SETELAH dua minggu di Jakarta mengurus nasibnya--jadi digeser
atau tidak--Rabu pekan lalu Gubernur Sulawesi Utara Willy Lasut
pulang. Di bandar udara "Sam Ratulangie" Manado banyak pejabat
teras Pemda dan khalayak yang mengelu-elukannya.
Begitu turun dari pesawat, Lasut langsung menggendong cucunya.
Ia tampak gembira. Tapi sampai akhir pekan lalu masih belum
jelas apakah ia jadi ditarik atau diberi kesempatan membenahi
pekerjaannya. Bagaimana pun, pro dan kontra mengenai kedudukan
Lasut sangat terasa di Manado.
Hal itu misalnya tercermin ketika Lasut menolak dua staf
menyalaminya. Seorang kabarnya ia anggap telah "kasak-kusuk di
Jakarta dan pulang tidak melapor." Yang lain kabarnya dituduh
"membikin rapat gelap" buat menjatuhkannya.
Beberapa jam setelah itu, malamnya, ia berembug empat mata
selama 1 jam dengan Pangdam XIII/Merdeka, Brigjen Rudini --
dengan perantaraan Ketua DPRD J.A. Wuisan -- di rumah dinas
Gubernur Bumi Beringin. Apa yang dibicarakan tak diketahui.
Setidaknya banyak yang merasa lega setelah pertemuan dua tokoh
tersebut. Sebelumnya Brigjen Rudini dikutip koran setempat,
Suluh Merdeka, bahwa ia mengatakan Lasut sudah diberhentikan.
Kini W.J. Engka, redaksi Sulub Merdeka, diskors oleh PWI
setempat.
Esok paginya, setelah bertemu dengan Rudini, Gubernur
menjelaskan duduk-soalnya kepada,eluruh staf di ruang
kantornya. Dikabarkan tak kurang dari 6 nama staf yang
disebut-sebutnya dengan nada keras, termasuk ajudannya sendiri
yang telah ia pecat. Cerita itu memang belum ada pembuktiannya.
Tapi hari itu juga, melanjutkan penggeseran sebelumnya, Lasut
juga membebas-tugaskan Mayor Mesak Karmite, Kepala Direktorat
Sospol. Padahal tindakan seperti ini yang dinilai buruk oleh
pusat.
Lamban
Ketika berita penarikan kembali Lasut terdengar bulan lalu,
sumber di Depdagri mengungkapkan sebabnya. Antara lain karena
Lasut "mengacak-acak aparatnya sendiri, hingga mengganggu
ketenangan kera," kata sumber tersebut. Awal bulan lalu Lasut
memang mengadakan beberapa penggeseran.
Sejumlah pejabat teras yang ia mutasikan antara lain: PP Kepel
(Sekwilda) Wimpi Punuh (Asisten II/Bidang Pembangunan), Edu
Posumah (Ka Biro Perekonomian), AK Lapadengan (Ketua PUSKUD).
Lasut mengakui ini, dan menyatakan bahwa ia melakukannya karena
seorang pejabat tinggi di daerah "mendesak" agar ia secepatnya
mengadakan pemberslhan. Ia sebelumnya menunggu, karena katanya
ada pesan Menteri Dalam Negeri agar ia menunggu dulu selama
setahun.
Dalam soal menunggu itulah ia jadi dinilai "lamban", meskipun
ada juga yang mempertahankannya.
Suara yang boleh dikatakan pro Lasut misalnya, bisa didengar
dari kalangan DPRD Sul-Ut. Seorang anggota terkemuka misalnya
membantah tuduhan sementara pihak bahwa Lasut lamban. "Lamban
dalam hal apa? Dia cuma melanjutkan proyek yang sudah
dilaksanakan gubernur sebelumnya," katanya. Itu tidak berarti
Lasut mendapat dukungan sepenuhnya. Pendapat dari kalangan yang
dekat dengan bekas Gubernur Worang misalnya mengritiknya dengan
tajam.
"Lasut selalu menghebohkan soal pungutan cengkeh masa lalu.
Kalau mencari-cari kesalahan terus, bagaimana mau membangun?,"
kata seorang tokoh dari kalangan ini. Di matanya, sang Gubernur
lamban membangun. "Paling kurang sudah 100 km jalan ekonomi yang
rusak," kata sumber ini. Di antaranya: jalan
Manado-Tanawangko-Tumpaan Manado-Wori Amurang-Belang Lawongan.
"Kalau mau diperbaiki, rata-rata menelan biaya Rp 15 juta/km,
karena terlambat dipelihara," tambahnya. Dengan begitu, menurut
dia, pembangunan sudah surut 3 tahun ke belakang.
Sayang
Kalangan ini juga menyebut, bahwa proyek sektoral pemerintah
pusat juga terlambat ditenderkan. "Katanya menunggu droping dari
DIP. Tapi begitu DIP keluar, perkiraan anggaran sudah melonjak
hingga pemborong minta tambahan biaya. Dan proyek tertunda lagi.
Mengapa tidak pinjam dulu dari bank, misalnya, kan jaminan DIP
akan keluar," kata sang pengritik.
Dalam hal pemasaran cengkeh pun tampaknya Lasut juga
mengandalkan modal. Menghadapi panen raya tahun depan, ia
menjalin kerja sama antara PUSKUD Sul-Ut dengan PUSKUD
Ja-Teng-Ja-Tim yang mengkoordinasikan sekitar 268 pabrik rokok
kretek. Dirintis sejak Pebruari dan dimatangkan April, sayang
sekali, modal yang diharapkan itu sampai akhir Agustus lalu bcc
lum juga didapatnya.
Menurut Ketua PUSKUD Sul-Ut, DB Lengkey, modal yang dibutuhkan
tak kurang dari Rp 120 milyar. "Mulai Desember nanti setidaknya
harus sudah tersedia Rp 12 milyar untuk dibayarkan kepada petani
sebagai uang muka," kata Lengkey kepada Phill M. Sulu dari
TEMPO.
Kini masalahnya bukan saja bagaimana Lasut mampu memperoleh
modal itu. Tapi juga--dan terutama--apakah dia punya kesempatan.
Minggu Ini?
Soal kesempatan itu juga dianggiip penting oleh Wakil Ketua
Komisi II DPR dari Fraksi Karya, Warsito Puspoyo. Pekan lalu ia
berseru agar Lasut "jangan ragu-ragu menjalankan tugasnya".
Alasannya karena Pemerintah belum memberi keputusan yang pasti
mengenai kepemimpinannya.
Sebelum kembali ke Manado, Lasut sempat bertemu dengan pihak DPP
Golkar di Jalan Majapahit, Jakarta. Apakah dari pertemuan ini
Warsito mendapat bahan untuk berbicara, kalangan Golkar menolak
untuk memberi keterangan.
Yang jelas Warsito tidak sependapat bahwa penarikan Lasut karena
tenaganya dibutuhkan oleh Hankam. "Pada saat melepaskan Lasut
tentu Hankam sudah punya perkiraan, selama 5 tahun tenaganya
tidak diperlukan," ujar Warsito. "Kalau alasannya seperti itu,
nanti kalau ada calon gubernur asal ABRI, DPRD bisa ragu-ragu
memilihnya," tambahnya.
Kesan adanya kesimpang-siuran mengenai siapa yang berhak menilai
gubernur asal ABRI, sampai akhir pekan lalu masih ada. Tapi
Kepala Staf Kekaryaan Hankam Charis Suhud menyatakan, bahwa
penilaian dari pihak kekaryaan Hankam sifatnya hanya membantu
saja. "Yang menentukan tetap pemakai, sebab mereka yang lebih
tahu," kata Charis. Yang dimaksud pemakai dalam hal ini adalah
Depdagri. Sebelumnya Mendagri Amirmachmud pernah menyatakan
kepada TEMPO, "kita kan hanya pinjam saja. kalau yang punya
orang mau menarik bagaimana?"
Tapi Charis Suhud juga menambahkan bahwa Hankam sendiri sedang
menunggu keputusan Presiden. Kapan? Seusai menghadiri sidang
pleno Komisi II DPR tentang RUU Pemerintahan Desa Jum'at malam
pekan lalu, Amirmachmud berkata: "Penilaian terhadap mereka
sudah final. Tunggu pengumuman resmi minggu depan." Dan penulis
berita ini tentu saja tak bisa meramal, meskipun informasi
mengatakan bahwa mustahil-Lasut--yang menolak untuk menyatakan
mengundurkan diri - akan dipertahankan terus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini