Pesan Dari Kuala Lumpur

RUMPUT di pekarangan rumah Dubes Soenarso Djajusman, yang terletak di Jalan U Thant, Kuala Lumpur, dipangkas rapi. Ratusan kursi berjejer di bawah sebuah tenda besar. Itulah suasana tempat pertemuan Pak Harto dengan masyarakat Indonesia di Malaysia. Kamis pekan lalu. Tapi wejangan yang disampaikan Kepala Negara di depan sekitar 300 warga Indonesia di sana maknanya sangat dalam. "Kalau Saudara berbuat tidak baik di negeri orang, tidak hanya saudara memikul tanggung jawab itu. Tapi, bangsa maupun negara akan terbawa-bawa," kata Pak Harto. Mengenakan batik lengan panjang abu-abu. Pak Harto duduk di kursi antik besar di teras sayap kiri menyampaikan pesan-pesannya tanpa teks. Petikannya: Salah satu kewajiban Saudara untuk menggunakan hak dan kewajibannya sebagai rakyat yang berdaulat, sesuai dengan UUD '45 tidak langsung dilaksanakan sendiri. Tetapi dengan sistem perwakilan Rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya melalui pemilu. Memilih wakil-wakilnya yang dipercayai untuk duduk di lembaga-lembaga tinggi negara. Masalahnya, kalau sudah memilih harus ada tanggung jawabnya. Yaitu, harus percaya betul-betul kepadanya. Jadi, kalau sudah percaya, berarti segala keputusan dari mereka yang dipilih itu harus didukung. Sehingga sesuatunya bisa berjalan denpan baik. Bukan berarti setelah memilih lantas ada keputusan dimasabodohkan saja. Kalau bersikap seperti itu, berarti tanggungjawabnya sebagai warga negara yang berdaulat belum benar. Sebab itu, dalam memilih nantinya harus betul-betul. Kalau Saudara-Saudara itu nantinya mendalami, tidak akan salah menggunakan haknya untuk memilih wakil-wakilnya untuk nanti dipercayai duduk dalam lembaga tinggi negara. Dan lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu adalah penjelmaan dari Indonesia, akan melaksanakan kedaulatan penuh rakyat Indonesia. Berarti segala keputusan majelis adalah segala keputusan rakyat. Jadi, di sinilah beratnya rakyat yang berdaulat menggunakan haknya yang sebenar-benarnya. Kalau sudah memilih, kemudian ditanyakan dan sebagai keputusan, hendaknya supaya bisa dipahami, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau MPR sudah bersidang dan mengambil keputusan, kemudian diserahkan kepada mandataris, tidak ada kemudian yang seolah-olah masa bodoh, 'itu adalah urusan MPR'. Tidak, tapi juga adalah tanggung jawab mereka yang mempercayai orang-orang yang duduk di dalam majelis itu. Kalau kemudian tidak cocok, ya terpaksa mengorbankan dirinya, menunggu lima tahun lagi. Itu untuk memilih wakil-wakil yang dipercayainya. Terhadap pemberitaan pers juga harus berhati-hati. Dari dasar ilmu yang mereka miliki, mereka kemudian membuat analisa-analisa yang kurang tepat. Jadi, kita harus mewaspadainya, karena negara kita, negara demokrasi. Mereka memang boleh membuat perkiraan. Tapi, kalau kita kurang waspada, bisa dikelabui oleh pemberitaan, analisa, ulasan yang kurang tepat. AKS, Ekram H. Attamimi, dan Linda Djalil (Kuala Lumpur)