Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto dianggap menjadi sinyal awal bergabungnya partai banteng dengan koalisi pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sejak berakhirnya pemilihan presiden 2024, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang belum menyatakan sikap resmi ihwal posisi politik partainya. Prabowo saat ini didukung oleh tujuh dari delapan partai politik pemilik kursi di parlemen.
"Masuknya PDIP ke koalisi pemerintah tidak bagus untuk demokrasi kita," kata Peneliti Politik dari Populi Center Usep Saepul Ahyar saat dihubungi, Kamis, 10 April 2025.
Usep menjelaskan, dalam sistem pemerintahan demokrasi, fungsi check and balances terhadap pemerintah menjadi prinsip yang wajib berjalan. Apabila PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, otomatis fungsi pengawasan tak lagi berjalan.
Apalagi, kata dia, 80 persen legislator saat ini merupakan legislator yang berasal dari partai pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
"Artinya, tidak ada yang menjadi pengawas pemerintahan jika semua partai menjadi satu di koalisi yang sama. Ini jelas bukan hal yang baik bagi demokrasi," ujar Usep.
Kendati begitu, ia turut mengamini pertemuan Megawati-Prabowo menjadi suatu hal yang positif dalam konteks kerukunan tokoh bangsa dan negara. "Tetapi, sekali lagi, ini bukan hal yang baik untuk demokrasi kita," katanya.
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat serupa. Ia mengatakan pertemuan Megawati-Prabowo menjadi langkah positif bagi pemerintahan di kemudian hari.
Menurut dia, setelah pertemuan keduanya, kemungkinan PDIP bergabung ke koalisi dan Prabowo menghadiri Kongres PDIP akan semakin besar peluangnya. "Namun, untuk demokrasi ini adalah tantangan," ujar Hendri.
Adapun, pada Senin, 7 April lalu, dengan didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo menemui Megawati di rumah Megawati, yang terletak di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Muzani, Megawati menginginkan pemerintahan yang dijalankan Prabowo dan Kabinet Merah Putih berjalan efektif. Ia mengklaim PDIP mendukung pemerintahan Prabowo meski posisi politik partai banteng tetap berada di luar pemerintahan.
Dihubungi terpisah, Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan pertemuan Megawati-Prabowo tidak serta merta menyatakan posisi politik PDIP di pemerintahan. "Posisi politik merupakan bahasan internal yang akan dibahas pada Kongres partai," kata Guntur.
Pilihan editor: Alasan Pramono Anung Mencopot Direktur IT Bank DKI
Foto 
