Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong program Makan Bergizi Gratis besutan Presiden Prabowo Subianto juga menyasar kepada orang sakit. Program tersebut sudah mulai dijalankan di berbagai daerah Indonesia pada hari Senin, 6 Januari 2025. "Mereka kan membuat makanan untuk yang sehat. Kami butuhnya untuk yang sakit, kurang gizi," kata dia saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi mengatakan kementeriannya berperan dalam program ini dengan menetapkan standar gizi, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Standar gizi tersebut difokuskan pada siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi sehat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh karena itu, ia mengatakan sedang mencoba menjalin kerja sama kembali dengan BGN untuk menetapkan standar gizi khusus bagi orang yang sedang sakit. Kelompok yang dimaksud meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang mengalami kekurangan gizi.
"Apakah bisa juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, kalau bisa makanannya juga, standarnya (gizi) dibuat oleh mereka (BGN)," ucap dia.
Pemerintah sudah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat.
Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025. “Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” kata Hasan Nasbi dikutip dalam keterangan resmi, Ahad, 5 Januari 2025.
Hasan mengatakan, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Foto 
