Membangun jembatan Jakarta-Canberra

BEGITU tiba di lapangan terbang Halim Perdanakusuma Rabu sore pekan lalu, Menteri Luar Negeri Australia Bill Hayden langsung membuka kartu. Ia mengakui adanya perbedaan politik antara pemerintahnya dengan Indonesia, khususnya mengenai soal Timor Timur. Namun, "saya akan mencoba membangun semacam jembatan yang melintasi perbedaan-perbedaan yang ada," ujarnya pada pers yang menyambutnya. Jembatan itu tampaknya memang diperlukan. Bill Hayden, 50 tahun, berasal dari Partai Buruh yang sebulan lalu memenangkan pemilu, dan berkuasa menggantikan pemerintahan koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional Country di bawah PM Malcolm Fraser. Sewaktu beroposisi, Partai Buruh yang diketuai oleh Hayden dalam kampanye pemilu tahun lalu pernah mengeluarkan resolusi untuk menentang penggabungan Timor Timur ke dalam RI. Tapi kini, suara yang dibawakan oleh Menlu Hayden terdengar lembut. Sikap keras begitu tentu saja tak akan dipertahankan oleh partai yang berkuasa sekarang. Namun suara Partai Buruh yang terdengar galak tadi, yang datang dari tiap-tiap negara bagian di Australia, tak dengan sendirinya mewakili suara fraksi Partai Buruh di parlemen Australia. "Suara partai di parlemen bisa saja berbeda dengan yang di luar," kata seorang anggota delegasi Hayden kepada TEMPO. Dalam tiga hari kunjungannya, Hayden mencoba membangun jembatan itu lewat perundingannya dengan para pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden Soeharto dan Menlu Mochtar Kusumaatmadja. Di Jakarta ia juga menandatangani perjanjian pembentukan suatu Pusat Bahasa Australia, serta sempat makan siang dan bertukar pikiran bersama sejumlah pemuka Indonesia di gedung CSIS. Hasilnya: "Jelas bahwa lebih banyak dialog diperlukan, namun telah tercapai kemajuan yang berarti," katanya dalam suatu jumpa pers. Kemajuan apa? Hayden menyebut sederet masalah, antara lain penyatuan kembali sejumlah keluarga pengungsi Timor Timur yang bermukim di Australia, kehadiran wartawan dan perwakilan media massa Australia di Jakarta serta undangan kepada delegasi parlemen Australia untuk mengunjungi Indonesia. Buat pihak Indonesia, kemaJuan yang paling jelas tampaknya pada sikap "baru" pemerintah Partai Buruh Australia mengenai masalah Timor Timur. Dalam pernyataan tertulis yang dibagikan sebelum Jumpa persnya, Hayden menyatakan pemerintahnya "mencatat", Indonesia telah memasukkan Timor Timur ke dalam Republik Indonesia, namun prihatin bahwa tindak penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan internasional belum terjadi di wilayah tersebut. Dalam basa-basi diplomatik, sikap "mencatat" dianggap suatu langkah maju dibanding sikap "menentang keras". Namun Hayden menolak mengungkap sikap apa yang akan diambil Australia dalam perdebatan mengenai masalah Timor Timur di Sidang Umum PBB Oktober mendatang. "Keputusan mengenai hal itu baru akan diambil jika waktunya telah mendekat," tegasnya berkali-kali dalam jumpa pers. Karena telah ada kesepakatan bahwa mengenai substansi pembicaraan Menlu Haydenlah yang memberi perjelasan, dari pihak Indonesia tidak ada keterangan resmi mengenai hasil kunjungan Hayden. Presiden Soeharto dan Menlu Mochtar kepada Hayden kabarnya menyatakan menghargai sekali kunjungan yang dilakukan begitu cepat setelah pemerintahan Partai Buruh terbentuk. Kunjungan ini memang yang pertama dilakukan Hayden ke luar negeri dalam masa jabatannya. Tampaknya kali ini pemerintah Indonesia lebih bersikap pasif. Pada pers Menlu Mochtar cuma mengatakan "Mudah-mudahan hasil kunjungan ini memuaskan Menteri Hayden dan bisa membantu memelihara perdamaian Indonesia dan Australia yang selama ini cukup baik". Buat pemerintah yang berkuasa di Australia, hubungan yang baik dengan Indonesia agaknya memang dianggap sangat penting. Setelah penggabungan Timor Timur ke RI pada 1976 hubungan kedua negara memang kurang mesra. Sejak 1978 PM Malcolm Fraser berusaha meredakan ketegangan ini, namun pendapat umum Australia - juga beberapa media massanya tampaknya masih merasa was-was terhadap Indonesia. Itu tampak pada hasil pengumpulan pendapat umum yang dilakukan Morgan Gallup pada 1982: Indonesia dianggap negara yang paling mengancam keamanan Australia setelah Uni Soviet (TEMPO, 9 April). Kini setelah berkuasa Partai Buruh tampaknya menganggap perlu untuk lebih bersikap realistis. Australia, kata Menlu Hayden dalam jumpa pers pekan lalu, perlu melihat pada wilayah di mana ia berada, yakni di Asia Selatan dan Tenggara. "Jalan sejarah kita akan ditentukan oleh jalan peristiwa di kawasan ini. Jika kita gagal melibatkan diri dalam pembangunan wilayah ini, maka kita membiarkan sejarah meninggalkan kita. Dalam kaitan inilah arti penting Indonesia buat Australia," katanya. Dalam kunjungannya ini Hayden memang telah mencapai beberapa kemajuan. Antara lain: pemerintah Indonesia telah menyetujui pembukaan perwakilan kantor berita Australian Assoaated Press di Jakarta. Sejak awal 1981 tidak ada lagi koresponden Australia yang menetap di Jakarta. Menlu Mochtar juga telah memberi jaminan penyatuan keluarga pengungsi Timor Timur, sekitar 20 sampai 30 orang tiap bulan. Ketua DPR juga telah mengundang suatu delegasi parlemen Australia untuk mengunjungi Indonesia. Sedang kunjungan PM Australia Bob Hawke diputuskan untuk dipercepat menjadi Juni mendatang. Lewat serangkaian dialog, Hayden telah mencoba membangun jembatan dalam kunjungan tiga harinya. Namun yang dibangunnya baru jembatan antara pemerintah kedua negara. Jembatan pengertian antara kedua bangsa, tampaknya masih butuh waktu.