Menjelang pelantikan 1 oktober

TIAP calon angota DPR kini bisa bilang alhamdulillah. Ini bukan lantaran kemelut sekitar pencalonan sudah tuntas. Atau karena hari pelantikannya 1 Oktober nanti telah di ambang pintu. Yang penting, Surat Keputusan pengangkatan yang diteken Presiden 14 September lalu sudah di tangan. Untuk upacara pelantikan, Lembaga Pemilihan Umum Indonesia (LPU) telah memanggilnya lewat televisi atau surat. Beberapa hotel terkemuka seperti Sahid Jaya, Kartika Chandra telah dipersiapkan untuk menampung anggota DPR/MPR yang tidak punya rumah di Jakarta. Sebanyak 920 anggota MPR--separuhnya anggota DPR -- diharuskan sudah berada di Jakarta tiga hari menjelang pelantikan. Bagi 94 anggota terpilih dari PPP dan 24 orang dari PDI sekarang nampaknya tidak lagi ada guncangan. Berbagai masalah yang diduga akan mengganjal telah berhasil disisihkan, ketika mereka menyusun daftar calon sementara (DCS) dan datar calon tetap (DCT) sebelum pemilu. Jumlah anggota terpilih diambil berdasarkan nomor urut dalam DCT sesuai dengan jumlah suara yang diraihnya di tiap-tiap provinsi. Cuma kalau ada calon yang tidak bisa memenuhi panggilan untuk menjadi anggota dewan, ranking di bawahnya meningkat satu angka. Misalnya PPP Ja-Tim. Setelah H. Abdullah Siddiq, calon nomor 1, meninggal dunia beberapa minggu lalu, otomatis H.M. Zainuddin Bisrie yang menempati urutan 22 bisa naik ranking dan terpilih. Namun yang terjadi di Golkar agak lain. Siapa saja yang disuruh menduduki 246 kursi yang dimenangkan, kabarnya masih harus diperdebatkan panjang. Maklum: setelah kemenangan, beberapa unsur yang mendukungnya cenderung masing-masing menganggap diri paling besar andilnya. Di Golkar terdapat tiga kelompok: Korps Pegawai Negeri (korpri), Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) dalam kelompok "cikal bakal" yang terdiri dari politisi sipil dan generasi muda. Antara ketiganya terdapat persaingan. Untung ekornya segera dikontrol dewan pembina. Sebuah tim koordinasi, terdiri dari unsur Korpri, Pepabri dan eks Kino (Kelompok Induk Organisasi) Golkar dibentuk. Mereka ditugaskan menyusun daftar calon yang kemudian disodorkan kepada Presiden. Dari daftar anggota F-KP untuk 1982-1987, jumlah terbesar diduduki Korpri dan Pepabri, Jumlahnya hampir 70%--termasuk pensiunan pegawai negeri tentunya. Suara yang kecewa tentu ada. "DenKan komposisi semacam ini, bisa diduga sifat birokratis akan semakin menonjol di F-KP nanti," kata seorang tokoh muda Golkar di DPR. Yang menarik dari daftar anggota DPR yang akan dilantik itu ialah semakin banyak lagi purnawirawan ABRI yang menggabungkan diri ke Golkar menandakan intimnya--atau manunggalnya--kedua kekuatan sosial politik ini. Misalnya Daryatmo, Kartidjo dan Mardanus. Sementara itu kelompok Korpri juga menampilkan tokoh beken seperti Achmad Adnawidjaja, bekas Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) mewakili Ja-Bar dan bekas Dirjen Pembangunan Desa (Bangdes) Oemar Said. Sebaliknya Golkar juga mencoret nama-nama tokoh yang selama ini menjadi pimpinan di DPR. Misalnya Soegiharto (Ketua F-KP dan Wakil Ketua DPP Golkar) yang lantang suaranya dan Wakil Ketua DPR Mashuri yang tak banyak lagi keluar bicaranya. Dari kubu F-ABRI juga muncul nama-nama "besar" seperti Mendagri Amirmachmud dan Letjen Kharis Suhud. Beberapa koran mulai ramai menceritakan, bahwa kehadiran Amirmachmud di DPR ada hubungannya dengankursi ketua. "Saya sudah capek di Depdagri selama empat belas tahun. Saya ingin istirhat di DPR," kata Amirmachmud seperti ditirukan seorang anggota DPR dalam acara perpisahan dengan Komisi 11 tempo hari. Di kalangan anggota DPR, Arnirmachmud memang disebut-sebut sebagai calon pasti untuk menduduki kursi yang selama ini dipegang Daryatmo. Bahkan mereka juga meramalkan beberapa narna yang bakal menduduki jabatan wakil ketua. Misalnya, dari PPP ialah Chalid Mawardi dan Imam Sofwan, sementara Golkar akan menampilkan Amir Moertono atau David Napitupulu. PDI masih mempertahankan Hardjantho. Calon dari F-ABRI: Kharis Suhud. Walau pimpinan itu masih "dalam ramalan ", beberapa anggota DPR sudah menyebutkan harapan. "Pimpinan DPR untuk periode mendatang, seharusnya memang lebih banyak membuka pintu bagi rakyat yang rnengadukan nasibnya," kata Hardjantho. "Dan kami tetap memperjuangkan keterbukaan itu." Selamat bekerja.