Polisi Tidur Formula E

Legalitas pembayaran fee oleh Dinas Olahraga ini menjadi polemik. Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra, mengatakan pelunasan bujet penyelenggaraan merupakan kewajiban PT Jakpro sebagai panitia lokal penyelenggara, bukan ranah Dinas. “Apa yang menjadi dasar dari Dinas Olahraga membayar uang tersebut?” ujar Anggara.

Baca: Formula E untuk Siapa?

Dokumen perjanjian antara Formula E Operations Limited (FEO) dan PT Jakpro yang dibaca Tempo menyebutkan, perusahaan daerah itu harus mencicil fee dalam beberapa termin. Pada musim balap 2019-2020, Jakpro wajib menyetor 10 juta pound sterling saat kontrak ditandatangani. Lalu, 10 juta pound sterling berikutnya dilunasi paling lambat 15 Januari 2020.

Berkas kontrak itu sama sekali tak menyebutkan peran Dinas Olahraga. Tapi, pada 26 Februari lalu, Dinas Olahraga mentransfer lagi persekot ke panitia Formula E. Nilainya 11 juta pound sterling atau sekitar Rp 200,3 miliar untuk musim balap 2021. Ditambah dengan bank guarantee Rp 423 miliar yang dilunasi Jakpro, pemerintah DKI telah menyetor lebih dari Rp 983 miliar.

Pembayaran senilai hampir Rp 1 triliun itu dipersoalkan BPK. Berdasarkan laporan pemeriksaan, pemerintah DKI dinilai tak optimal bernegosiasi untuk memulangkan duit yang disetor ke FEO karena balapan ditunda akibat pandemi Covid-19. Jakpro cuma mampu mengembalikan jaminan bank senilai Rp 423 miliar, dan commitment fee tak bisa ditransfer balik.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan perjanjian itu bertajuk city-host agreement. Pemerintah DKI dapat menugaskan satuan perangkat kerja daerah serta perusahaan daerah. Menurut dia, pembayaran uang muka oleh Dinas Olahraga sesuai dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019 dan APBD 2020.

Audit BPK dipakai PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia untuk meyakinkan partai lain agar mendukung interpelasi. Ketua PSI DKI Jakarta Michael Sianipa mengungkapkan pihaknya berbagi tugas dengan anak buahnya untuk menggaet dukungan dari partai lain. Ia bercerita, dirinya menemui pengurus Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Demokrat.

Bertemu pengurus partai tersebut, Michael memaparkan sejumlah data mengenai Formula E. Ia menjelaskan, sejumlah tuan rumah balap mobil listrik itu tak perlu membayar commitment fee kepada penyelenggara. Selain itu, uang panjar tersebut mungkin tak bisa ditarik lagi. “Ada peluang partai lain berubah haluan merapat ke barisan kami,” Michael mengklaim.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, juga melobi koleganya dari lima fraksi lain, di luar Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional. Ia menjelaskan potensi penyimpangan dalam Formula E karena tak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah pemerintah DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono ikut mendekati petinggi Fraksi Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar. Gembong mengatakan tujuan interpelasi cuma meminta penjelasan Anies tentang pemeriksaan BPK dan penyelenggaraan Formula E. “Kami meyakinkan mereka bahwa tak ada niat untuk menggulingkan Gubernur,” ujarnya.

Seorang anggota fraksi Gerindra membenarkan ada lobi-lobi agar partainya berubah haluan. Menurut politikus ini, pelobi menyebut interpelasi tak bermaksud menjungkalkan Anies dari jabatan gubernur dan tak akan menyeret Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang juga Ketua Gerindra Jakarta.

Gerindra bersama PKS merupakan partai pengusung utama Anies saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Namun politikus Gerindra ini tak merespons ajakan itu karena khawatir interpelasi akan menjadi bola liar yang mengancam posisi kepala daerah.

Ketua Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar juga mengakui ada pendekatan dari partai pengusung interpelasi. Menurut dia, partai beringin masih menolak bergabung ke kelompok pendukung karena menunggu proses audit yang komprehensif dari BPK. “Tak masalah jika sekadar komunikasi dan silaturahmi dengan kami,” tutur Bupati Tangerang ini.

Mengantisipasi bergabungnya partai lain, fraksi pendukung interpelasi menyiapkan dua draf materi interpelasi. Draf pertama hanya diteken lima anggota Fraksi PDIP dan delapan kader PSI. Mereka menyisakan dua slot untuk anggota fraksi di luar dua partai itu. Mengacu pada Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi diusulkan minimal 15 orang dan lebih dari satu fraksi.

Skenario pertama ini hampir berhasil karena ada seorang anggota fraksi di luar dua fraksi itu yang membubuhkan tanda tangan. Namun, kata Gembong Warsono dan Gilbert Simanjuntak, politikus itu mencabut dukungannya menjelang tenggat. Berkas pertama ini akhirnya tak dipakai karena gagal menghimpun dukungan fraksi lain yang memiliki 73 kursi di DPRD.

Fraksi pendukung interpelasi kemudian memakai draf kedua. Rancangan ini memuat dukungan dari semua anggota Fraksi PDI Perjuangan dan PSI yang berjumlah 33 orang. Draf kedua diajukan secara resmi kepada Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi pada Kamis, 26 Agustus lalu.

Sehari sebelum penyerahan berkas, Gembong mengaku dilobi seorang pejabat teras pemerintah Jakarta. Ia bertemu dengan pejabat itu selama dua jam di lantai 8 gedung DPRD yang merupakan ruangan fraksi banteng. Menolak menyebutkan identitas pelobi, Gembong menyatakan pejabat tersebut meminta dia membatalkan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Gembong, pelobi beralasan interpelasi hanya akan membuat gaduh. Interpelasi juga disebut akan memanaskan hubungan antara pemerintah DKI Jakarta dan BPK. Sebab, laporan pemeriksaan auditor dipakai sebagai salah satu dasar untuk meminta keterangan kepada gubernur.

Gembong mengaku rutin berkomunikasi dengan pengurus partai di tingkat pusat ataupun daerah untuk membahas interpelasi. Ia menyebut ada perintah dari pengurus pusat untuk konsisten dan serius mengawal agenda interpelasi di DPRD DKI Jakarta. “Karena ini menyangkut persoalan rakyat,” Gembong mengklaim.

Persoalan interpelasi ikut menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan kerja bersama Gubernur DKI di Jakarta Utara, pekan keempat Agustus lalu, Presiden menanyakan persoalan tersebut. Kepada Tempo, Anies menyatakan Jokowi hanya membahas pembangunan Ibu Kota. “Beliau sangat perhatian pada pembangunan di Jakarta,” ujar Anies.

Pada hari yang sama usul interpelasi masuk ke meja pimpinan DPRD, Anies bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi penolak interpelasi di rumah dinas gubernur, Kamis malam, 26 Agustus lalu. Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengungkapkan bahwa pertemuan selama lebih dari satu jam dengan suguhan nasi liwet dalam boks itu membahas Formula E.

Menurut Basri, Anies memaparkan potensi kebangkitan ekonomi dengan penyelenggaraan balap mobil listrik itu. Basri meminta Anies lebih terbuka perihal perencanaan Formula E. “Kami bersepakat bahwa ajang ini dibidani bersama, berarti harus dijaga bersama,” katanya.

Sikap Golkar soal interpelasi merupakan hasil komunikasi dengan pengurus pusat dan daerah. Basri mengaku tiga kali bertemu dengan pengurus pusat dalam dua pekan terakhir untuk menyampaikan perkembangan interpelasi. Ia meyakinkan bahwa sikap menolak interpelasi sudah tepat. “Kami berhitung konstituen di akar rumput, jangan sampai Golkar dianggap asal menghantam,” tuturnya.

Anggota Fraksi Gerindra, Syarif, juga mengaku selalu berkoordinasi dengan pengurus pusat partai untuk membahas interpelasi. Ia bercerita, Ketua Gerindra DKI yang juga Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria, beberapa kali memberi taklimat kepada fraksi mengenai interpelasi.

Beberapa hari setelah pertemuan di rumah dinas gubernur, Riza mengumpulkan anggota Fraksi Gerindra. Menurut Syarif, Riza meminta kader tak langsung menolak jika dilobi kubu interpelasi. Ia pun meminta kader Gerindra menyampaikan gagasan soal interpelasi dengan santun. “Kami diperintahkan untuk tak menjawab ajakan mendukung interpelasi,” ucap Syarif.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan pertemuan Anies Baswedan dengan pimpinan tujuh fraksi bukan untuk menggalang dukungan. Riza, yang juga hadir dalam rapat itu, menyebut forum itu silaturahmi biasa. “Kami tidak mencampuri, tidak mengintervensi,” katanya. Riza berharap persoalan itu diselesaikan secara musyawarah antara eksekutif dan legislatif.

Kepada Tempo, Anies mengatakan biaya penyelenggaraan Formula E terdapat dalam APBD DKI Jakarta sudah ditetapkan oleh DPRD di sidang paripurna. Menurut dia, pemerintah dan DPRD harus memastikan program yang sudah disetujui dalam APBD terlaksana.

Anies menyebut balapan Formula E direncanakan berlangsung pada 2020, tapi diundur karena pandemi Covid-19. “Unik juga, program dalam APBD yang ditetapkan dalam sidang paripurna malah mau diinterpelasi oleh beberapa anggota Dewan,” ujar Anies.

ADAM PRIREZA, LANI DIANA