Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nusa

Tanggapi Seruan Agar Megawati Mundur, Puan Maharani: Jangan Berandai-andai

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan bahwa masing-masing partai punya mekanisme internal sendiri.

10 Januari 2025 | 21.15 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024. Tempo/Annisa Febiola

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, pergantian ketua umum dan sekretaris jenderal biasa terjadi saat kongres partai politik mana pun. Puan menegaskan bahwa masing-masing partai punya mekanisme internal sendiri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Puan menjawab ini ketika ditanya wartawan mengenai isu pergantian ketum dan sekjen partai di PDIP. Saat ditanya wartawan usai acara Hari Ulang Tahun atau HUT partai ke-52, putri Megawati Soekarnoputri ini hanya bisa memastikan kongres PDIP akan digelar April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya," kata Puan saat memberikan pernyataan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Puan tidak mau berspekulasi lebih jauh mengenai pergantian ketua umum dan sekjen di PDIP. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini juga enggan mengomentari permintaan seruan mundur terhadap Megawati.

"Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi, nanti kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa," kata Puan.

Diberitakan sebelumnya, eks kader PDIP Effendi Simbolon menyerukan Megawati mundur dari kursi ketua umum. Dirinya ditanya terkait kasus yang menimpa Hasto sebagai tersangka. Dia menyatakan bahwa Megawati juga bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto.

Effendi beralasan, kasus tersebut merupakan petaka besar bagi PDIP karena Hasto memegang peran sentral di partai. "Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu, 8 Januari 2025.

Megawati sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa ada yang ingin menggesernya dari posisi ketua umum. Dia juga pernah menyinggung pihak yang ingin mengawut-awut partai menjelang Kongres partai pada 2025.

“Katanya minta saya Ketua Umum lagi, Ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh. Tapi terus ada yang kepingin (jadi ketum PDIP), ha-ha, gile,” kata Megawati saat pidato di HUT PDIP siang tadi.

Adapun Hasto menjadi tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Sekjen PDIP ini juga dijerat kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice seputar penanganan perkara ini.

Kubu Hasto menepis segala tuduhan terhadapnya. Sejumlah elite PDIP beberapa kali menyuarakan ada upaya politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto oleh KPK.

Daniel Ahmad Fajri

Daniel Ahmad Fajri

Lulus dari Universitas Gunadarma jurusan Sastra Inggris pada 2019. Bergabung dengan Tempo pada 2021. Kini reporter di kanal Nasional untuk meliput politik dan kebijakan pemerintah. Bertugas di Istana Kepresidenan 2023-2024. Meminati isu hubungan internasional, gaya hidup, dan musik.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus