Dua Dekade Politik Dagang Sapi

POLITIK dagang sapi kerap mewarnai setiap pengisian kabinet. Politik bagi-bagi kekuasaan dalam kabinet pemerintahan ini mulai mengental setelah reformasi bergulir pada 1998. Sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo, praktik politik bagi-bagi kekuasaan tersebut makin marak terjadi.

Pada masa pemerintahan SBY, baik dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I maupun Jilid II, porsi untuk partai politik jauh lebih besar dibanding menteri yang berasal dari kalangan profesional atau non-partai.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, politik dagang sapi dalam kabinet makin tak terkendali. Jokowi merangkul semua partai untuk bergabung dalam kabinet dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera di luar pemerintahan. Porsi partai di kabinet dua kali lipat lebih banyak dibandingkan menteri yang berasal dari kalangan profesional atau non-partai.

Politik dagang sapi kemungkinan besar dipertahankan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemenang pemilihan presiden 2024. Prabowo dan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju mulai membicarakan komposisi kabinet pemerintahan, yang akan dilantik pada Oktober mendatang. Selain dari sembilan partai politik pendukungnya, Prabowo-Gibran berencana merangkul rivalnya dalam pemilihan presiden untuk bergabung ke pemerintahannya nanti. Porsi partai dalam kabinet Prabowo mendatang diprediksi lebih besar dibanding kalangan profesional.