Pesta Korupsi di Lumbung Rahasia

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BAK harta karun, dana nonbujeter di Bulog tersimpan rapat selama hampir dua dasawarsa. Sejak dirancang pertama kali pada 1982 silam oleh Kepala Bulog saat itu, Bustanil Arifin, pos rahasia ini telah menjadi tempat pesta korupsi terbaik yang pernah ada di negeri ini. Hasil penyelidikan tim Komisi III DPR yang didapat TEMPO menunjukkan bagaimana meriah dan rakusnya para penyamun Bulog melakukan penjarahan.

Arus uang keluar selama lima tahun anggaran (1994/1995-1998/1999) memperlihatkan setidaknya ada pengeluaran berbau penyelewengan senilai Rp 2 triliun lebih. Dan penelusuran lanjutan niscaya akan makin membengkakkan jumlahnya. Menurut koordinator tim Widjanarko Puspoyo, hasil sementara audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada dua tahun anggaran saja (1997/1998-1998/1999) sudah menunjuk angka Rp 2,86 triliun. Itu belum apa-apa. Kuat diduga, sejak pos siluman ini diciptakan, total jenderal sudah sekitar Rp 100 triliun uang negara amblas. Entah ke mana.

Karaniya Dharmasaputra

BAU KORUPSI DI PENGELUARAN
1994/1995 - 1998/1999

Penerimaan 1994/1995-1998/1999

Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)
1994/1995	--
1995/1996	3.911.034.005
1996/1997	13.070.046.427
1997/1998	58.511.459.741
1998/1999 (Feb. 1999)	4.227.500.000
Jumlah	79.720.040.173

Saldo Dana per 28 Februari 1999

Jenis	Bank	Jumlah
Dana Giro	Bank Duta	50.443.425.533,06
	Bank Bukopin	146.033.512.426,05
	BRI	18.961.029.369,86
	BCA	3.189.512.328,08
	Bank Exim Indonesia	15.576.850.168,53
Jumlah		234.204.329.852,58
Dana Deposito	Bank Duta	38.597.000.000,00
	Bank Bukopin	92.100.000.000,00
	BRI	14.000.000.000,00
	Bank Exim Indonesia	106.600.000.000,00
Jumlah		251.297.000.000,00
Total		485.501.329.825,58

Catatan: total penerimaan itu jelas terlalu kecil. Belum semua data dapat ditemukan karena disembunyikan pejabat Bulog.

Jelas-jelas tergolong KKN

Pos 1
Keluarga Cendana
Rp 8.000.000.000,00
Keterangan: Diduga, sebagian dinikmati pejabat Bulog. Terjadi semasa Kabulog Beddu Amang.

Pos 2
PT Rejosari Agung (milik Cendana)
Rp 4.638.589.350,00
Keterangan: Tidak ada hubungannya dengan tugas Bulog. Diduga sebagian dinikmati pejabat Bulog. Terjadi semasa Beddu Amang.

Pos 3
Yayasan Purna Bakti Pertiwi (milik ABRI)
Rp 5.164.935.000,00
Keterangan: Tidak ada hubungannya dengan kepentingan operasional Bulog, bukan atas penugasan pemerintah.

Pos 4
Museum Purna Bakti Pertiwi
341.283.562,00
Keterangan: Idem

Pos 5
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Rp 3.367.809.996,00
Keterangan: Menurut ketentuan, Bulog dilarang memberikan uang kepada pemeriksa. BPKP pun tidak boleh menerima uang dari lembaga yang diperiksa.

Pos 6
BPKP (melalui kas kecil)
Rp 185.335.950,00
Keterangan: Idem

Pos 26
Badan Pemeriksa Keuangan
133.534.437,00
Keterangan: Idem

Pos 7
Hokiarto
Rp 32.500.000.000,00
Keterangan: Pinjaman untuk pembelian tanah Marunda dalam kasus tukar guling antara Goro milik Tommy Soeharto dan Bulog semasa Beddu Amang. Hokiarto selaku makelar, tapi seluruh dana disediakan Bulog, senilai Rp 52,5 miliar (Rp 20 miliar berasal dari pinjaman Bukopin, bank milik Bulog, atas jaminan deposito Beddu Amang senilai Rp 23 miliar). Diduga, keuntungan Hokiarto dibagi ke Beddu. Di pengadilan, kasus ini ditutup.

Pos 28
Bantuan untuk Firma Hobros (milik Hokiarto)
Rp 38.052.250,00
Keterangan: Amat aneh, bagaimana mungkin Bulog memberikan bantuan kepada perusahaan yang dikenal sebagai “cukong”-nya Bulog. Diduga, Hobros cuma dipakai namanya. Dana masuk ke pejabat Bulog. Atau bagian dari pengeluaran kasus tanah Marunda.

Pos 17
14 yayasan
Rp 6.388.885.450,00
Keterangan: Diduga yayasan milik Soeharto.

Pos 24
Bustanil Arifin
Rp 566.559.602,00 (tiap tahun)
Keterangan: Pengeluaran ini terjadi sejak 1994 sampai 1998. Diduga merupakan “uang jasa” untuk Bustanil Arifin setelah lengser pada 1993.

Pos 29
Yayasan Pensiunan Bulog (Yapenslog)
Rp 982.250.384,00
Keterangan: Biaya audit Yapens-log. Nilainya jelas telah di-mark-up. Audit hanya dilakukan 3 kali. Biaya tiap kali audit hanya Rp 6,6 juta. Terjadi di masa Beddu Amang.

Diduga bermuatan KKN

Pos 11
CV Wijaya Kusuma
1.346.664.522,00
Keterangan: Untuk angkutan gula pasir. Padahal, ongkos semacam ini dapat ditagihkan melalui neraca resmi Bulog. Diduga, terjadi penagihan ganda melalui neraca resmi dan nonbujeter.

Pos 18
Bantuan untuk Koperasi Baret Merah
88.000.000,00
Keterangan: Perlu diselidiki apakah benar hibah atau berupa pinjaman yang pengembaliannya belum jelas.

Pos 27
APKI
Rp 73.229.600,00
Keterangan: Biaya iklan dll. Seharusnya dapat dibiayai dari neraca resmi.

Pos 30
Brigjen Sugiono cs. (mantan Ketua Dolog Ja-Teng)
Rp 943.500.000,00
Keterangan: Sumbangan untuk mantan pejabat Bulog yang meninggal pada 1994-1999. Aneh, jumlahnya sangat spekta-kuler. Diduga telah dimanipulasi.

Pos 31
Ir. Chrisman Silitonga (mantan pejabat Bulog, telah meninggal)
Rp 108.480.000,00
Keterangan: Diduga bantuan biaya pengobatan dan pemakaman Chrisman. Persoalannya, apakah bantuan ini juga diterapkan untuk semua karyawan.

Pos 32
Lain-lain, tanpa penjelasan
Rp 50.280.721.749,00
Keterangan: Pengeluaran berdasarkan buku pembantu yang dibuat Deputi Keuangan, Kepala Biro Pembiayaan, dan Kepala Ba-gian Administrasi Keuangan Bulog, yang tak jelas penggunaannya.

Pos 33
Lainnya
Rp 490.696.382.391,50Keterangan: Pengeluaran dari pos ini amat spektakuler. Rinciannya masih dalam proses pengklasifi-kasian per jenis pengeluaran.

Internal Bulog berbau KKN

Pos 12
Biaya Kepala Biro Hukum
Rp 98.885.000
Keterangan: Pengeluaran untuk kelima pos internal (12, 20, 21, 22, 25) ini hampir mencapai Rp 2 miliar. Seharusnya jika memang untuk keperluan dinas, bisa diambil dari neraca resmi. Diduga, ada unsur korupsi.

Pos 20
Biaya Kepala Biro Tata Usaha
Rp 810.072.931
Keterangan: -

Pos 21
Biaya Kepala Biro Analisa
Harga dan Pasar
Rp 101.500.000

Pos 22
Biaya Biro Analisa Harga dan Pasar
Rp 83.000.000

Pos 25
Biaya Kepala Biro Kepegawaian
Rp 540.395.736

Kesejahteraan karyawan

Pos 9
AJB Bumi Putera
Rp 6.501.837.353,46
Keterangan: Untuk keperluan jaminan hari tua pegawai Bulog. Pengeluaran sesungguhnya jauh di atas jumlah itu. Diduga, sebagian dibayar melalui dana Yapenslog. Anehnya, kenapa ini tidak dibiayai melalui neraca resmi dan benarkah seluruhnya untuk AJB Bumi Putera.

Pos 10
Asuransi Jiwasraya
Rp 17.574.961.754
Keterangan: Untuk tunjangan pen-siun non-PNS Bulog. Berdasarkan hasil audit, pengeluaran sesung-guhnya Rp 35.390.210.371. Diduga, sisanya dibiayai dari Yapenslog. Diduga dimanipulasi: satu pengeluaran dicatat dan dibayar oleh dua pos sekaligus.

Pos 14
PT Zetka
Rp 74.000.750
Keterangan: Biaya sewa tenda, kursi, dll. Seharusnya dapat diambil dari neraca resmi. Diduga, satu pengeluaran dicatat dan dibayar oleh dua pos sekaligus.

Pos 15
Apotek Koperasi Pegawai Bulog (Kopel)
Rp 52.222.250
Keterangan: Tidak jelas apakah berupa subsidi atau pinjaman.

Pos 16
Kopel
Rp 2.410.149.016,38
Keterangan: Idem

Pos 19
Dharma Wanita Bulog
Rp 424.711.200 —

Pos 13
Bungalo di Belitung
Rp 32.900.000
Keterangan: Biaya pemeliharaan bungalo Bulog. Diduga, kepemilik-an bungalo hasil korupsi.

Pos 23
Yayasan Dana Sejahtera (Yanatera)
Rp 25.133.314.352
Keterangan: Perlu dicek silang dengan pembukuan Yanatera me-ngingat pengeluaran pada pos 29.

Dirjen Pembinaan BUMN

Pos 8
Dirjen Pembinaan BUMN
Rp 1.348.268.344.916,66Keterangan: Disebutkan sebagai dana cadangan subsidi gandum. Seluruh dana cadangan Bulog (beras, gula pasir, kedelai, dll.) selalu dipergunakan sendiri oleh Bulog. Kenapa khusus gandum disetorkan kepada Dirjen Pembinaan BUMN?

Total
Rp 2.007.950.509.503,00

Sumber: Tim Komisi III DPR

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini