Manuver PPP Bertahan di DPR

KEGETIRAN menyelimuti rumah pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024. Sore itu, sejumlah elite PPP yang datang tak bisa menutupi kekecewaan karena partai mereka gagal menempatkan wakil di Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

“Ada kekecewaan dan kegelisahan, kenapa PPP tidak lolos,” ujar Muhamad Mardiono kepada Tempo, sepekan setelah pertemuan. Rapat itu digelar saat Komisi Pemilihan Umum memfinalkan rekapitulasi suara nasional. Malam harinya, KPU mengumumkan perolehan suara PPP hanya 5.897.777 atau setara dengan 3,87 persen suara nasional.

Kegagalan PPP melewati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen menjadi sejarah pertama untuk partai yang berdiri pada 5 Januari 1973 itu. Pada 2019, PPP mendapat 4,52 persen suara dan 19 kursi DPR, posisi terbuncit di antara sepuluh partai yang lolos ke Senayan. Seandainya lolos, PPP diperkirakan mendapat 12 kursi DPR.

Pertemuan di rumah Mardiono dihadiri antara lain oleh Sekretaris Jenderal PPP Muhamad Arwani Thomafi; Ketua Fraksi PPP di DPR, Amir Uskara; dan Sekretaris Fraksi Achmad Baidowi. Jika perolehan suara PPP mencapai 4 persen, ketiganya bakal kembali dilantik sebagai anggota Dewan.

Achmad Baidowi, yang mendapat 359.189 suara, salah satu yang terbesar di antara semua calon legislator, bercerita bahwa elite PPP berdiskusi soal skenario yang akan ditempuh agar partai mereka tak terusir dari gedung DPR, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. “Pak Mardiono berpesan agar kami terus berikhtiar dan berjuang,” katanya pada Rabu, 27 Maret 2024.

Gugatan ke MK diajukan karena pengurus PPP meyakini perolehan suara mereka hilang di berbagai daerah. Data rekapitulasi internal PPP—dihimpun dari formulir C1 hasil pencoblosan di semua tempat pemungutan suara—menunjukkan partai itu melampaui ambang batas parlemen, yaitu 4,02-4,2 persen. “Ini bukan bocor halus, tapi bocor besar,” ujar Mardiono.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mencontohkan, PPP mendapat 8 juta suara di tingkat kabupaten/kota dan 800 kursi dewan perwakilan rakyat daerah. Sedangkan untuk DPRD provinsi, PPP mendulang 6,5 juta suara. Di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, meski wakil bupatinya kader PPP, partai itu gagal mendapatkan suara sama sekali untuk DPR.

PPP pun melacak lebih jauh perubahan perolehan suara di setiap daerah pemilihan. Achmad Baidowi menyatakan perubahan itu terjadi secara masif di lebih dari 30 daerah pemilihan. “Kalau dijumlah, lebih dari 200 ribu suara hilang,” ucapnya. Pun kebocoran itu ditengarai terjadi ketika rekapitulasi suara berlangsung di KPU pusat.

Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PPP Jakarta, Mei 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Partai Ka’bah membutuhkan sekitar 190 ribu suara tambahan agar bisa melewati ambang batas parlemen. Pada Sabtu, 23 Maret 2024, PPP mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menunjukkan data perubahan perolehan suara PPP di setidaknya 24 provinsi. Di antaranya Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua Tengah.

Tak hanya menggugat ke MK, elite PPP bermanuver mendekati petinggi partai lain. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, misalnya, mengaku bertemu dengan Achmad Baidowi pada Sabtu pagi, 23 Maret 2024. Dalam pertemuan itu, Baidowi meminta PDI Perjuangan membantu PPP supaya lolos ambang batas parlemen.



Narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, pengurus PPP meminta PDIP berkenan melimpahkan sebagian perolehan suara. Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Achmad Baidowi mengaku bertemu dengan Hasto, tapi menampik kabar soal permintaan bantuan suara. “Kami saling sinkronisasi data saja,” ujarnya.

PDI Perjuangan dan PPP sama-sama mengusung calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Namun PPP disebut-sebut tak mendapat efek ekor jas atau coattail effect dari pencalonan Ganjar-Mahfud. Sedangkan jumlah perolehan suara PDIP turun dari 19,33 persen pada 2019 menjadi 16,72 persen.

Adapun Hasto mengklaim partainya sudah membantu PPP sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Setelah pencoblosan, Hasto mengajak pengurus PPP memantau penghitungan suara di pusat data partai PDIP. Ia menyatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan pengurus partai membantu PPP.

Hasto mengklaim partainya punya kedekatan dengan PPP. Pada era Orde Baru, kedua partai sama-sama sering melawan Presiden Soeharto. Hubungan Megawati dengan tokoh senior PPP, Maimoen Zubair—berpulang pada 2019—pun cukup dekat. “PDI Perjuangan tak ingin PPP dihilangkan dari sejarah Republik,” tutur Hasto, Senin, 25 Maret 2024.

Masalahnya, PDIP menjadi partai yang paling diuntungkan dengan lenyapnya PPP dari parlemen. Tiga politikus PPP bercerita, partai banteng diperkirakan mendapat limpahan lima kursi DPR karena PPP tak diikutsertakan dalam pembagian kursi DPR. Kursi PDIP di Senayan bertambah dari 110 jadi 115.

Begitu pun partai lain akan diuntungkan jika PPP tak lolos. Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh, misalnya, akan mendapat dua kursi tambahan, sama dengan Partai Golkar. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat masing-masing mendapat satu kursi ekstra.

Narasumber yang sama bercerita, elite PPP juga mengharap bantuan Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini digadang-gadang bisa membantu PPP karena ingin menambah kekuatan koalisi pemerintah di DPR pada 2024-2029. Saat ini koalisi pendukung Prabowo belum menjadi mayoritas di DPR periode mendatang.

PPP pun disebut sudah ditawari bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dengan iming-iming satu kursi menteri. Syaratnya, PPP harus menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024. Belakangan, PPP ogah-ogahan menyuarakan hak anggota Dewan untuk melakukan penyelidikan itu.

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, tak membantah ataupun membenarkan informasi tersebut. Namun ia menampik jika bantuan itu disebut berupa permintaan tambahan suara dari partai lain. Sebab, keputusan soal perubahan suara ataupun pemungutan suara ulang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mardiono mengaku telah menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan berkomunikasi via telepon dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengenai nasib PPP. Menurut Mardiono, Airlangga dan Zulkifli menyatakan akan membantu PPP untuk lolos ambang batas parlemen. “Orang bantu PPP itu karena histori panjang,” katanya.



Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menampik jika partainya disebut membantu PPP dengan mengalihkan perolehan suara. “Kami tak akan melakukan itu karena akan menurunkan suara nasional Gerindra,” ucapnya pada Kamis, 28 Maret 2024. Pada Pemilu 2024, Partai Gerindra memperoleh 13,22 persen suara nasional atau merupakan partai ketiga terbesar.

Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan tak merespons permintaan konfirmasi dari Tempo. Namun politikus Golkar, Dito Ariotedjo, mengaku pernah mendengar informasi soal upaya menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan. “Ada permintaan agar Golkar menyelamatkan PPP,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga ini.