Perbaikan yang Dilakukan Kemenkes Pasca-Kasus Kekerasan Seksual di RS Hasan Sadikin

TEMPO.CO, Solo - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran atau Unpad Bandung. Menurutnya harus ada langkah yang dapat memberikan efek jera agar segala bentuk kekerasan tidak lagi terjadi di lingkungan layanan kesehatan.

Salah satunya pencabutan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) pelaku. "Saya juga mengucapkan turut sedih kepada keluarga dari korban dan berikutnya kita harus ada perbaikan," ujar Budi ketika ditemui wartawan seusai bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 11 April 2025. 

Budi menyebutkan salah satu perbaikan yang dilakukan yakni dengan dibekukannya tindakan anastesi di Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hal itu untuk melihat kekurangan yang harus diperbaiki. "Kalau kita perbaiki sambil jalan kan susah. Maka freezed (dibekukan) dulu satu bulan, perbaiki seperti apa," ucap dia.

Budi juga memastikan pihaknya akan mencabut STR dan SIP tenaga kesehatan yang melakukan tindak kekerasan. Ia menjelaskan hal itu untuk memberikan efek jera bagi para tenaga kesehatan yang melakukan tindak kekerasan.  "Ini harus ada efek jera. Kan sering terjadi (contoh) di Undip kan kasus bunuh diri (akibat perundungan) terjadi tapi nggak pernah ada efek jera. Jadi orang melakukan terus karena melihat ini hal biasa. Jadi kami pastikan STR, SIP-nya dicabut. Karena sesuai undang-undang yang baru kewenangan sekarang kan di Kemenkes. Sehingga dia tidak bisa praktik lagi," ucap dia menegaskan. 

Budi menambahkan Kementerian Kesehatan juga akan mewajibkan semua mahasiswa yang akan menjadi peserta PPDS harus mengikuti tes kesehatan jiwa dan setiap tahun harus kembali mengikuti tes tersebut.