Momen

Sumber: Pdat

KPK Tahan Orang Dekat Akil

Muhtar Ependy akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin dua pekan lalu. Komisi antirasuah menduga orang dekat bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu menghalangi proses penyidikan dan persidangan serta memberikan keterangan palsu dalam perkara korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil. "Muhtar Ependy langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, selama 20 hari pertama," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P.

Muhtar mengaku siap menempuh proses hukum. "Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan taat terhadap KPK," ujarnya. Dalam surat dakwaan terhadap Akil, Muhtar disebut sebagai perantara suap kasus sengketa pemilihan kepala daerah. Muhtar menjadi tersangka sejak 18 Juli lalu. Dia mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dengan alasan ia dalam keadaan tertekan ketika memberikan keterangan kepada penyidik KPK.

Muhtar dijerat Pasal 21 dan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun bui dan denda maksimal Rp 600 juta. Pengacara Muhtar, Yunus Wermasaubun, mengatakan kliennya belum tentu bersalah. "Akan di-cross-check dengan pihak kami dan pihak KPK apakah bukti-bukti yang dikumpulkan itu telah memenuhi syarat pasal yang disangkakan terhadap Muhtar Ependy," katanya.

Bara di Hutan Riau

Hutan di Provinsi Riau kembali terbakar. Dari hasil pantauan Satelit Tera dan Aqua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, titik panas bermunculan di sejumlah wilayah Riau. Dari 570 titik panas di Pulau Sumatera, 417 di antaranya berada di wilayah Riau. "Kebakaran lahan masih terus terjadi, terutama di Rokan Hilir," kata Kepala Bidang Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, Senin dua pekan lalu.

Dari 12 kabupaten/kota di Riau, hanya Kota Pekanbaru yang bebas dari kebakaran hutan. Kabut asap menyelimuti dua wilayah kabupaten, yang menyebabkan jarak pandang semakin pendek. Di Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, jarak pandang menurun hingga empat kilometer, sedangkan di Kabupaten Pelalawan lima kilometer. Sutopo mengatakan pemerintah daerah Riau belum optimal mengendalikan pembakaran hutan dan lahan. "Jika tidak segera diantisipasi, hotspot dapat terus meningkat."

Gubernur Riau Annas Maamun membantah tudingan itu. "Kami serius. Tidak mungkin juga petugas harus berjaga 24 jam di hutan," ujarnya di Pekanbaru.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Riau Said Saqlul, wilayah Riau berstatus siaga darurat asap hingga November 2014. Pemadaman api lewat darat dan udara terus dilakukan. Cuaca panas disertai angin kencang, kata dia, masih berpotensi meningkatkan jumlah titik api.

PDI Perjuangan Gugat UU MD3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pekan lalu. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mengatakan terdapat "pengkhianatan konstitusi" dalam undang-undang yang telah direvisi dan disahkan pada 8 Juli lalu itu.

Trimedya mengatakan salah satu yang disoroti PDIP adalah pasal 84, yang menyatakan Ketua DPR beserta wakilnya harus berasal dari usul fraksi dan dipilih secara musyawarah. Sebelum aturan itu direvisi, partai pemenang pemilihan umumlah yang berhak atas kursi Ketua DPR. "PDI Perjuangan, yang kebetulan diberi amanah oleh rakyat, merasa dizalimi," kata Trimedya di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis pekan lalu. Ia datang bersama kuasa hukum PDIP, Andi Asrun.

Andi Asrun berharap MK membatalkan undang-undang itu atau minimal mengembalikan pasal-pasal yang menyatakan Ketua DPR berasal dari partai pemenang pemilu. "Ini alternatif yang paling halus, tapi kami minta UU ini dibatalkan," ujarnya. Ia mengatakan, sebagai konsekuensi negara demokrasi, partai pemenang pemilihan umum harus menjadi pemimpin di parlemen.