Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor diberhentikan dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang atau Sekjen PBB. Feri, sapaan akrab Afriansyah mengaku mengetahui informasi tersebut saat tengah mengikuti Konferensi Perburuhan Internasional pada 12 Juni lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah di Indonesia saya akan berdiskusi dengan kawan-kawan PBB lain untuk mengambil sikap ke depan. Apakah langkah hukum, semua dipertimbangkan untuk kebaikan saya dan PBB," kata Feri saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah tersebut bakal diambil Feri lantaran dirasa terdapat kejanggalan dalam proses pemberhentian ini. Kejanggalan yang dimaksud Feri tertuang dalam warkat Nomor B-001/DPP-Sek/V/2024 yang diterbitkan DPP PBB pada 25 Mei lalu.
Melalui keterangan tertulis, Pejabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Fahri Bachmid, mengatakan pada prinsipnya pergantian kepengurusan dalam struktur partai adalah hal yang lumrah.
Segala keputusan, kata dia, dilakukan melalui langkah-langkah organisasi dan pertimbangan dalam prosesnya.
"Tidak ada hal yang luar biasa. Untuk kepentingan, serta kebutuhan akselerasi dan konsolidasi internal partai dalam menghadapi agenda strategis," ujar Fahri.
Untuk mengisi kursi Sekretaris Jenderal PBB, Ia melanjutkan, amanah telah diberikan kepada Ketua DPW PBB Jawa Timur, Mohammad Masduki.
"Pergantian pengurus, serta Sekretaris Jenderal di internal PBB sering terjadi untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi," kata dia.
Profil Partai Bulan Bintang
Dilansir dari laman resmi Partai Bulan Bintang, PBB lahir sebagai partai politik Indonesia yang berasaskan Islam berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta. Kemudian, pada 26 Juli 1998, partai ini mendeklarasikan dirinya di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam pendiriannya, PBB didukung oleh ormas-ormas Islam tingkat nasional, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).
PBB didukung pula oleh Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan organisasi lainnya.
Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan lanjutan dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi, salah satunya adalah Mohammad Natsir.
PBB sendiri mengambil inspirasi dari Masyumi yang melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam.
Pada awal berdirinya, PBB diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra. Yusril sendiri menjadi salah satu arsitek dalam pelengseran rezim Soeharto ketika masa reformasi. Ia juga menjadi salah satu pelopor amandemen konstitusi pasca reformasi di tengah tuntutan federalisme dari berbagai tokoh reformasi ketika itu.
Yusril juga sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. Namun, ia memilih mengundurkan diri dan memberikan jalan kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga sebagai pelunasan utang Masyumi kepada NU pada masa lampau.
PBB mempercayai MS Kaban untuk menduduki jabatan sebagai Sekjen PBB di awal pendiriannya. Kemudian, pada 2005, Kaban dipercaya sebagai Ketua Umum PBB.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, PBB mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen suara dan menduduki 13 kursi di DPR RI. PBB masuk kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi. Saat itu, Ketua Umum PBB dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
Pada periode pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Yusril juga kembali diamanahkan sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, pada pemilu 2004, PBB mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang akhirnya memenangi kontestasi tersebut.
Pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, PBB gagal lolos ke DPR RI lantaran perolehan suara di bawah 2,5 persen.
MICHELLE GABRIELA | ANDI ADAM FATURAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA
