang Lawongan. "Kalau mau diperbaiki, rata-rata menelan biaya Rp 15 juta/km, karena terlambat dipelihara," tambahnya. Dengan begitu, menurut dia, pembangunan sudah surut 3 tahun ke belakang. Sayang Kalangan ini juga menyebut, bahwa proyek sektoral pemerintah pusat juga terlambat ditenderkan. "Katanya menunggu droping dari DIP. Tapi begitu DIP keluar, perkiraan anggaran sudah melonjak hingga pemborong minta tambahan biaya. Dan proyek tertunda lagi. Mengapa tidak pinjam dulu dari bank, misalnya, kan jaminan DIP akan keluar," kata sang pengritik. Dalam hal pemasaran cengkeh pun tampaknya Lasut juga mengandalkan modal. Menghadapi panen raya tahun depan, ia menjalin kerja sama antara PUSKUD Sul-Ut dengan PUSKUD Ja-Teng-Ja-Tim yang mengkoordinasikan sekitar 268 pabrik rokok kretek. Dirintis sejak Pebruari dan dimatangkan April, sayang sekali, modal yang diharapkan itu sampai akhir Agustus lalu bcc lum juga didapatnya. Menurut Ketua PUSKUD Sul-Ut, DB Lengkey, modal yang dibutuhkan tak kurang dari Rp 120 milyar. "Mulai Desember nanti setidaknya harus sudah tersedia Rp 12 milyar untuk dibayarkan kepada petani sebagai uang muka," kata Lengkey kepada Phill M. Sulu dari TEMPO. Kini masalahnya bukan saja bagaimana Lasut mampu memperoleh modal itu. Tapi juga--dan terutama--apakah dia punya kesempatan. Minggu Ini? Soal kesempatan itu juga dianggiip penting oleh Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Karya, Warsito Puspoyo. Pekan lalu ia berseru agar Lasut "jangan ragu-ragu menjalankan tugasnya". Alasannya karena Pemerintah belum memberi keputusan yang pasti mengenai kepemimpinannya. Sebelum kembali ke Manado, Lasut sempat bertemu dengan pihak DPP Golkar di Jalan Majapahit, Jakarta. Apakah dari pertemuan ini Warsito mendapat bahan untuk berbicara, kalangan Golkar menolak untuk memberi keterangan. Yang jelas Warsito tidak sependapat bahwa penarikan Lasut karena tenaganya dibutuhkan oleh Hankam. "Pada saat melepaskan Lasut tentu Hankam sudah punya perkiraan, selama 5 tahun tenaganya tidak diperlukan," ujar Warsito. "Kalau alasannya seperti itu, nanti kalau ada calon gubernur asal ABRI, DPRD bisa ragu-ragu memilihnya," tambahnya. Kesan adanya kesimpang-siuran mengenai siapa yang berhak menilai gubernur asal ABRI, sampai akhir pekan lalu masih ada. Tapi Kepala Staf Kekaryaan Hankam Charis Suhud menyatakan, bahwa penilaian dari pihak kekaryaan Hankam sifatnya hanya membantu saja. "Yang menentukan tetap pemakai, sebab mereka yang lebih tahu," kata Charis. Yang dimaksud pemakai dalam hal ini adalah Depdagri. Sebelumnya Mendagri Amirmachmud pernah menyatakan kepada TEMPO, "kita kan hanya pinjam saja. kalau yang punya orang mau menarik bagaimana?" Tapi Charis Suhud juga menambahkan bahwa Hankam sendiri sedang menunggu keputusan Presiden. Kapan? Seusai menghadiri sidang pleno Komisi II DPR tentang RUU Pemerintahan Desa Jum'at malam pekan lalu, Amirmachmud berkata: "Penilaian terhadap mereka sudah final. Tunggu pengumuman resmi minggu depan." Dan penulis berita ini tentu saja tak bisa meramal, meskipun informasi mengatakan bahwa mustahil-Lasut--yang menolak untuk menyatakan mengundurkan diri - akan dipertahankan terus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus