Politik Balas Budi Kabinet Prabowo

Sesuai dengan catatan Tempo, kader Partai Golkar terlihat paling banyak mendatangi kediaman Prabowo, lalu disusul anggota Partai Gerindra. Kader Golkar tersebut antara lain Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Wihaji, Dito Ariotedjo, Nusron Wahid, Maman Abdurrahman, dan Meutya Hafid. Sedangkan kader Gerindra yang datang di antaranya Prasetyo Hadi, Sugiono, Fadli Zon, Maruarar Sirait, Rachmat Pambudy, dan Supratman Andi Agtas.

Gerindra bersama Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat merupakan pendukung utama Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden. PAN dan Demokrat disebut-sebut mendapat masing-masing 4-5 jatah menteri dalam kabinet Prabowo. Namun di antara mereka ada yang mengusulkan nama di luar kader partai sebagai kandidat menteri.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, 14 Oktober 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Separuh dari 49 nama tersebut juga menjadi anggota kabinet pemerintahan Joko Widodo saat ini. Misalnya Tito Karnavian, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni, Agus Gumiwang, Pratikno, Sugiono, Saifullah Yusuf, Sakti Wahyu Trenggono, Andi Amran Sulaiman, Erick Thohir, Dito Ariotedjo, Budi Gunadi Sadikin, Airlangga, Sri Mulyani, Supratman, Rosan Roeslani, dan M. Herindra.

Sebagian dari kalangan profesional yang dipanggil juga disebut-sebut masuk daftar calon anggota kabinet Prabowo atas usulan partai atau akan menempati jatah partai. Partai Keadilan Sejahtera, misalnya, memilih tidak mengajukan kader sebagai calon menteri, tapi mengusulkan guru besar Institut Teknologi Bandung, Yassierli.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri membenarkannya. "Ya, Yassierli," kata Mabruri saat dimintai konfirmasi mengenai tidak adanya kader PKS dalam daftar calon menteri Prabowo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Mabruri mengatakan pertimbangan PKS mengajukan calon menteri dari kalangan profesional adalah potensi kinerjanya yang baik.

Seorang pengurus Partai Gerindra mengatakan komposisi kabinet Prabowo akan terdiri atas 48 kementerian. Namun jumlahnya masih berpeluang membengkak menjadi 50 kementerian. Ia juga menyebutkan masih ada beberapa nama yang disebut-sebut bakal mengisi posisi menteri di kabinet pemerintahan mendatang, tapi mereka belum mendatangi kediaman Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024.

Sebelum pemanggilan itu, tim kecil Prabowo yang dipimpin Sjafrie Sjamsoeddin pernah memanggil sejumlah bakal calon menteri yang akan masuk kabinet. Mereka lantas diberi pembekalan singkat. “Pembekalannya dilakukan secara tertutup,” kata politikus Gerindra ini.

Tiga hari sebelum pemanggilan tersebut, Prabowo mengatakan proses uji kelayakan calon menteri di kabinetnya memang sudah lama berjalan. “Sebenarnya prosesnya sudah berjalan lama. Pimpinan partai koalisi mengajukan nama-nama yang akan kami pelajari,” kata Prabowo kepada awak media di Kertanegara IV, Jumat, 11 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Di samping calon menteri, separuh calon wakil menteri dalam kabinet Prabowo juga berasal dari partai, terafiliasi dengan partai, serta anggota tim pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden. Prabowo juga memanggil calon wakil menteri di kabinetnya ke Kertanegara IV pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Tercatat ada 59 nama yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya kemarin. Namun tidak semua nama itu akan menjabat wakil menteri. Beberapa dari mereka akan mengisi jabatan badan atau lembaga negara di pemerintahan Prabowo. Tempo mendapat informasi bahwa akan ada 58 wakil menteri dalam kabinet Prabowo. Beberapa kementerian akan diisi dua wakil menteri.

Sederet nama calon wakil menteri yang berasal dari partai antara lain Anis Matta, Bima Arya, Christina Aryani, Viva Yoga Mauladi, Isyana Bagoes Oka, Angga Raka Prabowo, Fahri Hamzah, Muhammad Syafi'i, Ossy Dermawan, Giring Ganesha, Afriansyah Noor, Diaz Hendropriyono, Agus Jabo Priyono, Dahnil Anzar Simanjuntak, Faisol Riza, Ahmad Riza Patria, Dyah Roro Esti, Mardiono, Ahmad Ridha Sabana, Lodewijk F. Paulus, Thomas Djiwandono, dan Irfan Yusuf.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan partainya mendapat tiga jatah wakil menteri dalam kabinet Prabowo. Jatah itu diisi oleh Viva; mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya; dan Zita Anjani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta sekaligus putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Viva akan menjadi wakil menteri transmigrasi. "Saya mendapat tugas membantu beliau menjadi wakil menteri transmigrasi," kata Viva. Selanjutnya, Bima akan menjadi wakil menteri yang membidangi urusan politik dan pemerintahan.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim mayoritas calon menteri dan wakil menteri itu berasal dari kalangan profesional. "Banyak dari kalangan profesional. Jadi memang usulan dari partai, baik menteri, wakil menteri, maupun kepala badan, lebih banyak dari kalangan profesional," ujar Dasco di kediaman Prabowo, Selasa, 25 Oktober 2024.

Dasco mengatakan daftar nama calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo masih dinamis. Ia menyebutkan masih ada dinamika yang membuat daftar nama-nama itu mungkin bertambah, paling tidak sampai satu hari sebelum pelantikan Prabowo-Gibran. Adapun pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 dijadwalkan pada 20 Oktober mendatang.

Seorang pengurus Gerindra mengatakan kabinet Prabowo menyisakan tiga posisi menteri buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jika bergabung ke pemerintahan Prabowo. Sinyal PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo ditandai dengan agenda pertemuan Ketua Umum Gerindra itu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan keduanya direncanakan digelar pada pekan ini.

Saat dimintai konfirmasi soal ini, Dasco justru menjelaskan hal berbeda. “Ada beberapa hal yang nanti kami sampaikan kepada media. Nama-nama yang diundang masih dalam pertimbangan yang akan disampaikan pada waktunya,” kata Wakil Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan membentuk kabinet zaken. “Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya,” ujarnya pada 10 September 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon setelah menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, 14 Oktober 2024. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Bahaya Dominasi Partai Politik di Kabinet

Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menganggap kabinet Prabowo mendatang bukanlah kabinet zaken atau kabinet pemerintahan yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu. Herdiansyah menilai wajah kabinet Prabowo justru akan didominasi kader partai, orang-orang yang terafiliasi dengan partai, dan anggota tim pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden.

“Diskursus adanya kabinet zaken di pemerintahan Prabowo omong kosong,” ucapnya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurut Herdiansyah, komposisi anggota kabinet yang mayoritas berasal dari partai berbahaya bagi pemerintahan ke depan. Sebab, pemerintahan mendatang berpeluang dikendalikan syahwat politik, bukan akal sehat. Selain itu, kata dia, pemerintahan akan cenderung mengarah pada kepentingan politik, bukan kepentingan mengelola pemerintahan untuk mengatasi berbagai persoalan.

“Fokusnya adalah kepentingan golongan, bukan membangun bangsa ini,” tuturnya.

Herdiansyah berpendapat, komposisi kabinet seharusnya diisi orang-orang profesional di bidangnya. Setiap menteri semestinya memiliki kapasitas di posisinya sehingga bisa berfokus membuat kebijakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. 

Herdiansyah juga menanggapi dalih partai bahwa mereka menyodorkan kadernya yang profesional. Ia menilai dalih tersebut keliru. Sebab, sikap profesional seharusnya terlepas dari kepentingan politik. Sedangkan kader partai yang menjadi menteri juga bakal bekerja untuk kepentingan partainya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro sudah menduga bahwa sejak awal anggota kabinet Prabowo akan banyak berasal dari partai dan tim pendukungnya dibanding dari kalangan profesional. Sebab, koalisi pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden terdiri atas banyak partai. Partai pendukung pemerintahan Prabowo juga bertambah setelah sejumlah partai rivalnya dalam pemilihan presiden bergabung. 

“Presiden harus berkompromi sehingga partai pengusung punya otoritas menentukan kader di kabinet,” kata Agung.

Menurut dia, menteri yang berasal dari partai sarat konflik kepentingan. Mereka tidak akan fokus bekerja karena harus memikirkan arahan presiden, kepentingan partai, serta kepentingan publik.

“Ketiga perspektif ini sulit diseimbangkan. Karena itu, aturan dilarang rangkap jabatan seperti aturan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya harus diterapkan,” ujarnya.

Agung mencontohkan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menilai kabinet Jokowi terlalu mengikuti irama partai. Akibatnya, kinerja kabinet Jokowi, terutama dalam mengatasi masalah ekonomi, terpengaruh. “Dalam kinerja ekonomi, ada catatan minor, kelas menengah turun, deflasi, dan nilai tukar fluktuatif ekstrem menjadi sorotan,” ucapnya.

Bahaya lainnya, kata Agung, menteri yang berasal dari partai mudah tersandung kasus korupsi. Ia mencontohkan sederet menteri di kabinet pemerintahan Jokowi, Megawati Soekarnoputri, ataupun Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan rekrutmen menteri semestinya mempertimbangkan tiga syarat, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, dan kooperatif. Arif berpendapat, komposisi kabinet yang didominasi kader partai tidak menjadi masalah asalkan memenuhi ketiga syarat tersebut. Namun dia mencermati daftar calon menteri dalam kabinet Prabowo cenderung hanya memiliki akseptabilitas. Ia ragu akan kapabilitas mereka berdasarkan rekam jejak masing-masing.

Arif berpendapat, jika aspek akseptabilitas lebih tinggi dibanding kapabilitas, hal itu menunjukkan komposisi kabinet tersebut sarat politik balas budi. “Politik balas budi akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan,” tuturnya.

Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, mengatakan kabinet Prabowo yang banyak diisi kader partai merupakan konsekuensi pertarungan pemilihan presiden 2024. Kemenangan atas pertarungan politik itu pasti menjanjikan sesuatu kepada partai pendukung. 

“Ini kompensasi politik yang pada umumnya terjadi di negara demokrasi,” katanya.

Firman berpendapat, dukungan kuat dari partai merupakan modal dasar untuk pemerintahan ke depan. Tapi partai pendukung tersebut mesti menerapkan kaidah profesional dalam menjalankan tugas. “Kaidah profesional tetap dijalankan, tidak berhenti pada kompensasi politik,” ujarnya.

Firman juga menyarankan pemerintahan mendatang menyisakan ruang oposisi untuk membangun checks and balances. “Bila semua partai bergabung ke pemerintah, bisa terjadi politik kartel. Demokrasi ke depan bisa mundur,” ucapnya.