Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari berturut-turut sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menceritakan kegiatannya pada Rabu dan Kamis, 19-20 Februari 2025. Hasto sempat menyemir rambutnya yang beruban dengan cat rambut warna hitam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengaku ingin tampil prima dan siap menghadapi pemeriksaan. “Saya ingin tampil prima. Saya siap menghadapi pemeriksaan," ujar Hasto kepada Tempo, Rabu, 19 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan Editor: KPK Tahan Hasto, Gerindra: Hubungan Megawati dan Prabowo Baik
Politikus partai banteng yang terjerat kasus suap pergantian antar-waktu Harun Masiku itu berkelakar rambut putih membuatnya tampak tua. “Supaya terlihat lebih segar. Saya juga akan tersenyum kalau ditahan. Saya sudah siap,” kata Hasto.
Hasto sudah menduga penyidik KPK akan menahannya. Keyakinan itu muncul setelah gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mental.
Di sela-sela aktivitasnya, Hasto juga menemui Agustiani Tio Fridelina—mantan terpidana kasus suap Harun Masiku. Hasto mengaku menjenguk Tio yang tengah sakit. “Tio bercerita tak bisa berobat ke Cina karena dicekal,” kata Hasto. Malam sebelum diperiksa KPK, Hasto sempat bepergian ke Banten. Dia bercerita kunjungan singkatnya itu untuk urusan pribadi.
Kepada Tempo, Hasto mengklaim jerat hukum yang ia alami merupakan konsekuensi politik karena berhadap-hadapan dengan presiden ketujuh, Joko Widodo. Hasto pecah kongsi dengan Jokowi sejak pemilihan presiden 2024. Mantan pemrakarsa tim 11 Jokowi itu bahkan mengklaim telah menyiapkan sejumlah dokumen berisi pelbagai masalah yang melibatkan keluarga Jokowi sekitar sebulan sebelum ia ditahan KPK.
Hasto akhirnya ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025 untuk kasus Harun Masiku. Sebelum menjalani pemeriksaan, Hasto mengaku mendapat pesan dari sejumlah pihak, baik dari internal PDIP maupun koleganya di luar PDIP, untuk mundur sebagai sekjen partai.