Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penerusnya. Salah satu poin yang menjadi perhatiannya adalah penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahfud menyampaikan ini usai menyerahkan surat mundur ke Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 1 Februari 2024. Eks Hakim Konstitusi itu akan resmi tak menjabat Menko Polhukam setelah turun Surat Keputusan Presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penyelesaian pelanggaran HAM berat, menurut Mahfud, harus terus berjalan dari sudut korban sesuai dengan Inpres. Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Itu mendapat pujian resmi dari PBB. Dalam pidato Dewan HAM PBB di Jenewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan,” kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Istana.
Dua soal lain yang menjadi catatan Mahfud adalah soal Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyebut pemerintah sudah berhasil mengumpulkan Rp 34,8 Triliun dari potensi kehilangan Rp 111 Triliun dari dari kasus ini. Pemerintah perlu menagih aset negara Rp 75,3.
Kemudian mengenai Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang Jokowi minta tunda pada Desember 2024. "Saya sudah lapor presiden dulu. Maupun hari ini ditahan dulu karena tidak bagus. Ada aturan peralihan yang seperti itu. Tapi apapun nanti terserah pada pemerintah,” kata Mahfud.
Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi di tengah persaingan Pemilu 2024. Mahfud menjadi Cawapres Ganjar Pranowo, kandidat presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar merekomendasikan Mahfud mundur supaya tidak ada konflik kepentingan.
Belakangan hubungan Presiden dan PDIP, partai utama pendukung pemerintah, disebut retak. Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Dalam keterangan pers pada Kamis, Mahfud mengatakan tidak membicarakan soal manuver menteri pendukung Prabowo-Gibran dengan Jokowi. Eks Hakim Konstitusi itu mengatakan pertemuan Jokowi berlangsung tanpa ada ketegangan dan penuh kekeluargaan membahas mengenai tugasnya.
"Kami bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan," kata Mahfud.
Foto 
